Otonomi Daerah dan “PR” Mendagri Baru

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas dan fellow di CIRUS Jakarta

Tertumpang harapan besar saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (2009-2014).  Selain dikenal pamong yang memiliki visi dan berprestasi dalam bidang pemerintahan di daerah, mantan Gubernur Sumatera Barat itu diharapkan bisa menuntaskan sejumlah “PR besar” terkait bengkalai otonomi daerah.

Paling tidak, ada empat permasalahan utama terkait otonomi daerah yang perlu mendapatkan prioritas pembenahan di mana peran Depdagri sangat sentral. Pertama, masalah reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Program ini memang terintegrasi dengan reformasi pemerintahan umum, namun dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di daerah, peran Depdagri sangat signifikan. Sekalipun ada inovasi di sejumlah daerah, tapi secara umum reformasi birokrasi lokal berjalan lamban.

Reformasi birokrasi di daerah malah terasa makin sulit, karena di pihak lain kinerja legislatif lokal juga mengecewakan. Alih-alih mengawas eksekutif bagi perbaikan kebijakan publik, DPRD era reformasi malah bergelimang dalam banyak kasus  penyimpangan kekuasaan. Ditambah problem lemahnya kinerja masyarakat sipil (civil society), termasuk media massa, dalam mengawas pemda dan lembaga-lembaga publik di daerah.

Kedua, pemekaran daerah. Kebijakan pemekaran daerah dianggap belum paralel dengan tujuan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan mutu pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Malah menyebabkan makin miskinnya masyarakat di daerah-daerah hasil pemekaran. Gagasan memperpendek rentang kendali pelayanan publik gagal diwujudkan karena kebijakan itu tak diikuti dengan pembenahan tata kelola pemerintahan di daerah baru.

Ironisnya, hingga kini tuntutan pemekaran masih terus berlangsung. Tidak ada evaluasi serius, kritis dan menyeluruh. Padahal dalam banyak kasus, pembentukan daerah baru tidak murni aspirasi masyarakat, melainkan tuntutan elit lokal yang kemudian “difasilitasi” elit Jakarta. Depdagri dan DPR sejatinya menunjukkan tanggung jawab penuh atas buruknya kinerja daerah-daerah baru dengan meninjau ulang kebijakan pemekaran.

Ketiga, efisiensi dan efektifitas pilkada. Sudah rahasia umum, demokrasi memakan ongkos besar. Di negara demokrasi maju sekalipun, seperti Amerika Serikat, demokrasi memang menelan biaya tidak sedikit. Masalahnya, Indonesia yang ekonominya masih terpuruk, kerap diterjang bencana alam dan taraf kehidupan sebagian masyarakatnya masih memprihatinkan,  demokrasi berbiaya mahal tentu menjadi ironis.

Tahun 2010 akan ada ratusan pilkada di seluruh Indonesia, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati/walikota.  Betapa besar anggaran publik (termasuk APBD) dihabiskan untuk pelaksanaan rangkaian pesta demokrasi lokal di Tanah Air, sekalipun implikasinya bagi  peningkatan kualitas kehidupan rakyat di daerah masih minimal.

Itu baru biaya materil.  Demokrasi makin mahal jika dihitung ongkos sosial dan politiknya. Pengalaman empat setengah tahun terakhir, pilkada langsung ternyata belum sepenuhnya sukses melahirkan pemimpin cakap dalam mengurus pemerintahan dan kepentingan rakyat, sekalipun mendapatkan dukungan mayoritas. Jika sistemnya tidak diperbaiki, siklus buruk pemerintahan tentu akan terus terjadi, sehingga merugikan kepentingan rakyat.

Keempat, penegasan kembali fokus otonomi daerah dan penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Selama ini muncul keluhan, otonomi daerah yang berfokus pada kabupaten/kota kerap kebablasan. Penyebabnya bukan hanya aktualisasi dan penafsiran berlebihan kabupaten/kota terhadap substansi otonomi, tapi juga lemahnya kapasitas koordinasi pemerintah propinsi, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Sekalipun otonomi tidak akan dititikberatkan pada propinsi, untuk menghindari bau “federalisme”, tapi penguatan peran dan kapasitas koordinatif pemerintahan propinsi menjadi keniscayaan. Upaya itu untuk menghindari kecenderungan “excessive autonomy” (otonomi berlebihan) kabupaten/kota yang justru bisa manafikan prinsip good governance dan upaya mewujudkan kepentingan rakyat. Jangan sampai justru terulang lagi tumpang tindih program antar-kabupaten/kota/propinsi seperti tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) masing-masing daerah.

Pembuktian

Tentu publik berharap banyak akan terjadi perubahan signifikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Saatnya otonomi daerah memasuki tahap konsolidasi, tak hanya dalam arti penguatan aturan dan kelembagaannya, tapi juga paralel dengan peningkatan mutu pelayanan publik dan kehidupan masyarakat lokal. Selanjutnya, keberhasilan otonomi daerah harus pula menunjang kinerja ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing bangsa.

Lima tahun ke muka,  saatnya bagi Mendagri Gamawan Fauzi  membuktikan lebih lanjut visinya di bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Walaupun ia memiliki pengalaman lama sebagai pamong di daerah, bahkan dinilai sangat berhasil, khususnya saat jadi Bupati Solok (1995-2005), tapi tantangan untuk mewujudkan visinya sangat tergantung pada kapasitas dan keberaniannya melakukan terobosan-terobosan kebijakan pada level lebih tinggi lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: