Mengapa Prabowo-Hatta menang telak di Sumbar?

Kemenangan Prabowo atas Jokowi di Sumbar pada Pilpres 2014 karena orang Minang mempersepsi Prabowo sebagai tokoh yang tegas,  karena berlatar militer, memiliki takah yg lebih oke, disokong lebih banyak parpol dan ormas Islam, didukung hampir semua bupati dan walikota di Sumbar. Prabowo dianggap merepresentasikan Orba yg merupakan rezim yg dianggap telah membawa banyak kemajuan bagi Sumbar. Mereka menilai Jokowi justru untuk hal-hal yg sebaliknya…

 

Titik Balik Kasus Nazaruddin?

Israr Iskandar, dosen sejarah politik Universitas Andalas

(Dimuat di KONTAN, 25 Agustus 2011)

Kasus Muhammad Nazaruddin nampaknya mengarah pada antiklimaks. Usai pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, sang tersangka mengaku lupa atas pengakuan-pengakuan yang diutarakannya sebelumnya, khususnya menyangkut keterlibatan  elit Partai Demokrat dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games di Kementeian Pemuda dan Olahraga.

Tentu saja publik kecewa berat. Padahal, pascapenangkapan di Cartagena, Kolombia dan pemulangan paksa ke Tanah Air,  publik  berharap kasus Nazaruddin akan segera menggelinding deras, menyapu mereka yang tersangkut. Publik meyakini kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu hanyalah puncak gunung es dari suatu skandal besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan.

Sekalipun demikian, skenario “bungkam” Nazaruddin ini juga sudah diperkirakan banyak pihak sebelumnya. Tentu saja pada akhirnya titik balik kasus Nazaruddin ini menambah panjang daftar antiklimaks banyak kasus korupsi politik yang melibatkan elit penguasa di Republik ini, khususnya sejak era Reformasi.

Secara politik, kasus yang terkait Partai Demokrat jelas tidak spesifik terjadi pada partai berkuasa itu. Korupsi politik serupa dipastikan terjadi pada banyak parpol lain mengingat buruknya akuntabilitas keuangan kepartaian kita.  Di pihak lain, unsur pemerintah terkait kasus semacam ini juga hampir merata, mengingat hingga kini reformasi birokrasi baru sebatas slogan politik.

Walaupun sang buron sudah tertangkap, publik tetap cemas dengan penanganan kasus Nazaruddin. Apalagi pada saat bersamaan, muncul pula pelbagai spekulasi liar, misalnya terkait “skenario” di balik korespondensi Nazaruddin-Presiden SBY. Paling dicemaskan, kasus ini hanya berhenti pada Nazaruddin, istrinya serta aktor-aktor kecil.

Padahal kasus ini merupakan mega-skandal yang melibatkan banyak pihak berkuasa. Polanya tetap “berjamaah”. Tak heran, Nazaruddin juga menyebut nama-nama politisi lintas-partai di Panitia Anggaran DPR. Oknum KPK pun bahkan disebut-sebut “terlibat”.  Dari sisi publik dan kepentingan bangsa, bisa dibayangkan betapa bakal dahsyatnya dampak positif pembongkaran kasus ini jika  dilakukan secara jujur, adil dan transparan.

Evaluasi

Pengungkapan kasus Nazaruddin bahkan bisa menjadi momentum memperbaiki banyak aspek terkait di bidang politik dan pemerintahan.  Pertama-tama tentu saja terkait reformasi sistem penganggaran negara. Harus ditekankan di sini, jika berhasil, upaya serupa juga bisa dikenakan bagi sistem penganggaran di daerah di mana penyimpangan yang terjadi sering juga lewat modus-modus yang sama.

Bukan rahasia lagi, titik rawan kebocoran APBN selama ini tidak hanya di pelbagai intansi pemerintah, tapi juga DPR, khususnya di Panitia Anggaran. Penyimpangan dimungkinkan, karena sejak reformasi, DPR kian memiliki kuasa atas anggaran. Dari kasus Nazaruddin terlihat betapa dahsyatnya praktik mafia anggaran  di legislatif kita yang mesti dibenahi setuntas mungkin.

Selain itu, heboh kasus Nazaruddin juga karena dikaitkan dengan buruknya keuangan partai politik kita. Pembiayaan parpol dan (sebagian) politisi masih amat bergantung pada hasil perburuan rente mereka khususnya lewat proyek-proyek yang didanai APBN dan “setoran” dari  BUMN/BUMD.

Kasus Nazaruddin harus menjadi momentum membenahi sistem keuangan parpol kita secara elementer. Jangan lagi dibiarkan berkembang keadaan di mana pembiayaan parpol dan proses politik (seperti pemilu, pilpres dan pilkada) yang begitu besar sehingga memaksa elit partai “memutar otak” mendapatkan dana segar lewat cara-cara tidak wajar dan tidak jujur, terutama korupsi dengan pelbagai modusnya.

Oleh karena itu, tak usah ada kekhawatiran, pengusutan tuntas kasus Nazaruddin secara profesional dan komprehensif akan berdampak sistemik. Kalaupun pada awal pelarian Nazaruddin, pengacara OC Kaligis pernah mengatakan, kalau tidak dikelola dengan baik, buntut kasus kliennya itu bisa mengacam NKRI. Dalam konteks negara hukum, yang mesti ditegakkan walaupun langit akan runtuh, tentu saja apa yang diungkapkan pengacara senior  itu amat berlebihan.

Pihak paling terancam atas pengungkapan kasus ini justru adalah kelompok elit yang memang suka – meminjam istilah Buya Ahmad Syafii Maarif — bermain kumuh dalam dunia politik, hukum dan pemerintahan. Pengusutan tuntas kasus Wisma Atlet ini jelas akan dapat menjadi pintu masuk yang amat strategis bagi penyelesaian kasus-kasus serupa maupun modus korupsi lainnya.

Otonomi dan Kebangkrutan Daerah

Israr Iskandar, mengajar sejarah politik kontemporer di Universitas Andalas Padang

(Dimuat di Harian KONTAN, 12 Juli 2011)

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut 124 kabupaten/kota dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia terancam bangkrut. Alasannya, pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya hanya 1 hingga 15 persen saja. Bahkan 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70 persen.

Apa yang dilansir NGO di bidang advokasi anggaran itu tak mengherankan. Potensi kebangkrutan daerah bisa diperkirakan sebelumnya. Kenyataan itu kian menunjukkan tidak paralelnya kebijakan otonomi daerah dengan kepentingan rakyat yang tercermin dari makin minimnya anggaran untuk pembangunan.

Besarnya pemborosan anggaran lokal, terutama belanja pegawai dan pejabat, semestinya bisa diatasi jika otonomi berjalan baik. Otonomi daerah semestinya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah (good local governance), sehingga limpahan dana besar dari pusat bisa diprioritaskan bagi kepentingan rakyat di daerah.

Masalahnya memang rumit. Betapa sulit mewujudkan good governance di daerah, jika desain otonomi daerah masih menyisakan pelbagai masalah krusial. Otonomi daerah yang kini berlaku tak hanya berpotensi memboroskan anggaran daerah, tapi di atas itu bisa membangkrutkan daerah dan negara.

Birokrasi jelas menjadi titik utama pemborosan anggaran. Di banyak daerah, buruknya kinerja pemda tak hanya karena struktur organisasi yang tak efisien, tapi juga politisasi yang melekati birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi tergantung pada preferensi penguasa daerah yang datang silih berganti.

Berharap pada DPRD juga sulit. Alih-alih menjadi pengawas efektif eksekutif, DPRD juga menjadi titik pemborosan yang tercermin dari banyaknya kegiatan dewan bernuansa korupsi, seperti studi banding yang tak perlu. Di banyak daerah, DPRD bahkan ikut “menentukan” alokasi proyek-proyek dalam APBD.

Pemborosan

Sejak pilkada langsung tahun 2005, pemborosan anggaran di daerah makin pesat. Ongkos politik tak hanya terkait biaya besar para kandidat, tapi juga dana yang mesti disediakan APBD untuk sosialisasi dan penyelenggaraannya. Ongkos politik lokal bahkan kian besar, karena model demokrasi liberal ini juga diterapkan hingga ke pemilihan pejabat di tingkat desa.

Pilkada langsung memang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Selain ongkos besar, rakyat tak kunjung mendapatkan kepala daerah yang kompeten, kredibel dan amanah. Tersangkutnya 17 dari 33 gubernur di Indonesia dan ratusan bupati/walikota dalam pelbagai kasus hukum, termasuk korupsi, dinilai sebagai dampak buruk pilkada langsung.

Pemerintah memang hendak mengembalikan pilkada gubernur ke DPRD, sedangkan bupati/walikota tetap dipilih rakyat. Ide ini sejalan dengan gagasan lama Kemdagri bahwa titik berat otonomi di kabupaten/kota. Gagasan Pemerintah ini menuai banyak resistensi, sebab buruknya pelaksanaan otonomi selama ini justru lebih banyak di kabupaten/kota di mana pejabat setempat dianggap sebagai “causa prima”nya.

Buruknya pelaksanaan otonomi dengan segala implikasinya mestinya menyadarkan pemutus kebijakan di pusat untuk mengubah haluan kebijakan otonomi secara komprehensif. Sekalipun Indonesia negara kesatuan, titik berat otonomi tetap harus di provinsi. Kabupaten/kota jadi wilayah “pelayanan administrasi” belaka. Selain itu, kontrol pusat atas pelaksanaan otonomi di 33 provinsi lebih mudah dibandingkan ratusan kabupaten/kota.

Senafas dengan itu, sistem pilkada harus dirombak. Pilkada provinsi tetap dilaksakaan secara langsung, tapi hanya untuk memilih gubernur. Jabatan wakil gubernur sebaiknya dihapuskan, karena terbukti tak efektif membantu kepala daerah. Sedangkan bupati dan walikota cukup diangkat oleh gubernur, persis seperti pengangkatan 5 walikota administratif di DKI Jakarta.

Keberadaan DPRD kabupaten/kota tentu tak lagi relevan. Parlemen lokal hanya di provinsi yang anggotanya dipilih lewat pemilu nasional. Selama ini buruknya kinerja kabupaten/kota sebagai daerah otonom tak hanya karena kepala daerah, tapi juga DPRD yang tak berfungsi baik. Sejalan itu, agenda partai-partai di daerah tentu harus disesuaikan. Pemangkasan parlemen dan pilkada di kabupaten/kota ini tentu dapat menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.

Sejalan perubahan titik berat otonomi, peran DPRD provinsi harus diperkuat, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia. Dengan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai parlemen lokal, DPRD dapat mendorong pelbagai perubahan di aras lokal, terutama sekali reformasi birokrasi pemerintahan daerah yang akan berujung pada perbaikan kualitas pembangunan masyarakat dan negara.

Korupsi, Struktur dan Kultur

Israr Iskandar, pengajar sejarah politik Universitas Andalas

(Dimuat di KONTAN, 1 Juli 2011)

Jalan buntu tengah membayangi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak kasus korupsi, suap dan manipulasi terkuak di banyak institusi negara dan demokrasi,  tapi tak kunjung menemukan penyelesaian hukum yang komprehensif.  Harapan publik kian menipis, ketika partai penguasa juga tersangkut kasus korupsi yang mengiris rasa keadilan publik, seperti kasus suap di Kemenpora.

Kasus korupsi seperti di Kemenpora, sebenarnya tak terlalu mengherankan. Modus serupa sangat mungkin terjadi di departemen-departemen, lembaga-lembaga negara lain maupun BUMN/BUMD.  Korupsi tidak hanya dimungkinkan oleh struktur yang korup, tapi kemudian juga dianggap sebagai “kebiasaan”dalam pelbagai urusan terkait pemerintahan dan masyarakat.

Struktur

Secara teoretis, korupsi dimungkinkan ketika sistem politik, birokrasi, hukum maupun ekonomi membuka kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Sekalipun sejak reformasi ada ikhtiar perbaikan sistem politik, hukum, dan ekonomi tapi masih bersifat parsial, sehingga negeri ini tetap terjebak spiral korupsi akut.

Dari perspektif politik, Indonesia sulit keluar dari jerat korupsi ketika sistem politik memungkinkan hegemoni parpol dan pemodal dalam pelbagai proses politik. Betapa musykilnya program antikorupsi, jika parpol tidak mandiri secara keuangan. Parpol selama ini harus “memutar otak” guna menutupi pelbagai pembiayaan politiknya, termasuk jalan korupsi.

Parlemen? Alih-alih jadi pilar antikorupsi, parlemen justru bagian dari sistem korup itu sendiri. Terungkapnya kasus korupsi perjalanan anggota DPR dan DPRD, percaloan, pemborosan  anggaran untuk perjalanan dan fasilitas dinas, misalnya, menegaskan ironi wakil rakyat kita. Betapa musykil DPR mengawasi pemerintahan secara efektif jika tangan mereka berlumuran korupsi.

Sama musykilnya berharap legislatif pro-publik ketika proses politik (pemilu) yang mengantarkan politisi ke parlemen justru menghabiskan biaya besar. Jangan heran, saat berkuasa, fokus para legislator bukan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi pada upaya mengembalikan modal politik, termasuk dengan cara korupsi.

Kondisi eksekutif tentu setali tiga uang. Genderang reformasi tak kunjung melahirkan pejabat eksekutif akuntabel. Pilkada di DPRD maupun langsung umumnya belum melahirkan kepala daerah yang berkomitmen kuat mewujudkan good governance.   Ongkos besar saat pilkada tak hanya memaksa kepala daerah fokus pada pengembalian modal, termasuk dari para cukong, tapi juga meniscayakan kebijakan antipublik. Tak heran banyak kepala daerah kini tersangkut kasus hukum, termasuk korupsi.

Hambatan struktural good governance prinsipnya tak hanya karena rendahnya kemauan politik pemimpin, tapi juga perangkat (pejabat) birokrasi di bawahnya. Seperti terlihat di birokrasi pusat dan daerah, kuatnya politisasi di birokrasi telah menjadi salah satu kendala struktural pembaruan birokrasi. Birokrasi kerap terombang-ambing di antara tarik-menarik kekuatan-kekuatan politik yang ada. Penentuan jabatan-jabatan di pemerintahan pun akhirnya tak lagi berdasar meritokrasi tapi preferensi kepala daerah.

Sistem Nilai                            

Harapan masih ada jika dilakukan perubahan sistematis dan menyeluruh. Sistem politik ke muka harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan terbangunnya proses politik yang adil, transparan, akuntabel dan pro-publik. Proses politik dan hasil-hasilnya harus dapat memaksa institusi negara, hukum dan demokrasi tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Ambil contoh pilkada. Jika hendak mewujudkan good governance di daerah, aturan dan pelaksanaan pilkada, misalnya, harus meminimalisir peluang munculnya kandidat yang hanya mengandalkan modal uang dan pencitraan absurd, tapi sebaliknya membuka peluang bagi calon kompeten dan kredibel.

Pada aras nasional pembaruan politik tentu harus menyeluruh. Betapa sulitnya memperbaiki keadaan jika UU parpol masih membuka peluang pemodal untuk “membeli” parpol untuk kepentingan ekonomi-politiknya. Sama absurdnya mewujudkan kemandirian “keuangan” parpol, tapi parpol masih berebut “kue kekuasaan” atas departemen-departemen dan BUMN.

Jika kendala struktural ini bisa dibenahi secara sistematis dan menyeluruh, potensi penyalahgunaan kekuasaan-wewenang bisa dikurangi. Pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan aktor-aktor demokrasi yang kredibel  bahkan mampu menciptakan suatu sistem sosial yang memungkinkan nilai-nilai (budaya) antikorupsi berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, jika kendala struktural ini tidak dibenahi serius, bukan saja potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari pejabat publik yang membesar, tapi juga bakal menciptakan sistem yang secara berkelanjutan menghidupkan nilai-nilai koruptif itu sendiri, baik di pemerintahan maupun masyarakat.

SBY dan Harapan yang Tersisa

Israr Iskandar, dosen sejarah Indonesia kontemporer di Universitas Andalas

(Dimuat juga di Harian Kontan, 31 Mei 2011)

Terkuaknya kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan percobaan suap terhadap Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diduga terkait Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin tidak hanya mencoreng muka Partai Demokrat, tapi juga ketua Dewan Pembinanya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Publik tahu, jualan politik yang memenangkan Demokrat dan SBY pada Pemilu 2009 adalah antikorupsi. Publik tentu masih ingat potongan kalimat “katakan tidak pada korupsi” dalam iklan-iklan Partai Demokrat maupun capres SBY saat itu. Bagaimanakah SBY menghadapi kasus yang kini dikaitkan dengan partainya tersebut? Akankah kasus ini menjadi “titik balik” serius bagi SBY?

Waktu yang tersia-siakan

Sejak semula Presiden SBY sering mengatakan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, termasuk di halaman sendiri. Awalnya publik percaya SBY dan Demokrat akan menunaikan janji-janjinya itu, tapi belakangan kepercayaan masyarakat kian turun.  Retorika SBY tak lagi sesakti dulu, karena kata-kata yang diucapkan tak lagi sesuai tindakan dan kebijakannya terkait pemberantasan korupsi.

Masalahnya, kini masa jabatan SBY tinggal 3 tahun lagi. Diperkirakan sisa masa jabatannya tidak lagi efektif untuk menuntaskan agenda-agenda strategis pemerintahan, seperti pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.  Jagat politik nasional tiga tahun ke depan pasti akan didominasi agenda pertarungan menghadapi Pemilu 2014.

Sungguh disayangkan SBY cenderung membuang kesempatan emas membangun kembali bangsa dan negara ini dari berbagai keterpurukan akibat gurita korupsi. Modal politik yang direngkuh pada Pemilu dan Pilpres 2009 gagal dimanfaatkan secara baik untuk memperbaiki keadaan.

Walau pemerintah memiliki agenda antikorupsi, tapi sifatnya tambal sulam. Banyak aturan antikorupsi, tapi tak jalan. Alih-alih menghapus korupsi, korupsi malah makin eksesif. Pascaperiode pertamanya, publik mungkin masih percaya pada SBY, tapi kini setelah periode keduanya berjalan dua tahun, harapan itu makin sirna.

SBY kini tak lagi bisa berkelit. Tiga survei terakhir menunjukkan kian rendahnya kepercayaan rakyat pada kemampuan pemerintahan SBY dalam upaya penegakan hukum. Survei lembaga Inspire yang dirilis akhir Maret dan survei Indo Barometer awal Mei 2011 menunjukkan penurunan kepercayaan mayoritas masyarakat pada keseriusan pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi. Terakhir, survei LSI yang dirilis akhir Mei 2011 juga menunjukkan penurunan popularitas Demokrat dan SBY dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Pendapat publik tak berlebihan. Betapa banyak kasus besar yang tidak tuntas, sekalipun masalahnya sudah terkuak ke publik, seperti kasus BLBI, Bibit Chandra, Bank Century, Antasari Azhar, rekening gendut, mafia pajak,  hingga korupsi yang melibatkan kader Demokrat, seperti Nazaruddin dan sejumlah kepala daerah. Ironisnya, SBY sendiri justru tidak menunjukkan “keberanian”nya bersikap dan bertindak tegas.

Dalam batas tertentu, publik bahkan melihat banyak keanehan di balik sikap Presiden. Ketika pemerintah mendapat sorotan luas dalam kasus-kasus hukum terkait dengan kredibilitas pemerintah, di sisi lain muncul mobilisasi dana negara untuk menegakkan kembali citra absurd rezim, seperti tercermin dari iklan-iklan ucapan selamat dari BUMN-BUMN atas penghargaan dunia terhadap Presiden SBY dalam penanganan bencana.

Fenomena lain tak kalah anehnya, di saat terkuaknya kasus-kasus korupsi besar yang menantang kredibilitas SBY, seperti kasus Antasari, dokumen Wikileaks dan rekening gendut, tiba-tiba muncul peristiwa dan isu-isu (politik) lain yang saling bertabrakan, seperti terorisme, NII, dan bahkan isu gempa di Jakarta. Ketika isu-isu itu “menghimpit” kasus-kasus yang menantang kredibilitas rezim, wajar muncul kesan adanya rekayasa untuk pengalihan isu.

Dampak paling dikhawatirkan justru terkait  demoralisasi antikorupsi dan pembaruan pemerintahan di segala lini. Banyak agenda strategis pemerintahan mandeg, seperti reformasi lembaga penegak hukum dan birokrasi. SBY pernah menyatakan reformasi birokrasi, misalnya, akan tuntas tahun 2011, khususnya di intansi pemerintah pusat, tapi indikasinya justru terbalik. Kondisi birokrasi bahkan terkesan memburuk, seperti tercermin dari kasus Gayus Tambunan di Ditjen Pajak, suap di Kemenpora dan banyak lainnya.

Bagaimanakah SBY akan menjawab kompleksitas persoalan tersebut di sisa waktu pemerintahannya? Masihkah ada kansnya untuk memperbaiki keadaan? Sungguh pertanyaan yang kian sulit dijawab, kecuali oleh SBY sendiri.

« Older entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.