Otsus Papua Dikungkung Paradigma Lama

(Dimuat di Sinar Harapan, 14 Desember 2004)

Israr Iskandar

Menyimak lagi dokumen janji-janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memprioritaskan penyelesaian masalah Papua, sebenarnya tak ada lagi alasan untuk mengulur-ulur implementasi menyeluruh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Me-nunda pelaksanaan Otsus Papua berarti memperpanjang penderitaan rakyat di wilayah paling timur Indonesia itu, dan menumpuk masalah baru yang belum tentu dapat diselesaikan di kemudian hari. Alih-alih hendak memperkokoh integrasi, justru dapat makin membahayakan keutuhan NKRI.
Sejauh ini, kita memang belum habis pikir mengenai langkah-langkah pemerintah dalam penyelesaian masalah-masalah di daerah konflik. Sepanjang beberapa dekade, penanganan masalah di daerah konflik hampir selalu membuahkan hasil yang tidak mengenakkan. Di satu pihak, Jakarta belum bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa separatisme benar-benar bisa diredam. Sebaliknya, di daerah konflik muncul trauma, ketidakpercayaan, dan bahkan dendam politik terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam kasus Papua, meski resmi berintegrasi dengan RI di zaman Orde Baru (1969), akan tetapi rakyat di sana telah merasakan pahitnya otoriterianisme negara sejak zaman Bung Karno. Masalahnya kemudian, model pendekatan otoriter masa Soekarno dan Soeharto tersebut masih saja dilanjutkan di era reformasi. Politik kacamata kuda dalam melihat masalah Papua tetap dipertahankan sehingga solusi yang elegan atas gejolak separatisme sulit ditemukan.
Sekalipun pemerintah meluncurkan Otsus tahun 2001, tetapi kuatnya kungkungan paradigma lama di kalangan pengambil kebijakan di Jakarta membuat masalah Papua makin ruwet.
Tadinya terbit harapan, bahwa jika pemerintah sungguh-sungguh merealisasikan Otsus, antara lain dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), maka fajar perubahan akan segera dimulai. Apalagi Otsus Papua, seperti dikatakan Djohermansyah Djohan (2004), merupakan kebijaksanaan yang datang dari bawah.
Pengulangan Politik Etis?
Namun masalahnya kemudian justru menjadi tidak menentu, karena pemerintah menunda-nunda keputusannya sendiri. Hal itu muncul, bisa jadi karena suatu kekhawatiran, bahwa jika otsus benar-benar diimplementasikan, maka cepat atau lambat, wilayah di timur Nusantara itu akan merdeka. Sebab, jika kebijakan progresif ini berjalan baik dan tepat sasaran, percepatan pembangunan Papua bisa digapai, tidak hanya secara fisik tetapi juga SDM yang memiliki kesadaran eksistensial, terutama di kalangan penduduk asli.
Sejarah ”politik etis” di berbagai negara jajahan di abad lalu bisa dijadikan rujukan. Kebijakan etis yang pernah diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat di tanah jajahan, misalnya, malah menjadi bumerang. Politik etis hanya ditujukan mencetak tenaga-tenaga pegawai yang cakap untuk membantu administrasi pemerintah kolonial, tetapi output lainnya justru melahirkan kader-kader ”pemberontak” yang kelak secara elegan menuntut kemerdekaan.
Namun paralelisme sejarah seperti ini bisa jadi benar, tapi bisa juga a-historis. Otsus bisa mengancam integrasi nasional sepanjang perlakuan pemerintah terhadap rakyat Papua sebangun dengan politik pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia atau politik kolonial Prancis terhadap negara-negara Indocina. Tapi sebaliknya, jika kebijakan Otsus berhasil mendorong kemajuan pembangunan Papua tanpa diskriminasi, maka aspirasi merdeka tentu menjadi tidak relevan lagi.
Masalahnya, sampai saat ini pemerintah bersikap ambivalen. Di satu sisi, kuat ikhtiar agar Papua tetap bagian integral NKRI, di sisi lain, pelbagai kebijakan yang ditempuhnya justru menyuburkan separatisme.
Masalah pokok yang dihadapi rakyat Papua selama ini lebih pada masalah-masalah dasar kemanusiaan, seperti kemiskinan, keterbelakangan, pelanggaran HAM dan berbagai tindakan diskriminatif lainnya. Munculnya separatisme secara ”konsisten” di Papua, karena belum tertuntaskannya problem ketidakadilan struktural ini.

Dari Kacamata Kekuasaan
Pendekatan keamanan yang selama ini ditonjolkan dinilai tidak banyak menuntaskan masalah mendasar rakyat Papua. Pendekatan keamanan terkesan berhasil ”menutup” sejumlah masalah dalam waktu sementara (misalnya mematahkan perlawanan OPM), tetapi sebenarnya justru menumpuk berbagai persoalan baru di bawah permukaan. Militerisme yang eksesif, selain cenderung membutakan kita pada substansi masalah, tetapi juga memupuk sikap-sikap egoisme dan ketidakjujuran pada diri sendiri.
Kalau mau jujur pada sejarah, misalnya, proses integrasi Papua sendiri sejak awal justru mengandung berbagai ”kerumitan”. Proses politik integrasi dalam beberapa dekade lalu itu bisa saja digugat, tidak hanya oleh putra-putri Papua, tapi juga oleh mereka yang mencintai nilai-nilai kejujuran dan kemanusiaan. Di sini, kita tentu tak cukup melihat proses integrasi Papua sampai 1969 saja, tetapi juga masa-masa sesudahnya, karena integrasi wilayah dan keutuhan suatu bangsa merupakan sebuah pekerjaan yang berkelanjutan.
Masalahnya, pemerintah Orba dan rezim sesudahnya gagal memelihara momentum integrasi substantif. Alih-alih memperkokoh integrasi nasional di Papua, ternyata yang muncul ke permukaan justru tuntutan menentukan nasib sendiri. Maka, ketika terjadi perubahan politik nasional tahun 1998, kelompok-kelompok ”separatis perkotaan” pun memanfaatkannya dengan mendesakkan tuntutan Papua merdeka.
Pada akhirnya semua pihak seakan menjebakkan dirinya ke dalam dilema yang sama. Tapi semua itu bermula dari masalah kurangnya itikad baik untuk melihat masalah integrasi wilayah dan keutuhan bangsa dari sudut yang lebih komprehensif. Integrasi wilayah dan keutuhan negara nasional lebih banyak dilihat dari kacamata kekuasaan semata, ketimbang perspektif kemanusiaan yang sudah tercabik-cabik. Pengabaian kelompok-kelompok kultural (yang sejatinya diakomodasi MRP) dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian aspek kemanusiaan.
Atas dasar itulah Otsus Papua menjadi mendesak untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Secara filosofis, hampir tidak mungkin Otsus ditarik kembali, karena ia telah menjadi keniscayaan sejarah.

Penulis adalah peneliti pada CIRUS Jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: