Kebijakan Publik, Perilaku Elit dan Kesenjangan Sosial

Israr Iskandar, dosen sejarah politik Universitas Andalas Padang

(Sudah dimuat pula di KONTAN, 23 Desember 2009)

Banyak kebijakan publik di negara ini tak mendukung upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kebijakan publik terus digulirkan, tetapi kesenjangan sosial justru kian melebar. Banyak contoh kebijakan publik yang tak peka terhadap realitas sosiologis masyarakat.

Rancangan kenaikan gaji menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II beberapa waktu lalu merupakan salah satu contoh terbaru. Belum lagi bekerja, sudah dimunculkan rancangan kenaikan gaji dan tunjangan menteri. Mungkin merasa khawatir akan dimasalahkan DPR, rencana kenaikan gaji juga diperluas ke institusi legislatif.

Kenaikan gaji pejabat negara pada saat sekarang ini terkesan paradoks. Padahal gaji, tunjangan dan fasilitas yang mereka terima sudah terbilang mewah.  Di pihak lain, krisis masih jauh dari pulih, bahkan makin serius. Dalam lima tahun terakhir, boleh dikatakan Pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi. Sektor riil tidak jalan. Akibatnya angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi.

Pemerintah selalu bisa berkelit. Resesi ekonomi dunia dijadikan alasan. Dalam batas tertentu, publik mungkin bisa memakluminya. Tapi ketika kebijakan Pemerintah  dan sikap elit pemimpin tidak pula mencerminkan senses of cricis, seharusnya tak ada toleransi dari publik. Padahal di tengah krisis, perilaku empatik pemimpin dan keberlakuan kebijakan-kebijakan pro-publik menjadi amat penting.

Kalau dikritisi lebih jauh, banyak sekali kebijakan publik yang justru membuat rakyat Indonesia kian terpinggirkan. Pembukaan keran impor beberapa produk pertanian dan industri justru mematikan kehidupan para petani dan pelaku industri kecil kita. Begitu juga kebijakan Pemerintah yang memberikan peluang dominasi asing dalam dunia perbankan nasional justru berpotensi mematikan usaha keuangan mikro di dalam negeri.

Pemerintah bahkan kemudian mengurangi dan mencabut beberapa jenis subsidi untuk rakyat. Kebijakan liberal ini kemudian diredam dengan program BLT dan PNP Mandiri. Padahal,  dalam batas tertentu, kebijakan populis ala BLT belum tentu bijaksana dan memecahkan esensi masalah. Bagaimana mungkin rakyat miskin terlepaskan dari lingkaran kemiskinannya jika kebijakan Pemerintah justru tidak bersifat memberdayakan mereka?.

Kebijakan yang tidak pro-publik dan justru melahirkan kesenjangan sosial baru, dalam batas tertentu, tercermin pula di sektor pendidikan. Lonjakan tunjangan guru besar belasan hingga puluhan juta rupiah dan “sertifikasi” massal guru dan dosen PNS menimbulkan ketimpangan tersendiri di dunia pendidikan. Padahal ketika di Republik ini belum terbangun suatu sistem penilaian profesi yang terukur, akurat, dan objektif, lonjakan penerimaan pendidik belum tentu paralel dengan perbaikan mutu kinerja mereka.

Kondisi di daerah, tak kalah parah. Banyak kebijakan pemda dan perilaku elit daerah tak mencerminkan empati kepada publik. Otonomi daerah bahkan lebih merefleksikan otonomi elit lokal ketimbang upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Awal reformasi, banyak DPRD tersangkut kasus korupsi, tetapi atas nama “kekacauan hukum” mereka terbebas dari ancaman penjara. Distorsi politik hukum itu kelak menimbulkan preseden, sehingga DPRD periode berikutnya tak lagi tersentuh hukum, walaupun indikasi korupsinya sama dengan legislatif sebelumnya.

Kebijakan pemekaran  daerah umumnya juga memunculkan ketimpangan antara elit daerah dan rakyatnya. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan, pemekaran daerah bukan memperpendek rentang kendali antara pemimpin dan rakyat, tetapi justru membuat kondisi daerah baru makin miskin. Anggaran daerah baru lebih banyak tersedot untuk kepentingan elit lokal (pembiayaan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan komisi-komisi negara di daerah) ketimbang biaya pembangunan dan kepentingan masyarakatnya.

Demokrasi yang makin menggairahkan ternyata tak kunjung sejalan dengan dukungan kebijakan empatik dan adil.  Betapa tak adilnya penguasa Ibu Pertiwi ketika dana “penyelamatan” pemilik Bank Century mencapai hampir 6 triliun lebih, sedangkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Sumbar hanya 200 miliar. Satire seorang aktivis, apakah tanah Minang butuh gempa besar 30 kali lagi, supaya rakyatnya mendapatkan dana pemulihan dalam jumlah sama dengan Bank Century?

Celakanya, elit di daerah bencana sendiri juga tidak menunjukkan empati yang layak.  Saat ribuan penduduk masih tinggal di tenda-tenda darurat, ratusan ribu di-PHK, dan sebagian warga harus mengemis untuk mencukupi kebutuhan harian mereka, pemda setempat justru membeli mobil-mobil dinas baru dari uang rakyat. Tak hanya itu, di tengah berlanjutnya penderitaan korban gempa, pejabat eksekutif dan DPRD-DPRD se-Sumbar tetap melakukan “studi banding” ke luar daerah maupun ke luar negeri.

Para teoretisi politik mengatakan, kaum elit di manapun nampaknya punya kecenderungan sama, yakni selalu mementingkan diri dan kelompok mereka sendiri. Untuk itu mereka tak segan berhadapan dengan massa. Namun di Indonesia masalahnya terasa ekstrem, karena kenyataan itu berlangsung di tengah ketidakpastian hukum untuk mengganjar kebijakan dan perilaku elit yang menyimpang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: