Memperkuat Kapasitas Negara

(Dimuat di harian KONTAN, 4 Desember  2008)

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas dan fellow di CIRUS Jakarta

Dewasa ini wacana memperkuat kapasitas dan otoritas negara untuk melaksanakan perannya mengemuka menyusul krisis finansial global yang memaksa banyak pemerintahan “turun tangan” lebih jauh. Para pemimpin politik sibuk mencari jalan keluar secara nasional maupun multilateral, supaya krisis tidak berkembang menjadi depresi ekonomi, sebagaimana pernah terjadi tahun 1930-an.

Sejumlah negara maju kemudian meluncurkan program penyelamatan korporasi-korporasi raksasa dari kebangkrutan. Kini akhirnya terbukti, dalam sistem ekonomi pasar, peran negara tetap sangat signifikan. Pasar bukanlah segala-galanya. Kekuatan non-negara apapun, seperti korporasi multinasional, ternyata tidak bisa diandalkan mengatasi berbagai turbulensi dan anomali globalisasi.

Secara teoretis, negara dipahami sebagai unit teritorial yang diperintah oleh kekuasaan yang berdaulat dan melibatkan pejabat negara, tanah air, tentara, duta besar, bendera negara dan sebagainya. (Minogue, 2000). Namun perlu juga dipahami filosofi negara yang paralel dengan alasan dan tujuan pendiriannya. Plato (428-348 SM) misalnya mengatakan negara pada dasarnya didirikan untuk kebaikan (virtue), sedangkan Rousseau (1712-1778 M) melihat negara sebagai pranata yang dibangun atas dasar kehendak bersama dan diikat dalam suatu “kontrak sosial” untuk kepentingan publik.

Alasan pendirian Republik Indonesia terkandung dalam pemikiran para pejuang kemerdekaan yang saripatinya terangkum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam “kontrak sosial’ rakyat Indonesia itu dirumuskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Masalahnya, realitas keindonesiaan pasca-kemerdekaan justru amat kompleks. Bahkan belum sejalan dengan upaya penguatan kapasitas dan otoritas negara. Siklus pengabaian tujuan-tujuan dan cita-cita pendirian negara terus terjadi. Akibatnya, kehendak menjadi “negara kuat” tak kunjung terwujud. Negara kuat tentu dalam arti memiliki otoritas yang efektif dan terlembaga baik untuk menjamin tegaknya hukum, menjaga keamanan-ketertiban umum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kesulitan yang dialami pada masa-masa awal Republik tentu dapat dimaklumi. Energi generasi pionir sangat tersita, karena sedemikian kompleksnya masalah Indonesia sebagai negara pasca-kolonial. Di atas itu, tentu tidaklah arif menuntut terlalu banyak generasi perintis, karena tugas sejarah mereka sebenarnya sudah selesai begitu Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949. Generasi pasca-kemerdekaanlah yang mesti melanjutkan estafet perjuangan mengisi dan mewujudkan cita-cita negara.

Persoalannya, ketika usia Republik tidak lagi terbilang muda, cita-cita pendiriannya justru terasa makin jauh. Kehadiran dua rezim otoriter dalam sejarah Indonesia, yakni Demokrasi Terpimpin (1958-1965) dan Orde Baru (1966-1998), sejatinya wujud pengingkaran atas cita-cita pendirian negara. Sekalipun sebagian kecil aktornya masih tergolong generasi perintis, tetapi sejumlah distorsi dalam pemerintahan justru berimplikasi serius di kemudian hari.

Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela di pemerintahan selama empat dekade. Korupsi bahkan terkesan “dilembagakan” dalam sistem politik dan praktik pemerintahan. Pengkhianatan atas tujuan negara juga dalam bentuk marginalisasi potensi ekonomi. Dominasi asing atas sumber daya ekonomi negara, misalnya, pernah digugat tahun 1950-an, namun dewasa ini “denasionalisasi ekonomi” justru berlangsung eksesif. Bukan hanya rakyat terkena implikasi negatifnya, tapi kapasitas dan otoritas negara dalam menjalankan perannya juga makin rendah, bahkan amat bergantung pada kekuatan non-negara, termasuk asing.

Celakanya, ketika sistem ekonomi pasar mendapat “ujian serius” dewasa ini, pemerintah (baca: negara) justru dipaksa untuk “campur tangan”. Inilah ambivalensi di zaman ini. Peran negara dalam ekonomi hendak dibatasi sebagai regulator saja, tetapi di saat krisis, negara dan pemerintah malah dibutuhkan sebagai “dewa penolong”. Di Indonesia, hal ini terlihat dari program BLBI dan ganti rugi korban Lapindo yang menyedot APBN.

Kita mesti merenungkan kembali gagasan pendirian negara, yakni sebagai kehendak untuk mewujudkan cita-cita bersama secara adil. Salah satunya lewat penguatan institusi negara yang bisa menjamin keadilan untuk semua warga.

Kaum neoliberal sekalipun sudah mengakui distorsi ekonomi pasar yang mengagungkan kebebesan dan otonomi individu. Fukuyama (2004), misalnya, menganjurkan pentingnya penguatan kembali kapasitas dan otoritas negara untuk mencegah ancaman krisis berkelanjutan akibat turbulensi dan anomali globalisasi.

Penguatan kapasitas dan otoritas negara tidak hanya ditafsirkan sebagai upaya memulihkan peran signifikan negara dalam sektor ekonomi saja, seperti juga diamanatkan Konstitusi, tetapi sekaligus mematangkan realisasi good governance.

Sebab, ketika politik dan pemerintahan masih korup, implikasinya amat serius. Intervensi negara dalam ekonomi, misalnya, justru kembali menyuburkan korupsi. Di atas itu, negara korup juga sulit bahkan bisa gagal mengatasi kompleksitas persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan, seperti pelanggaran HAM, kemiskinan, penyakit menular, ledakan penduduk, terorisme, konflik SARA, kerusakan lingkungan, dan bahkan dampak krisis global.

Kalau kemungkinan ancaman itu tidak diantisipasi, Indonesia bakal terjebak dalam siklus pelapukan negara, bahkan bisa terjerumus menjadi “negara gagal” (failed state).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: