Pemberantasan Korupsi Baru Seujung Kuku

Oleh Israr Iskandar

Gencarnya pengungkapan sejumlah kasus korupsi akhir-akhir ini, dalam batas tertentu, cukup mengembirakan. Beberapa ”tembakan” awal sudah diarahkan terhadap sejumlah kecil simpul korupsi, mulai birokrasi, perbankan, dan lembaga negara/publik lainnya. Bagi sebagian orang, mungkin sulit membayangkan seorang mantan menteri agama dan pejabat tinggi di departemen yang tugasnya membina mental spiritual manusia, kini justru menjadi tersangka dugaan korupsi. Sebelumnya, dua pejabat KPU dengan latar belakang intelektual yang cukup dihormati, juga ditahan atas sangkaan korupsi.
Inikah rangkaian bukti bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus serius merealisasikan janji-janjinya memberantas korupsi? Cukupkah penahanan sejumlah orang penting terkait dugaan korupsi sebagai isyarat positif? Tentu saja, untuk membangun keyakinan publik terhadap program antikorupsi pemerintah, masih diperlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut, terutama dari segi konsistensi langkahnya.
Menarik dicermati, pengungkapan sejumlah kasus korupsi dewasa ini relatif terbuka. Lewat media massa, kini publik secara umum dapat mengikuti proses pengusutan kasus-kasus korupsi, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Kamera televisi pun dengan benderang menyorot wajah-wajah terkait kasus korupsi.
Ibarat komik bersambung, setiap hari ada saja kejutan-kejutan baru gerakan antikorupsi. Diharapkan, langkah-langkah tersebut terus menggelinding dan membawa efek domino, menyeret koruptor-koruptor lainnya, yang mungkin saja tidak pernah diduga-duga sebelumnya.

Jadi ”Buaya”
Lembaga-lembaga yang berwenang menyidik kasus korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), cukup pandai juga ”memilih” kasus-kasus tertentu, seperti kasus korupsi KPU dan Departemen Agama. Ini memang sempat dikritik sejumlah kalangan, karena dianggap parsial dan tidak adil, tapi dalam batas tertentu, langkah-langkah itu cukup memberikan ”terapi kejut” kepada para pelaku korupsi dan sekaligus menanamkan optimisme publik.
Instansi yang mengurus agama saja tak luput dari pengusutan hukum, apalagi instansi lainnya. Begitu pula kasus korupsi di KPU, juga tak luput dari bidikan aparat penegak hukum, walaupun lembaga ini berhasil menyelenggarakan Pemilu 2004. Di sini, seolah-olah succes story (cerita sukses) KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 adalah satu hal, sedangkan dugaan korupsi di lembaga itu adalah soal tindak pidana yang harus diusut tuntas secara hukum.
Di negeri ini, siapapun berpeluang korupsi, termasuk mereka yang tadinya gencar menyerukan kebenaran. Aga-mawan, aktivis atau intelektual par excellent yang getol menganjurkan perang melawan korupsi pun berpotensi melakukan korupsi, jika kesempatan ada dan kontrol publik minim. Apakah ini masalah budaya?
Pakar antikorupsi Jeremy Pope (2000) dengan tegas menyatakan tak satu pun budaya menolerir korupsi. Menurutnya, korupsi adalah masalah sistem. Dalam sistem yang korup, menghindar dari korupsi kadang-kadang hampir sama artinya dengan lari dari kenyataan hidup atau bodoh!
Jika dikilas ke belakang, demoralisasi tokoh-tokoh yang diasosiasikan sebagai ”benteng moral” bukanlah perkara baru. Kasus korupsi di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) periode 1999-2004, misalnya, melibatkan sejumlah anggota dewan yang dikenal sebagai agamawan. Tak mengherankan, muncul ungkapan sinis kalangan aktivis antikorupsi, anggota dewan yang tadinya alim berubah menjadi ”buaya”, setelah mereka masuk ke parlemen. Ironisnya, beberapa institusi moral (agama) di luar DPRD pun tidak memberikan fatwa soal korupsi yang melibatkan kolega mereka di legislatif.

Baru Seujung Kuku
Tapi manusia sering bersikap ambivalen. Dalam dirinya selalu terdapat dua kutub ekstrem yang saling bertarung dan saling mengalahkan, yakni kutub baik dan kutub jahat. Di samping itu, perilaku (sebagian) manusia juga kerap membingungkan. Ketika kejahatan dila-kukan orang lain, ia menyatakan persetujuannya untuk dibongkar. Tapi ketika kejahatan dilakukan anggota keluarga, karib atau teman sendiri, seketika sikap pembelaan atas kejahatan pun muncul. Padahal, sesuai sumber-sumber ajaran moral agama, kebenaran harus ditegakkan sekalipun pahit.
Publik tentu berharap, proses buka kulit tampak isi (istilah Melayu) ini tidak hanya ditujukan kepada kasus-kasus tertentu saja, tetapi terhadap semua kasus korupsi, baik skala besar, sedang dan kecil. Sejumlah kasus korupsi yang kini diungkap memang cukup besar, tetapi masih banyak kasus korupsi lain yang lebih besar, ditinjau dari segi kerugian negara/publik yang ditimbulkannya.
Jika merujuk laporan penyimpangan keuangan negara ratusan triliun rupiah (sebagaimana dilaporkan BPK beberapa bulan lalu), maka pengungkapan kasus-kasus korupsi sekarang ini barulah seujung kuku. Oleh karena itu, pengusutan atas kasus-kasus korupsi raksasa ini mesti menjadi agenda utama pemberantasan korupsi ke depan.
Masalah lainnya, selama ini pengusutan korupsi lebih banyak didasarkan pada laporan yang masuk. Kurang inisiatif, misalnya menelusuri dan menyelidiki harta kekayaan pejabat-pejabat negara yang jumlahnya luar biasa. Mungkin salah satu kesulitannya, karena absennya aturan tentang pembuktian terbalik untuk mencari tahu dan menelusuri dari mana asal-usul harta berlimpah para pejabat.
Ketika seorang pejabat birokrasi di tingkat provinsi bisa memiliki beberapa rumah besar, sejumlah mobil mewah, dan mampu menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, orang hanya bisa menduga-duga dari mana asal-usul kekayaannya.
Akhirnya, publik senantiasa menunggu progress report pemerintahan Yudhoyono-Kalla berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Indikatornya tidak hanya dari berapa banyak koruptor yang telah dipenjarakan atau seberapa besar uang negara dapat diselamatkan dari jarahan koruptor, tetapi juga sejauh mana langkah-langkah sistematis dan strategis telah dilakukan dalam program pemberantasan korupsi.
Semua agenda ini jelas terkait dengan konsistensi, kelanjutan dan percepatan reformasi sistem. Ikhtiar ini sangat penting, supaya langkah-langkah pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak lagi terkesan instan, kurang strategis, tidak adil, dan susah dipahami publik.

Penulis adalah peneliti CIRUS dan mahasiswa S2 Ilmu Politik UI

 
 

 

Iklan

Otsus Papua Dikungkung Paradigma Lama

(Dimuat di Sinar Harapan, 14 Desember 2004)

Israr Iskandar

Menyimak lagi dokumen janji-janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memprioritaskan penyelesaian masalah Papua, sebenarnya tak ada lagi alasan untuk mengulur-ulur implementasi menyeluruh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Me-nunda pelaksanaan Otsus Papua berarti memperpanjang penderitaan rakyat di wilayah paling timur Indonesia itu, dan menumpuk masalah baru yang belum tentu dapat diselesaikan di kemudian hari. Alih-alih hendak memperkokoh integrasi, justru dapat makin membahayakan keutuhan NKRI.
Sejauh ini, kita memang belum habis pikir mengenai langkah-langkah pemerintah dalam penyelesaian masalah-masalah di daerah konflik. Sepanjang beberapa dekade, penanganan masalah di daerah konflik hampir selalu membuahkan hasil yang tidak mengenakkan. Di satu pihak, Jakarta belum bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa separatisme benar-benar bisa diredam. Sebaliknya, di daerah konflik muncul trauma, ketidakpercayaan, dan bahkan dendam politik terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam kasus Papua, meski resmi berintegrasi dengan RI di zaman Orde Baru (1969), akan tetapi rakyat di sana telah merasakan pahitnya otoriterianisme negara sejak zaman Bung Karno. Masalahnya kemudian, model pendekatan otoriter masa Soekarno dan Soeharto tersebut masih saja dilanjutkan di era reformasi. Politik kacamata kuda dalam melihat masalah Papua tetap dipertahankan sehingga solusi yang elegan atas gejolak separatisme sulit ditemukan.
Sekalipun pemerintah meluncurkan Otsus tahun 2001, tetapi kuatnya kungkungan paradigma lama di kalangan pengambil kebijakan di Jakarta membuat masalah Papua makin ruwet.
Tadinya terbit harapan, bahwa jika pemerintah sungguh-sungguh merealisasikan Otsus, antara lain dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), maka fajar perubahan akan segera dimulai. Apalagi Otsus Papua, seperti dikatakan Djohermansyah Djohan (2004), merupakan kebijaksanaan yang datang dari bawah.
Pengulangan Politik Etis?
Namun masalahnya kemudian justru menjadi tidak menentu, karena pemerintah menunda-nunda keputusannya sendiri. Hal itu muncul, bisa jadi karena suatu kekhawatiran, bahwa jika otsus benar-benar diimplementasikan, maka cepat atau lambat, wilayah di timur Nusantara itu akan merdeka. Sebab, jika kebijakan progresif ini berjalan baik dan tepat sasaran, percepatan pembangunan Papua bisa digapai, tidak hanya secara fisik tetapi juga SDM yang memiliki kesadaran eksistensial, terutama di kalangan penduduk asli.
Sejarah ”politik etis” di berbagai negara jajahan di abad lalu bisa dijadikan rujukan. Kebijakan etis yang pernah diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat di tanah jajahan, misalnya, malah menjadi bumerang. Politik etis hanya ditujukan mencetak tenaga-tenaga pegawai yang cakap untuk membantu administrasi pemerintah kolonial, tetapi output lainnya justru melahirkan kader-kader ”pemberontak” yang kelak secara elegan menuntut kemerdekaan.
Namun paralelisme sejarah seperti ini bisa jadi benar, tapi bisa juga a-historis. Otsus bisa mengancam integrasi nasional sepanjang perlakuan pemerintah terhadap rakyat Papua sebangun dengan politik pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia atau politik kolonial Prancis terhadap negara-negara Indocina. Tapi sebaliknya, jika kebijakan Otsus berhasil mendorong kemajuan pembangunan Papua tanpa diskriminasi, maka aspirasi merdeka tentu menjadi tidak relevan lagi.
Masalahnya, sampai saat ini pemerintah bersikap ambivalen. Di satu sisi, kuat ikhtiar agar Papua tetap bagian integral NKRI, di sisi lain, pelbagai kebijakan yang ditempuhnya justru menyuburkan separatisme.
Masalah pokok yang dihadapi rakyat Papua selama ini lebih pada masalah-masalah dasar kemanusiaan, seperti kemiskinan, keterbelakangan, pelanggaran HAM dan berbagai tindakan diskriminatif lainnya. Munculnya separatisme secara ”konsisten” di Papua, karena belum tertuntaskannya problem ketidakadilan struktural ini.

Dari Kacamata Kekuasaan
Pendekatan keamanan yang selama ini ditonjolkan dinilai tidak banyak menuntaskan masalah mendasar rakyat Papua. Pendekatan keamanan terkesan berhasil ”menutup” sejumlah masalah dalam waktu sementara (misalnya mematahkan perlawanan OPM), tetapi sebenarnya justru menumpuk berbagai persoalan baru di bawah permukaan. Militerisme yang eksesif, selain cenderung membutakan kita pada substansi masalah, tetapi juga memupuk sikap-sikap egoisme dan ketidakjujuran pada diri sendiri.
Kalau mau jujur pada sejarah, misalnya, proses integrasi Papua sendiri sejak awal justru mengandung berbagai ”kerumitan”. Proses politik integrasi dalam beberapa dekade lalu itu bisa saja digugat, tidak hanya oleh putra-putri Papua, tapi juga oleh mereka yang mencintai nilai-nilai kejujuran dan kemanusiaan. Di sini, kita tentu tak cukup melihat proses integrasi Papua sampai 1969 saja, tetapi juga masa-masa sesudahnya, karena integrasi wilayah dan keutuhan suatu bangsa merupakan sebuah pekerjaan yang berkelanjutan.
Masalahnya, pemerintah Orba dan rezim sesudahnya gagal memelihara momentum integrasi substantif. Alih-alih memperkokoh integrasi nasional di Papua, ternyata yang muncul ke permukaan justru tuntutan menentukan nasib sendiri. Maka, ketika terjadi perubahan politik nasional tahun 1998, kelompok-kelompok ”separatis perkotaan” pun memanfaatkannya dengan mendesakkan tuntutan Papua merdeka.
Pada akhirnya semua pihak seakan menjebakkan dirinya ke dalam dilema yang sama. Tapi semua itu bermula dari masalah kurangnya itikad baik untuk melihat masalah integrasi wilayah dan keutuhan bangsa dari sudut yang lebih komprehensif. Integrasi wilayah dan keutuhan negara nasional lebih banyak dilihat dari kacamata kekuasaan semata, ketimbang perspektif kemanusiaan yang sudah tercabik-cabik. Pengabaian kelompok-kelompok kultural (yang sejatinya diakomodasi MRP) dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian aspek kemanusiaan.
Atas dasar itulah Otsus Papua menjadi mendesak untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Secara filosofis, hampir tidak mungkin Otsus ditarik kembali, karena ia telah menjadi keniscayaan sejarah.

Penulis adalah peneliti pada CIRUS Jakarta

Memperkuat Kapasitas Negara

(Dimuat di harian KONTAN, 4 Desember  2008)

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas dan fellow di CIRUS Jakarta

Dewasa ini wacana memperkuat kapasitas dan otoritas negara untuk melaksanakan perannya mengemuka menyusul krisis finansial global yang memaksa banyak pemerintahan “turun tangan” lebih jauh. Para pemimpin politik sibuk mencari jalan keluar secara nasional maupun multilateral, supaya krisis tidak berkembang menjadi depresi ekonomi, sebagaimana pernah terjadi tahun 1930-an.

Sejumlah negara maju kemudian meluncurkan program penyelamatan korporasi-korporasi raksasa dari kebangkrutan. Kini akhirnya terbukti, dalam sistem ekonomi pasar, peran negara tetap sangat signifikan. Pasar bukanlah segala-galanya. Kekuatan non-negara apapun, seperti korporasi multinasional, ternyata tidak bisa diandalkan mengatasi berbagai turbulensi dan anomali globalisasi.

Secara teoretis, negara dipahami sebagai unit teritorial yang diperintah oleh kekuasaan yang berdaulat dan melibatkan pejabat negara, tanah air, tentara, duta besar, bendera negara dan sebagainya. (Minogue, 2000). Namun perlu juga dipahami filosofi negara yang paralel dengan alasan dan tujuan pendiriannya. Plato (428-348 SM) misalnya mengatakan negara pada dasarnya didirikan untuk kebaikan (virtue), sedangkan Rousseau (1712-1778 M) melihat negara sebagai pranata yang dibangun atas dasar kehendak bersama dan diikat dalam suatu “kontrak sosial” untuk kepentingan publik.

Alasan pendirian Republik Indonesia terkandung dalam pemikiran para pejuang kemerdekaan yang saripatinya terangkum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam “kontrak sosial’ rakyat Indonesia itu dirumuskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Masalahnya, realitas keindonesiaan pasca-kemerdekaan justru amat kompleks. Bahkan belum sejalan dengan upaya penguatan kapasitas dan otoritas negara. Siklus pengabaian tujuan-tujuan dan cita-cita pendirian negara terus terjadi. Akibatnya, kehendak menjadi “negara kuat” tak kunjung terwujud. Negara kuat tentu dalam arti memiliki otoritas yang efektif dan terlembaga baik untuk menjamin tegaknya hukum, menjaga keamanan-ketertiban umum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kesulitan yang dialami pada masa-masa awal Republik tentu dapat dimaklumi. Energi generasi pionir sangat tersita, karena sedemikian kompleksnya masalah Indonesia sebagai negara pasca-kolonial. Di atas itu, tentu tidaklah arif menuntut terlalu banyak generasi perintis, karena tugas sejarah mereka sebenarnya sudah selesai begitu Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949. Generasi pasca-kemerdekaanlah yang mesti melanjutkan estafet perjuangan mengisi dan mewujudkan cita-cita negara.

Persoalannya, ketika usia Republik tidak lagi terbilang muda, cita-cita pendiriannya justru terasa makin jauh. Kehadiran dua rezim otoriter dalam sejarah Indonesia, yakni Demokrasi Terpimpin (1958-1965) dan Orde Baru (1966-1998), sejatinya wujud pengingkaran atas cita-cita pendirian negara. Sekalipun sebagian kecil aktornya masih tergolong generasi perintis, tetapi sejumlah distorsi dalam pemerintahan justru berimplikasi serius di kemudian hari.

Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela di pemerintahan selama empat dekade. Korupsi bahkan terkesan “dilembagakan” dalam sistem politik dan praktik pemerintahan. Pengkhianatan atas tujuan negara juga dalam bentuk marginalisasi potensi ekonomi. Dominasi asing atas sumber daya ekonomi negara, misalnya, pernah digugat tahun 1950-an, namun dewasa ini “denasionalisasi ekonomi” justru berlangsung eksesif. Bukan hanya rakyat terkena implikasi negatifnya, tapi kapasitas dan otoritas negara dalam menjalankan perannya juga makin rendah, bahkan amat bergantung pada kekuatan non-negara, termasuk asing.

Celakanya, ketika sistem ekonomi pasar mendapat “ujian serius” dewasa ini, pemerintah (baca: negara) justru dipaksa untuk “campur tangan”. Inilah ambivalensi di zaman ini. Peran negara dalam ekonomi hendak dibatasi sebagai regulator saja, tetapi di saat krisis, negara dan pemerintah malah dibutuhkan sebagai “dewa penolong”. Di Indonesia, hal ini terlihat dari program BLBI dan ganti rugi korban Lapindo yang menyedot APBN.

Kita mesti merenungkan kembali gagasan pendirian negara, yakni sebagai kehendak untuk mewujudkan cita-cita bersama secara adil. Salah satunya lewat penguatan institusi negara yang bisa menjamin keadilan untuk semua warga.

Kaum neoliberal sekalipun sudah mengakui distorsi ekonomi pasar yang mengagungkan kebebesan dan otonomi individu. Fukuyama (2004), misalnya, menganjurkan pentingnya penguatan kembali kapasitas dan otoritas negara untuk mencegah ancaman krisis berkelanjutan akibat turbulensi dan anomali globalisasi.

Penguatan kapasitas dan otoritas negara tidak hanya ditafsirkan sebagai upaya memulihkan peran signifikan negara dalam sektor ekonomi saja, seperti juga diamanatkan Konstitusi, tetapi sekaligus mematangkan realisasi good governance.

Sebab, ketika politik dan pemerintahan masih korup, implikasinya amat serius. Intervensi negara dalam ekonomi, misalnya, justru kembali menyuburkan korupsi. Di atas itu, negara korup juga sulit bahkan bisa gagal mengatasi kompleksitas persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan, seperti pelanggaran HAM, kemiskinan, penyakit menular, ledakan penduduk, terorisme, konflik SARA, kerusakan lingkungan, dan bahkan dampak krisis global.

Kalau kemungkinan ancaman itu tidak diantisipasi, Indonesia bakal terjebak dalam siklus pelapukan negara, bahkan bisa terjerumus menjadi “negara gagal” (failed state).