Dehumanisasi di Sekitar Kita

Israr Iskandar

             Sudah hampir satu dasawarsa reformasi berjalan, tetapi keluhan rakyat terhadap janji-janji pembaruan pasca-Orde Baru masih terus muncul. Keluhan tidak hanya terhadap ragam bentuk distorsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tetapi juga karena belum berkorelasinya reformasi dengan ikhtiar peningkatan kesejahteraan rakyat.Salah satu wujud distorsi reformasi tercermin dari mutu pelayanan publik yang masih jauh panggang dari api. Masyarakat mengeluhkan buruknya mutu pelayanan publik, sekalipun anggaran negara untuk membenahinya meningkat setiap tahun, seperti tergambar dalam APBN dan APBD.Sekalipun kondisi buruk kebijakan dan pelayanan publik dirasakan hampir semua lapisan warga, namun paling susah dan menderita adalah kelompok warga miskin dan lemah. Mereka paling merasai dampak buruk kebijakan namun tak kuasa mendesak pemerintah dan wakil rakyat untuk memperbaikinya. Dewasa ini rakyat miskin tak hanya butuh program karitatif, tetapi juga kebijakan komprehensif. Ibaratnya, mereka tak hanya butuh ikan, tetapi juga pancing sekaligus kolam berisi ikan. Akutnya problem struktural membuat posisi mereka rentan sekali. Di pusat dan daerah, sistem kekuasaan korup oligarki kuasa politik, kuasa modal dan bahkan “kuasa ilmu” telah menghisap rakyat jelata tanpa ada resistensi memadai.Dalam realitas peradaban kita, realitas penindasan manusia atas manusia (bentuk fisik-langsung maupun verbal-tidak langsung) terus berlangsung tiada henti. Penindasan fisik wujudnya antara lain berupa penggusuran, upah rendah buruh, serta eksploitasi alam merusak lingkungan dan mata pencarian penduduk. Penindasan verbal terasa saat kelompok elit pamer kemewahan di tengah penderitaan jutaan orang miskin.Indonesia hari ini representasi ragam paradoks kemanusiaan. Setiap saat lapisan elit penguasa berteriak merdeka, tetapi itu lebih banyak slogan ketimbang keinginan tulus dan serius memperbaiki keadaan. Politisi bersorak perihal pemberdayaan rakyat sekaligus moralitas sosial, tetapi hal itu tak lebih sebagai bahan kampanye saat pemilu. Buktinya, pengangguran membludak, orang miskin terus bertambah.Dehumanisasi terjadi di banyak tempat, tetapi di kota-kota besar lebih kentara lagi. Jurang kaya-miskin makin lebar. Peningkatan penjualan mobil-mobil mewah “paralel” dengan penambahan angka PHK di kalangan  pekerja kelas bawah. Pertumbuhan properti mewah berpacu dengan penyebaran hunian warga melarat. Negara juga gagal memanusiawikan pelayanan publik yang tujuan sejatinya melayani semua, bukan segelintir orang. Pemerintahan kota Jakarta misalnya, melancarkan program relokasi tunawisma yang tinggal di kolong tol, jembatan, dan bantaran kali  ke rumah-rumah susun dengan status sewa murah. Sebagian warga menolak, karena bingung dengan kelanjutan hidupnya di hunian baru. Mereka biasa mencari nafkah di sekitar tempat tinggal semula. Kenyataan itu lagi-lagi membuktikan, kebijakan publik yang diproduksi pemerintah tanpa pendalaman atas persoalan riil warganya sendiri.Dehumanisasi pada sektor pelayanan publik berkorelasi dengan diskriminasi pelayanan publik. Dengan kata lain, orang miskin paling menderita jika pelayanan publik buruk. Di Jakarta, misalnya, banyak kaum marginal tidak hanya tinggal di hunian tidak layak huni, tetapi juga beraktivitas (mencari nafkah) di tempat-tempat sempit, panas serta beresiko tinggi. Untuk mencapai tempat kerja, mereka menggunakan transportasi publik tidak nyaman dan aman. Beda cerita orang kaya. Harta berlimpah relatif mampu mengatasi ragam kesulitan hidup. Biarlah pakar menggolongkan Indonesia “negara gagal” dalam pelayanan publik, tetapi orang kaya relatif bisa keluar dari masalah terkait. Dalam kondisi tidak tertib, seperti jalanan macet, orang kaya paling tidak tetap bisa menikmati ekslusivisme dengan mobil mewahnya. Di lapangan pendidikan dan kesehatan, marginalisasi orang miskin lebih terasa. Tidak dipenuhinya ketentuan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan, sesuai amanat UUD, bakal membuat orang kecil nelangsa. Siklus marginalisasi orang miskin akan terus terjadi. Bagi kaum elit, itu tak terlalu jadi soal. Demi masa depan gemilang, mereka mengirimkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah berbiaya mahal dan berkualitas, bahkan ke luar negeri. Tendensi komersialistik juga menggejala hingga level perguruan tinggi, sehingga bakal memperdalam ketimpangan struktural dalam masyarakat. Di negara kita, dalam kondisi sekarang, orang lemah dan miskin tak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka sulit bangkit dari ketidakberdayaan, karena sistem dan realitas struktural membuat mereka tetap berada pada taraf hidup yang sangat rendah. Persoalan struktural mendasar lainnya menyangkut kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya kapasitas mengelola pemerintahan dan masyarakat, tetapi juga keteladanan. Masalahnya, selain cenderung berpihak kepada kuasa modal, sebagian elit kita juga tidak berlaku empatik terhadap rakyat yang terbelit krisis. Dalam konteks religiusitas, kenyataan ini mengherankan. Kenapa di negeri tempat berkembangnya agama-agama besar ini terus terjadi ambivalensi? Golongan kaya tambah berjaya, tetapi orang papa makin nelangsa. Ilustrasi, tiap tahun ratusan ribu orang Indonesia menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekkah, sementara orang miskin terus bertambah. Tidak perlu rumus canggih untuk menjawabnya. Di samping belum sempurnanya sistem distribusi kekayaan negara (dari hasil alam, pajak, dan lainnya), sebagian masyarakat kita cenderung mengidap egoisme. Ada tendensi, sebagian kelompok elit cenderung memikirkan diri mereka sendiri, tidak mau berbagi dan memberdayakan orang miskin yang merupakan saudara sebangsa bahkan seiman dengan mereka.  

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: