Pilpres 2014 dan Mitos Demokrasi Minang

            Hasil Pilpres 2014 di Sumatera Barat masih menyisakan tanda tanya bagi sejumlah kalangan, termasuk mungkin kalangan pengamat. Walaupun secara nasional, berdasarkan ketetapan KPU 22 Juliu 2014, Pilpres dimenangkan pasangan Jokowi-JK, namun di Sumbar, perolehan pasangan Prabowo-Hatta masih meninggalkan “kesan” khusus. Di daerah ini, capres dari koalisi Merah Putih justru tampil digdaya, dengan angka perolehan suara 77 persen berbanding . 23 persen yang diperoleh Jokowi-JK.

           Berbagai penjelasan pun menyeruak ke permukaan mulai dari penjelasan ilmiah hingga analisis sumir alias tidak berdasar. Analisis sumir mengatakan, bahwa kemenangan Prabowo-Hatta menunjukkan bahwa pemilih di Sumbar tergolong pemilih cerdas. Pertanyaannya, apakah berarti bahwa pemilih di daerah yang memenangkan Jokowi-JK tidak atau kurang cerdas berbanding dengan pemilih di Sumbar? Tentu tidak.
              Penjelasan ilmiah antara lain mengatakan, bahwa kemenangan Prabowo-Hatta lebih karena capres nomor urut satu ini telah sedemikian rupa dipersepsi rakyat Sumbar sebagai figur yang (lebih) tegas, berwibawa, kuat, serta diyakini mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa dan menjadikan Indonesia (kembali) menjadi “macan Asia. Sebaliknya, berbanding dengan Prabowo, Jokowi dipersepsi sebagai figur yang lemah, capres “boneka” Megawati, ‘petugas partai’, antek asing dan Cina, memiliki latar belakang keluarga dan keyakinan agama yang tidak jelas, komunis, pro-Syiah, dsb, dst.
                Masalahnya, adanya persepsi politik dari sebagian masyarakat Sumbar di atas, untuk sebagian, dipengaruhi penerimaan dan penyerapan informasi parsial mengenai sosok kedua capres. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk menelaah lebih jauh informasi yang diterima (yang entah dari mana) yang sebagian mengandung unsur kampanye hitam, misalnya fitnah mengenai latar belakang keluarga, agama dan rekam jejak kepemimpinan Jokowi selama ini.
Celakanya, ketika kesempatan untuk mencerna informasi perihal figur-figur capres sangat terbetas, publik di Sumbar kemudian cenderung terjebak kembali pada sentimen-sentimen lama sebagai dasar untuk menentukan pilihan politiknya. Jangan heran, masyarakat yang sentimentil semacam itu akan cenderung melihat Pilpres seakan menjadi “pertarungan” dua kekuatan ekstrem, yakni “Islam vs kafir”, “Islam vs komunis”, “Islam vs Syiah”, dst.

               Ketika politik sentimentil semacam ini lebih mengemuka dalam Pilpres 2014, apakah masih cocok dikatakan bahwa orang Minang, khususnya di Sumbar, adalah pemilih yang lebih cerdas dan/atau rasional berbanding dengan pemilih di daerah lain?
              Penulis mungkin tergolong orang yang akan memberikan jawaban yang cenderung pesimistik. Jawaban optimis hanya bisa diberikan jika pilihan politik warga tidak semata didasarkan pada sentimen-sentimen lama, apalagi jika sentimen itu diperkuat oleh ketidakmampuan mencerna dan mengkritisi informasi yang bernuansa kampanye hitam. Kelalaian, ketidakpedulian atau ketidakmampuan mencerna informasi yang bernuansa kampanye hitam jelas melengkapi pandangan pesimistik di atas.
                 Padahal di sisi lain, masyarakat Minang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki budaya demokratis. Masyarakatnya selain egaliter, juga cenderung rasional. Egaliterianisme itu termasuk pandangan terhadap pemimpin, bahwa pemimpin itu hanya ditinggikan serantiang didahulukan selangkah yang berrati bahwa pemimpin itu adalah sosok yang dekat alias tidak berjarak dengan rakyat yang dipimpin. Dari kedua capres yang ada, justru figur Jokowi yang dikenal lebih merakyat dan sederhana, sedangkan Prabowo justru terlihat dan terkesan sangat elitis, “feodal”, dan juga “kejauhan” dari keadaan umum rakyat Indonesia.
             Persoalannya, jangan-jangan memang, telah terjadi perubahan fundamental dalam cara pandang orang Sumbar, termasuk kelas menengahnya, terhadap pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri…..

Mengapa Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang telak di Sumatera Barat pada Pilpres 2014?

Kemenangan Prabowo-Hatta atas Jokowi-JK di Sumatra Baratpada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 menurut saya antara lain karena,

1. Mayoritas orang Minangkabau, yang merupakan etnik mayoritas di propinsi ini, mempersepsi Prabowo Subianto sebagai tokoh yang tegas  karena berlatar belakang militer. Prabowo seorang purnawirawan jenderal yang dianggap memiliki pengalaman kemiliteran yang sempurna, dst. Sebaliknya, Jokowi dipersepsi sebagai tokoh kurang tegas,karena berlatar belakang sipil.

2. Terkait dengan hal itu, Prabowo dipersepsi  sebagai pemimpin kuat yang akan mengangkat martabat bangsa dan (kembali?) menjadikan Indonesia sebagai “macan Asia” yang disegani negara lain, terutama negara tetangga. Sementara Jokowi dipersepsi sebagai pemimpin yang “lemah”, “boneka” dari Megawati, “petugas partai” (PDI Perjuangan), maupun “antek” dari  pengusaha Cina dan asing yang telah dan makin mendominasi perekonomian bangsa.

3. Faktor tak kalah penting, Prabowo Subianto dipersepsi memiliki takah yang lebih oke, terutama karena berlatar belakang militer tadi. Sementara itu, dari segi ini, Jokowi dianggap kurang meyakinkan, antara lain juga terkait latar belakangnya sebagai sipil.

4. Sebagian orang Minang (mungkin tidak banyak jumlahnya) menganggap Prabowo memiliki keunggulan dari segi latar belakang orang tua. Statusnya sebagai anak dari Prof Dr Sumitro Djojohadukusumo, pejuang dan begawan ekonomi nasional merupakan nilau plus Prabowo. Sementara Jokowi dianggap tidak memiliki nilai plus dari segi latar belakang orang tua. Sebagian orang Minang menganggap bahwa Jokowi adalah keturunan rakyat biasa. Namun sebagian lagi malah percaya (rumors), bahwa orang tua Jokowi adalah seorang komunis, kejawen, Cina, atau Kristen.

5. Terkait dengan latar belakang orang tua, maka dari segi pendidikan, Prabowo dianggap memiliki latar belakang dan prestasi pendidikan yang jauh lebih bagus, karena sebagian besar masa-masa sekolahnya dilalui  di luar negeri. Sementara itu, Jokowi “hanya” produk pendidikan dalam negeri saja.

6. Dari segi kaliber ketokohan, sebagian orang Minang menganggap Prabowo lebih pantas jadi presiden berbanding Jokowi. Menurut mereka, kaliber ketokohan Prabowo jauh melampaui Jokowi. Prabowo tidak hanya tokoh nasional, tapi juga sudah internasional. Sementara kaliber ketokohan Jokowi dipersepsi hanya tokoh lokal, sekalipun sukses di Solo dan Jakarta.

7. Bagi sebagian orang Minang, terutama yang memiliki sentimen Islamis tertentu, pasangan Prabowo-Hatta lebih meyakinkan, karena disokong lebih banyak parpol Islam (termasuk yang berbasis kuat di Sumbar).Sedangkan Jokowi-JK lebih banyak disokong partai yang tidak punya akar kuat di Sumbar, terutama PDIP. Bagi sebagian masyarakat Minang, atribusi untuk partai pimpinan Megawati ini bahkan macam-macam pula: “sekuler”, “partai Jawa”, dsb.

8. Adanya unsur sentimen keislaman di balik dukungan terhadap Prabowo-Hatta itu, dalam batas tertentu, diperkuat pula oleh adanya dukungan penuh pemberitaan dari beberapa media (konvensional) yang dianggap “lebih Islam”. Koran Republika, misalnya. Koran yang mendukung Prabowo-Hatta ini sejak lama memang dikenal sebagai media beraspirasikan Islam. Sedangkan, Kompas, Tempo dan Media Indonesia, yang cenderung mendukung Jokowi-JK, bagi sebagian masyarakat Sumbar, adalah media-media yang memiliki aspirasi “sekuler” atau bahkan “phobia Islam”. Sentimen keislaman (sebagian) pemilih Prabowo di Sumbar diperkuat oleh dukungan TV One. Dibandingkan Metro TV yang menyokong Jokowi-JK, TV One dianggap “lebih Islam”, antara lain karena memiliki lebih banyak tayangan bernuansa Islami, seperti “Damai Indonesiaku” yang tampil lebih intens di masa kampanye maupun masa tenang Pilpres.

8. Prabowo-Hatta  didukung hampir semua bupati dan walikota di daerah ini, termasuk Gubernur Irwan Prayitno. Sementara dukungan kepala daerah di Sumbar terhadap Jokowi-JK sangat kecil.

9. Prabowo dalam batas tertentu dianggap “merepresentasikan” Orba yg merupakan rezim antikomunis yang dianggap telah membawa banyak kemajuan bagi Sumbar. Sementara Jokowi, yang dicalonkan PDIP, dalam batas tertentu, dianggap “representasi” Orde Lama (Demokrasi Terpimpin), suatu rezim yang dikenang orang Sumbar sebagai  rezim yang dipengaruhi kuat oleh komunis.

Pertanyaan pokoknya:

1. Masalahnya, apakah persepsi masyarakat Sumbar atas Prabowo dan Jokowi diperkuat pula oleh adanya kampanye-kampanye hitam, baik lewat  media massa, media sosial maupun kampanye secara langsung dari jurkam capres?

2. Seberapa kuat kampanye hitam atas Jokowi (yang disebut sebagai “boneka” Megawati, antek asing dan aseng, komunis, kurang islam atau bahkan Kristen, dsb) mempengaruhi atau memperkuat persepsi minor terhadap Jokowi dan sebaliknya memperkuat persepsi mayor terhadap Prabowo?

3. Saya menduga, terlepas dari adanya sentimen-sentimen idiologis yang ikut membangun persepsi politik orang Sumbar terhadap kedua pasangan ini, warga di daerah ini nampaknya kurang mempunyai waktu untuk menyaring dan mencerna informasi yang akurat mengenai dua pasangan capres ini.

4. Akibatnya, dasar pilihan politik warga lokal di era multimedia ini, justru masih bertumpu pada model-model sentimen lama dan juga persepsi-persepsi  politik yang tidak memiliki basis argumen yang kuat.

Kenapa demikian?

1. Mempersepsi kemiliteran identik dengan ketegasan jelas kurang tepat dalam konteks kepemimpinan demokratis. Begitu juga mengidentikkan tokoh berlatar sipil dengan ketidaktegasan. SBY saja yang jenderal berbintang empat malah identikk dengan kekuarngtegasan itu. Justru Jokowi yang sipil atau Tri Risamaharini yang sipil dan perempuan banyak dinilai lebih tegas dalam suatu sistem kepemimpinan demokratis.

2. Mempersepsi bahwa seorang pemimpin dengan latar belakang militer akan lebih mampu mengangkat martabat bangsa dibandingkan seorang pemimpin berlatar sipil, tentu suatu persepsi yang keliru. Mempersepsi Jokowi sebagai pemimpin lemah atau boneka belaka berdasarkan pada rumors tentu suatu hal yang tidak tepat.

3.  Mempersepsi ketakahan fisik seorang tokoh sebagai syarat penting bagi kepemimpinan, termasuk kepemimpinan negara, jelas argumen yang tidak punya dasar kokoh. Mempersepsi kemiliteran dengan kegagahan dan sipil dengan keculunan atau kekerdialan, dalam kontyeks kepemimpinan sosial demokratis, jelas tidak punya dasar argumen yang kuat. Kalau milih yang gagah atau cantik, kenapa tidak artis saja?

4. Kualitas kepemimpinan seorang tokoh di era demokrasi tidak ditentukan (semata) oleh keturunan, melainkan rekam jejak dalam kepemimpinan. Jokowi memiliki rekanm jejak kepemimpinan yang jelas, sekalipun dia keturunan “orang biasa” .

5. Kualitas kepemimpinan seseorang tokoh di era demokrasi  juga tidak (semata) dfitentukan latar belakang pendidikan formal, melainkan rekam jejak kemimpinan di tengah masyarakat.

6. Syarat jadi capres kan tidak mesti menjadi tokoh yang berkiprah dulu di level nasional (apapun itu definisinya, termasuk militer). Seorang capres bisa datng dari mana saja, asal memiliki rekam jejak kepemimpinan, berprestasi dan berintegritas luhur.

7. Tokoh yang dosokong banyak organisasi berbasis agama (islam), tidak bebarti lebih baik dibandingkan tokoh yang kurang disokong organisasi (termasuk parpol) berbasis agama.  Selama ini kan sudah terbukti sebenarnya, banyak tokoh parpol dan ormas agama yang sering menjual ayat-ayat suci, termasuk Sumbar, justru terlibat kasus asusila, termasuk korupsi.

8.  Banyaknya dukungan kepala daerah Sumbar terhadap capres tertentu  tidak harus jadi dasar untuk memilih capres yang sama. Kepala daerah pada umumnya selama ini  lebih mewakili kepentingan parpol, bukan kepentingan rakyat. Rakyat mesti melihat secara jernih pola dukung-mendukung dari politisi kita. Coba, kalau Irwan Prayitno (PKS), Ical (Golkar), Hatta (PAN) dipilih Jokowi sebagai cawapresnya tempo hari, cerita seperti ini tentu akan lain.

9. Mengidentikkan seorang tokoh dengan rezim tertentu jelas suatu tindakan penyederhanaan cara pandang.  Seorang tokoh, siapapun dia, mesti dilihat secara utuh. Jangan sederhanakan Prabowo dengan ke-Orba-an, apalagi Orba yang dianggap pernah “membahagiakan” daerah ini. Jangan pula sederhanakan Jokowi dengan “Orla”, apalagi Orla yang dianggap berbau “komunis” dan “pernah menyiksa” ranah Minang, khususnya Pasca-PRRI itu.

Titik Balik Kasus Nazaruddin?

Israr Iskandar, dosen sejarah politik Universitas Andalas

(Dimuat di KONTAN, 25 Agustus 2011)

Kasus Muhammad Nazaruddin nampaknya mengarah pada antiklimaks. Usai pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, sang tersangka mengaku lupa atas pengakuan-pengakuan yang diutarakannya sebelumnya, khususnya menyangkut keterlibatan  elit Partai Demokrat dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games di Kementeian Pemuda dan Olahraga.

Tentu saja publik kecewa berat. Padahal, pascapenangkapan di Cartagena, Kolombia dan pemulangan paksa ke Tanah Air,  publik  berharap kasus Nazaruddin akan segera menggelinding deras, menyapu mereka yang tersangkut. Publik meyakini kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu hanyalah puncak gunung es dari suatu skandal besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan.

Sekalipun demikian, skenario “bungkam” Nazaruddin ini juga sudah diperkirakan banyak pihak sebelumnya. Tentu saja pada akhirnya titik balik kasus Nazaruddin ini menambah panjang daftar antiklimaks banyak kasus korupsi politik yang melibatkan elit penguasa di Republik ini, khususnya sejak era Reformasi.

Secara politik, kasus yang terkait Partai Demokrat jelas tidak spesifik terjadi pada partai berkuasa itu. Korupsi politik serupa dipastikan terjadi pada banyak parpol lain mengingat buruknya akuntabilitas keuangan kepartaian kita.  Di pihak lain, unsur pemerintah terkait kasus semacam ini juga hampir merata, mengingat hingga kini reformasi birokrasi baru sebatas slogan politik.

Walaupun sang buron sudah tertangkap, publik tetap cemas dengan penanganan kasus Nazaruddin. Apalagi pada saat bersamaan, muncul pula pelbagai spekulasi liar, misalnya terkait “skenario” di balik korespondensi Nazaruddin-Presiden SBY. Paling dicemaskan, kasus ini hanya berhenti pada Nazaruddin, istrinya serta aktor-aktor kecil.

Padahal kasus ini merupakan mega-skandal yang melibatkan banyak pihak berkuasa. Polanya tetap “berjamaah”. Tak heran, Nazaruddin juga menyebut nama-nama politisi lintas-partai di Panitia Anggaran DPR. Oknum KPK pun bahkan disebut-sebut “terlibat”.  Dari sisi publik dan kepentingan bangsa, bisa dibayangkan betapa bakal dahsyatnya dampak positif pembongkaran kasus ini jika  dilakukan secara jujur, adil dan transparan.

Evaluasi

Pengungkapan kasus Nazaruddin bahkan bisa menjadi momentum memperbaiki banyak aspek terkait di bidang politik dan pemerintahan.  Pertama-tama tentu saja terkait reformasi sistem penganggaran negara. Harus ditekankan di sini, jika berhasil, upaya serupa juga bisa dikenakan bagi sistem penganggaran di daerah di mana penyimpangan yang terjadi sering juga lewat modus-modus yang sama.

Bukan rahasia lagi, titik rawan kebocoran APBN selama ini tidak hanya di pelbagai intansi pemerintah, tapi juga DPR, khususnya di Panitia Anggaran. Penyimpangan dimungkinkan, karena sejak reformasi, DPR kian memiliki kuasa atas anggaran. Dari kasus Nazaruddin terlihat betapa dahsyatnya praktik mafia anggaran  di legislatif kita yang mesti dibenahi setuntas mungkin.

Selain itu, heboh kasus Nazaruddin juga karena dikaitkan dengan buruknya keuangan partai politik kita. Pembiayaan parpol dan (sebagian) politisi masih amat bergantung pada hasil perburuan rente mereka khususnya lewat proyek-proyek yang didanai APBN dan “setoran” dari  BUMN/BUMD.

Kasus Nazaruddin harus menjadi momentum membenahi sistem keuangan parpol kita secara elementer. Jangan lagi dibiarkan berkembang keadaan di mana pembiayaan parpol dan proses politik (seperti pemilu, pilpres dan pilkada) yang begitu besar sehingga memaksa elit partai “memutar otak” mendapatkan dana segar lewat cara-cara tidak wajar dan tidak jujur, terutama korupsi dengan pelbagai modusnya.

Oleh karena itu, tak usah ada kekhawatiran, pengusutan tuntas kasus Nazaruddin secara profesional dan komprehensif akan berdampak sistemik. Kalaupun pada awal pelarian Nazaruddin, pengacara OC Kaligis pernah mengatakan, kalau tidak dikelola dengan baik, buntut kasus kliennya itu bisa mengacam NKRI. Dalam konteks negara hukum, yang mesti ditegakkan walaupun langit akan runtuh, tentu saja apa yang diungkapkan pengacara senior  itu amat berlebihan.

Pihak paling terancam atas pengungkapan kasus ini justru adalah kelompok elit yang memang suka – meminjam istilah Buya Ahmad Syafii Maarif — bermain kumuh dalam dunia politik, hukum dan pemerintahan. Pengusutan tuntas kasus Wisma Atlet ini jelas akan dapat menjadi pintu masuk yang amat strategis bagi penyelesaian kasus-kasus serupa maupun modus korupsi lainnya.

Otonomi dan Kebangkrutan Daerah

Israr Iskandar, mengajar sejarah politik kontemporer di Universitas Andalas Padang

(Dimuat di Harian KONTAN, 12 Juli 2011)

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut 124 kabupaten/kota dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia terancam bangkrut. Alasannya, pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya hanya 1 hingga 15 persen saja. Bahkan 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70 persen.

Apa yang dilansir NGO di bidang advokasi anggaran itu tak mengherankan. Potensi kebangkrutan daerah bisa diperkirakan sebelumnya. Kenyataan itu kian menunjukkan tidak paralelnya kebijakan otonomi daerah dengan kepentingan rakyat yang tercermin dari makin minimnya anggaran untuk pembangunan.

Besarnya pemborosan anggaran lokal, terutama belanja pegawai dan pejabat, semestinya bisa diatasi jika otonomi berjalan baik. Otonomi daerah semestinya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah (good local governance), sehingga limpahan dana besar dari pusat bisa diprioritaskan bagi kepentingan rakyat di daerah.

Masalahnya memang rumit. Betapa sulit mewujudkan good governance di daerah, jika desain otonomi daerah masih menyisakan pelbagai masalah krusial. Otonomi daerah yang kini berlaku tak hanya berpotensi memboroskan anggaran daerah, tapi di atas itu bisa membangkrutkan daerah dan negara.

Birokrasi jelas menjadi titik utama pemborosan anggaran. Di banyak daerah, buruknya kinerja pemda tak hanya karena struktur organisasi yang tak efisien, tapi juga politisasi yang melekati birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi tergantung pada preferensi penguasa daerah yang datang silih berganti.

Berharap pada DPRD juga sulit. Alih-alih menjadi pengawas efektif eksekutif, DPRD juga menjadi titik pemborosan yang tercermin dari banyaknya kegiatan dewan bernuansa korupsi, seperti studi banding yang tak perlu. Di banyak daerah, DPRD bahkan ikut “menentukan” alokasi proyek-proyek dalam APBD.

Pemborosan

Sejak pilkada langsung tahun 2005, pemborosan anggaran di daerah makin pesat. Ongkos politik tak hanya terkait biaya besar para kandidat, tapi juga dana yang mesti disediakan APBD untuk sosialisasi dan penyelenggaraannya. Ongkos politik lokal bahkan kian besar, karena model demokrasi liberal ini juga diterapkan hingga ke pemilihan pejabat di tingkat desa.

Pilkada langsung memang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Selain ongkos besar, rakyat tak kunjung mendapatkan kepala daerah yang kompeten, kredibel dan amanah. Tersangkutnya 17 dari 33 gubernur di Indonesia dan ratusan bupati/walikota dalam pelbagai kasus hukum, termasuk korupsi, dinilai sebagai dampak buruk pilkada langsung.

Pemerintah memang hendak mengembalikan pilkada gubernur ke DPRD, sedangkan bupati/walikota tetap dipilih rakyat. Ide ini sejalan dengan gagasan lama Kemdagri bahwa titik berat otonomi di kabupaten/kota. Gagasan Pemerintah ini menuai banyak resistensi, sebab buruknya pelaksanaan otonomi selama ini justru lebih banyak di kabupaten/kota di mana pejabat setempat dianggap sebagai “causa prima”nya.

Buruknya pelaksanaan otonomi dengan segala implikasinya mestinya menyadarkan pemutus kebijakan di pusat untuk mengubah haluan kebijakan otonomi secara komprehensif. Sekalipun Indonesia negara kesatuan, titik berat otonomi tetap harus di provinsi. Kabupaten/kota jadi wilayah “pelayanan administrasi” belaka. Selain itu, kontrol pusat atas pelaksanaan otonomi di 33 provinsi lebih mudah dibandingkan ratusan kabupaten/kota.

Senafas dengan itu, sistem pilkada harus dirombak. Pilkada provinsi tetap dilaksakaan secara langsung, tapi hanya untuk memilih gubernur. Jabatan wakil gubernur sebaiknya dihapuskan, karena terbukti tak efektif membantu kepala daerah. Sedangkan bupati dan walikota cukup diangkat oleh gubernur, persis seperti pengangkatan 5 walikota administratif di DKI Jakarta.

Keberadaan DPRD kabupaten/kota tentu tak lagi relevan. Parlemen lokal hanya di provinsi yang anggotanya dipilih lewat pemilu nasional. Selama ini buruknya kinerja kabupaten/kota sebagai daerah otonom tak hanya karena kepala daerah, tapi juga DPRD yang tak berfungsi baik. Sejalan itu, agenda partai-partai di daerah tentu harus disesuaikan. Pemangkasan parlemen dan pilkada di kabupaten/kota ini tentu dapat menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.

Sejalan perubahan titik berat otonomi, peran DPRD provinsi harus diperkuat, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia. Dengan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai parlemen lokal, DPRD dapat mendorong pelbagai perubahan di aras lokal, terutama sekali reformasi birokrasi pemerintahan daerah yang akan berujung pada perbaikan kualitas pembangunan masyarakat dan negara.

Korupsi, Struktur dan Kultur

Israr Iskandar, pengajar sejarah politik Universitas Andalas

(Dimuat di KONTAN, 1 Juli 2011)

Jalan buntu tengah membayangi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak kasus korupsi, suap dan manipulasi terkuak di banyak institusi negara dan demokrasi,  tapi tak kunjung menemukan penyelesaian hukum yang komprehensif.  Harapan publik kian menipis, ketika partai penguasa juga tersangkut kasus korupsi yang mengiris rasa keadilan publik, seperti kasus suap di Kemenpora.

Kasus korupsi seperti di Kemenpora, sebenarnya tak terlalu mengherankan. Modus serupa sangat mungkin terjadi di departemen-departemen, lembaga-lembaga negara lain maupun BUMN/BUMD.  Korupsi tidak hanya dimungkinkan oleh struktur yang korup, tapi kemudian juga dianggap sebagai “kebiasaan”dalam pelbagai urusan terkait pemerintahan dan masyarakat.

Struktur

Secara teoretis, korupsi dimungkinkan ketika sistem politik, birokrasi, hukum maupun ekonomi membuka kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Sekalipun sejak reformasi ada ikhtiar perbaikan sistem politik, hukum, dan ekonomi tapi masih bersifat parsial, sehingga negeri ini tetap terjebak spiral korupsi akut.

Dari perspektif politik, Indonesia sulit keluar dari jerat korupsi ketika sistem politik memungkinkan hegemoni parpol dan pemodal dalam pelbagai proses politik. Betapa musykilnya program antikorupsi, jika parpol tidak mandiri secara keuangan. Parpol selama ini harus “memutar otak” guna menutupi pelbagai pembiayaan politiknya, termasuk jalan korupsi.

Parlemen? Alih-alih jadi pilar antikorupsi, parlemen justru bagian dari sistem korup itu sendiri. Terungkapnya kasus korupsi perjalanan anggota DPR dan DPRD, percaloan, pemborosan  anggaran untuk perjalanan dan fasilitas dinas, misalnya, menegaskan ironi wakil rakyat kita. Betapa musykil DPR mengawasi pemerintahan secara efektif jika tangan mereka berlumuran korupsi.

Sama musykilnya berharap legislatif pro-publik ketika proses politik (pemilu) yang mengantarkan politisi ke parlemen justru menghabiskan biaya besar. Jangan heran, saat berkuasa, fokus para legislator bukan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi pada upaya mengembalikan modal politik, termasuk dengan cara korupsi.

Kondisi eksekutif tentu setali tiga uang. Genderang reformasi tak kunjung melahirkan pejabat eksekutif akuntabel. Pilkada di DPRD maupun langsung umumnya belum melahirkan kepala daerah yang berkomitmen kuat mewujudkan good governance.   Ongkos besar saat pilkada tak hanya memaksa kepala daerah fokus pada pengembalian modal, termasuk dari para cukong, tapi juga meniscayakan kebijakan antipublik. Tak heran banyak kepala daerah kini tersangkut kasus hukum, termasuk korupsi.

Hambatan struktural good governance prinsipnya tak hanya karena rendahnya kemauan politik pemimpin, tapi juga perangkat (pejabat) birokrasi di bawahnya. Seperti terlihat di birokrasi pusat dan daerah, kuatnya politisasi di birokrasi telah menjadi salah satu kendala struktural pembaruan birokrasi. Birokrasi kerap terombang-ambing di antara tarik-menarik kekuatan-kekuatan politik yang ada. Penentuan jabatan-jabatan di pemerintahan pun akhirnya tak lagi berdasar meritokrasi tapi preferensi kepala daerah.

Sistem Nilai                            

Harapan masih ada jika dilakukan perubahan sistematis dan menyeluruh. Sistem politik ke muka harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan terbangunnya proses politik yang adil, transparan, akuntabel dan pro-publik. Proses politik dan hasil-hasilnya harus dapat memaksa institusi negara, hukum dan demokrasi tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Ambil contoh pilkada. Jika hendak mewujudkan good governance di daerah, aturan dan pelaksanaan pilkada, misalnya, harus meminimalisir peluang munculnya kandidat yang hanya mengandalkan modal uang dan pencitraan absurd, tapi sebaliknya membuka peluang bagi calon kompeten dan kredibel.

Pada aras nasional pembaruan politik tentu harus menyeluruh. Betapa sulitnya memperbaiki keadaan jika UU parpol masih membuka peluang pemodal untuk “membeli” parpol untuk kepentingan ekonomi-politiknya. Sama absurdnya mewujudkan kemandirian “keuangan” parpol, tapi parpol masih berebut “kue kekuasaan” atas departemen-departemen dan BUMN.

Jika kendala struktural ini bisa dibenahi secara sistematis dan menyeluruh, potensi penyalahgunaan kekuasaan-wewenang bisa dikurangi. Pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan aktor-aktor demokrasi yang kredibel  bahkan mampu menciptakan suatu sistem sosial yang memungkinkan nilai-nilai (budaya) antikorupsi berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, jika kendala struktural ini tidak dibenahi serius, bukan saja potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari pejabat publik yang membesar, tapi juga bakal menciptakan sistem yang secara berkelanjutan menghidupkan nilai-nilai koruptif itu sendiri, baik di pemerintahan maupun masyarakat.

« Older entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.