Stagnasi Masyarakat Sipil di Daerah

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas dan fellow di CIRUS Jakarta

Salah satu kerisauan saat mulai menapaki “tahun politik 2009” di sejumlah daerah terkait fenomena melemahnya kekuatan masyarakat sipil yang ditandai menyusutnya gerakan-gerakan otonom mengawal jalannya pemerintahan dan proses politik di daerah. Padahal konsolidasi demokrasi diukur antara lain dari sejauh mana masyarakat sipil efektif menjalankan perannya.
Apabila gejala ini menetap sepanjang 2009, demokratisasi lokal menjadi suram. Paling tidak, demokrasi masih sebatas prosedural, belum substantif. Padahal aneka proses politik, seperti pemilu untuk memilih anggota parlemen (lokal dan pusat) maupun presiden-wakil presiden, memerlukan pengawalan serius dan mendesak supaya hasilnya kelak tidak malah memperpanjang siklus kekecewaan rakyat.
Gejala perpolitikan di sejumlah daerah menjelang pemilu April ini, misalnya, justru memperlihatkan indikasi yang kurang paralel dengan ikhtiar demokrasi dan demokratisasi. Eforia politik pencitraan sebagai konsekuensi “sistem suara terbanyak” malah mewartakan sejumlah kekhawatiran. Calon-calon wakil rakyat, selain bertaruh dengan waktu, tapi juga berlomba menggelontorkan biaya untuk menyosialisasikan diri.
Celakanya, kompetisi keras itu berlangsung tanpa pengawalan yang layak. Masalahnya tentu bukan saja pada rakyat, tetapi juga penyelenggara pemilu (KPU/KPUD) yang tidak maksimal menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat. Jangan heran, para tingkat masyarakat, pemilu pada akhirnya dipersepsi sebagai ritual politik belaka, bukan “cara rakyat” memperbaiki kualitas kebijakan publik yang dapat mempengaruhi hidup orang banyak.
Tentu saja, masalah utamanya juga terletak pada calon-calon pejabat publik itu sendiri yang kini menempuh ragam cara untuk mendongkrak popularitas. Model politik pencitraan yang diandalkan para calon legislator dan senator dewasa ini jelas belum menonjolkan visi tegas dan program kongkret, melainkan fokus pada usaha-usaha “memukau” rakyat dengan aksi-aksi tebar pesona minus substansi dan makna.
Padahal, di sisi lain, rakyat sendiri memiliki banyak keterbatasan. Selain tidak memiliki referensi utuh atas nama-nama dan wajah-wajah politisi yang bertebaran di mana-mana, publik juga tidak punya banyak waktu untuk menilai dan mempertimbangkan secara cermat calon-calon wakilnya itu.
Jangan heran apabila sebagian mereka kemudian terjebak “politik jangka pendek”, baik dalam wujud apatisme atau pun pragmatisme. Politik uang dan golongan putih (golput), baik karena persoalan administratif maupun pilihan sadar, dalam batas tertentu, sebenarnya mewakili karakter apatis sekaligus pragmatis masyarakat (politik) Indonesia.
Ironisnya, elemen masyarakat sipil sendiri di daerah kelihatan tak pula sungguh-sungguh bekerja membantu publik “menguliti” dan menelusuri rekam jejak calon-calon pemimpin mereka. Tak banyak yang mengeritik taburan iklan-iklan “samphoo” politisi yang memenuhi ruang-ruang publik. Kalaupun ada, suara-suara kritis itu tidak banyak “nyambung” dengan kebutuhan riil masyarakat.
Masih bisakah rakyat berharap kebijakan publik berpihak kepada mereka ketika pejabat-pejabat publik yang kelak terpilih justru melalui proses politik yang masih distortif?

Terserap negara
Menyusutnya gerakan-gerakan masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan dan proses politik di daerah dewasa ini cukup mengherankan. Padahal di awal reformasi, kiprah mereka terbilang fenomenal, terutama saat mereka mampu membongkar kasus-kasus dugaan korupsi berjamaah di berbagai DPRD provinsi dan kota/kabupaten serta menjadikan beberapa kepala daerah sebagai tersangka, bahkan dipenjara.
Namun, sanksi hukum dan sanksi sosial atas perilaku politik busuk tak cukup membawa efek jera. Di Sumbar contohnya, sebagian anggota DPRD periode 1999-2004 yang terkait korupsi APBD malah terpilih kembali pada pemilu 2004, bahkan naik ke tingkat parlemen yang lebih tinggi. Mengapa elektibilitas pejabat publik di daerah seakan tidak berkorelasi dengan kasus-kasus hukum mereka?
Ternyata, model oligarki dalam penentuan caleg tetap memberi peluang besar bagi orang-orang tidak kompeten dan punya integritas untuk maju dan terpilih. Pada saat pencoblosan, pilihan-pilihan terbatas itulah yang tersaji di kertas-kertas suara. Jangan heran, produk pemilu lalu pada akhirnya gagal memutus siklus buruk kebijakan publik di banyak daerah.
Salah satu faktor utamanya terkait makin banyaknya aktor-aktor masyarakat sipil terserap kekuatan negara maupun masyarakat politik. Mereka yang tadinya bergiat di basis-basis masyarakat sipil pada akhirnya bertransformasi menjadi bagian dari elemen negara dan masyarakat politik pada umumnya, seperti pegawai negeri, anggota parlemen/partai politik, KPUD, Panwas, dan berbagai komisi negara di daerah.
Sama seperti “penyakit” partai-partai, salah satu masalah krusial masyarakat sipil lokal adalah lemahnya regenerasi dan kaderisasi untuk melanjutkan kiprah dan tugas mulia mereka, termasuk mengawal jalannya pemerintahan. Banyak berharap pada kalangan intelektual (termasuk dari kampus) dan media, namun posisi mereka pun setali tiga uang, karena kiprah mereka pada dasarnya cermin masyarakat sipil itu sendiri.
Jangan-jangan dari awal, masyarakat sipil otonom itu tidak pernah ada di daerah. Jangan-jangan pula, kultur masyarakat di sebagian daerah tidak kompatibel (sesuai) dengan kultur demokrasi yang sehat. Tetapi, dalam banyak kasus, keberlanjutan demokrasi mestilah ditopang kelompok kelas menengah mandiri dalam kualitas dan jumlah yang signifikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: