Pemberantasan Korupsi Baru Seujung Kuku

Oleh Israr Iskandar

Gencarnya pengungkapan sejumlah kasus korupsi akhir-akhir ini, dalam batas tertentu, cukup mengembirakan. Beberapa ”tembakan” awal sudah diarahkan terhadap sejumlah kecil simpul korupsi, mulai birokrasi, perbankan, dan lembaga negara/publik lainnya. Bagi sebagian orang, mungkin sulit membayangkan seorang mantan menteri agama dan pejabat tinggi di departemen yang tugasnya membina mental spiritual manusia, kini justru menjadi tersangka dugaan korupsi. Sebelumnya, dua pejabat KPU dengan latar belakang intelektual yang cukup dihormati, juga ditahan atas sangkaan korupsi.
Inikah rangkaian bukti bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus serius merealisasikan janji-janjinya memberantas korupsi? Cukupkah penahanan sejumlah orang penting terkait dugaan korupsi sebagai isyarat positif? Tentu saja, untuk membangun keyakinan publik terhadap program antikorupsi pemerintah, masih diperlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut, terutama dari segi konsistensi langkahnya.
Menarik dicermati, pengungkapan sejumlah kasus korupsi dewasa ini relatif terbuka. Lewat media massa, kini publik secara umum dapat mengikuti proses pengusutan kasus-kasus korupsi, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Kamera televisi pun dengan benderang menyorot wajah-wajah terkait kasus korupsi.
Ibarat komik bersambung, setiap hari ada saja kejutan-kejutan baru gerakan antikorupsi. Diharapkan, langkah-langkah tersebut terus menggelinding dan membawa efek domino, menyeret koruptor-koruptor lainnya, yang mungkin saja tidak pernah diduga-duga sebelumnya.

Jadi ”Buaya”
Lembaga-lembaga yang berwenang menyidik kasus korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), cukup pandai juga ”memilih” kasus-kasus tertentu, seperti kasus korupsi KPU dan Departemen Agama. Ini memang sempat dikritik sejumlah kalangan, karena dianggap parsial dan tidak adil, tapi dalam batas tertentu, langkah-langkah itu cukup memberikan ”terapi kejut” kepada para pelaku korupsi dan sekaligus menanamkan optimisme publik.
Instansi yang mengurus agama saja tak luput dari pengusutan hukum, apalagi instansi lainnya. Begitu pula kasus korupsi di KPU, juga tak luput dari bidikan aparat penegak hukum, walaupun lembaga ini berhasil menyelenggarakan Pemilu 2004. Di sini, seolah-olah succes story (cerita sukses) KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 adalah satu hal, sedangkan dugaan korupsi di lembaga itu adalah soal tindak pidana yang harus diusut tuntas secara hukum.
Di negeri ini, siapapun berpeluang korupsi, termasuk mereka yang tadinya gencar menyerukan kebenaran. Aga-mawan, aktivis atau intelektual par excellent yang getol menganjurkan perang melawan korupsi pun berpotensi melakukan korupsi, jika kesempatan ada dan kontrol publik minim. Apakah ini masalah budaya?
Pakar antikorupsi Jeremy Pope (2000) dengan tegas menyatakan tak satu pun budaya menolerir korupsi. Menurutnya, korupsi adalah masalah sistem. Dalam sistem yang korup, menghindar dari korupsi kadang-kadang hampir sama artinya dengan lari dari kenyataan hidup atau bodoh!
Jika dikilas ke belakang, demoralisasi tokoh-tokoh yang diasosiasikan sebagai ”benteng moral” bukanlah perkara baru. Kasus korupsi di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) periode 1999-2004, misalnya, melibatkan sejumlah anggota dewan yang dikenal sebagai agamawan. Tak mengherankan, muncul ungkapan sinis kalangan aktivis antikorupsi, anggota dewan yang tadinya alim berubah menjadi ”buaya”, setelah mereka masuk ke parlemen. Ironisnya, beberapa institusi moral (agama) di luar DPRD pun tidak memberikan fatwa soal korupsi yang melibatkan kolega mereka di legislatif.

Baru Seujung Kuku
Tapi manusia sering bersikap ambivalen. Dalam dirinya selalu terdapat dua kutub ekstrem yang saling bertarung dan saling mengalahkan, yakni kutub baik dan kutub jahat. Di samping itu, perilaku (sebagian) manusia juga kerap membingungkan. Ketika kejahatan dila-kukan orang lain, ia menyatakan persetujuannya untuk dibongkar. Tapi ketika kejahatan dilakukan anggota keluarga, karib atau teman sendiri, seketika sikap pembelaan atas kejahatan pun muncul. Padahal, sesuai sumber-sumber ajaran moral agama, kebenaran harus ditegakkan sekalipun pahit.
Publik tentu berharap, proses buka kulit tampak isi (istilah Melayu) ini tidak hanya ditujukan kepada kasus-kasus tertentu saja, tetapi terhadap semua kasus korupsi, baik skala besar, sedang dan kecil. Sejumlah kasus korupsi yang kini diungkap memang cukup besar, tetapi masih banyak kasus korupsi lain yang lebih besar, ditinjau dari segi kerugian negara/publik yang ditimbulkannya.
Jika merujuk laporan penyimpangan keuangan negara ratusan triliun rupiah (sebagaimana dilaporkan BPK beberapa bulan lalu), maka pengungkapan kasus-kasus korupsi sekarang ini barulah seujung kuku. Oleh karena itu, pengusutan atas kasus-kasus korupsi raksasa ini mesti menjadi agenda utama pemberantasan korupsi ke depan.
Masalah lainnya, selama ini pengusutan korupsi lebih banyak didasarkan pada laporan yang masuk. Kurang inisiatif, misalnya menelusuri dan menyelidiki harta kekayaan pejabat-pejabat negara yang jumlahnya luar biasa. Mungkin salah satu kesulitannya, karena absennya aturan tentang pembuktian terbalik untuk mencari tahu dan menelusuri dari mana asal-usul harta berlimpah para pejabat.
Ketika seorang pejabat birokrasi di tingkat provinsi bisa memiliki beberapa rumah besar, sejumlah mobil mewah, dan mampu menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, orang hanya bisa menduga-duga dari mana asal-usul kekayaannya.
Akhirnya, publik senantiasa menunggu progress report pemerintahan Yudhoyono-Kalla berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Indikatornya tidak hanya dari berapa banyak koruptor yang telah dipenjarakan atau seberapa besar uang negara dapat diselamatkan dari jarahan koruptor, tetapi juga sejauh mana langkah-langkah sistematis dan strategis telah dilakukan dalam program pemberantasan korupsi.
Semua agenda ini jelas terkait dengan konsistensi, kelanjutan dan percepatan reformasi sistem. Ikhtiar ini sangat penting, supaya langkah-langkah pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak lagi terkesan instan, kurang strategis, tidak adil, dan susah dipahami publik.

Penulis adalah peneliti CIRUS dan mahasiswa S2 Ilmu Politik UI

 
 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: