Ranjau-ranjau Demokrasi Kita

ISRAR ISKANDAR, PENGAJAR SEJARAH POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG, SUMATERA BARAT

Demokrasi dalam pelaksanaannya ternyata tak selalu menawarkan model kekuasaan yang santun, toleran dan beradab. Kerap kali model kekuasaan yang ditampilkan  kasar dan vulgar. Dari pandangan etis, ujung dari praktik kekuasaan dewasa ini, dalam batas tertentu, bahkan tak kalah buruknya dibandingkan ujung model kekuasaan tiran.

Dalam ranah politik dan hukum, demokrasi sejatinya bisa mengatasi pornografi kekuasaan semacam itu. Tapi faktanya pelaksanaan mandat publik dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini justru masih cenderung memperagakan kesewenangan pemegang kuasa. Optimalisasi sumber-sumber kekuasaan bukan untuk kemaslahatan umum, tapi demi kepentingan pribadi atau kelompok sendiri.

Hukum yang sejatinya memperkokoh bangunan demokrasi justru telah menjadi pilar penopang keserakahan. Hukum bukan lagi panglima untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi medium untuk melestarikan sistem penghisapan yang kuat terhadap yang lemah. Hukum di republik ini masih condong kepada kuasa politik maupun kuasa modal.

Jangan heran pula, implementasi hukum semacam itu hanya melahirkan golongan elit penguasa yang berjarak dengan rakyat dan kebijakan pemerintahan yang tidak propublik. Fenonema timpang ini tak hanya terjadi pada level nasional, tapi juga daerah-daerah khususnya sejak kebijakan otonomi.

Pragmatisme-oportunistik

Relasi elite berkuasa dengan rakyat lebih banyak terjadi dalam konteks membangun justifikasi jabatan/kuasa belaka. Segera setelah memegang kendali kekuasaan (politik, ekonomi, hukum), mereka pun segera melupakan para pemberi mandatnya itu. Dalam konteks itulah, siklus pengingkaran janji dan sumpah jabatan/mandat terus berulang dari waktu ke waktu.

Tendensi pragmatis-oportunistik ini paling nyata berlaku pada (sebagian) politisi di legislatif dan eksekutif era reformasi. Hanya pada momentum pemilu (legislatif dan eksekutif) saja mereka menghampiri rakyat, tapi setelah itu hubungan keduanya seakan terputus. Elit politik kembali menyambangi rakyat pada saat-saat pemilu menjelang. Janji-janji lama dengan kemasan baru pun ditaburkan. Kepentingan negara, Konstitusi, rakyat pun kembali dijadikan tameng merebut dukungan publik.

Distorsi amanah kekuasaan juga tercermin dari beragam kebijakan publik yang tak peka terhadap kondisi rakyat dan negara yang masih terpuruk akibat krisis. Jika diperiksa secara teliti, terlalu banyak kebijakan antipublik di negara ini. Rancangan kenaikan gaji pejabat negara di tengah nestapa rakyat dan krisis negara, misalnya, sungguh menusuk rasa keadilan. Kebijakan itu bahkan dilakukan secara paksa lewat oligarki, khususnya antara eksekutif-legislatif-yudikatif.

Perilaku aparatur negara sebagai pengemban dan pelaksana kebijakan publik untuk sebagian juga mewartakan distorsi mandat demokrasi.  Di birokrasi, misalnya, kondisinya tak kalah parah. Masalah birokrasi bukan hanya korup, tapi juga tidak profesional. Feodalisme birokrasi menghasilkan aparatur yang cenderung ingin dilayani daripada melayani kepentingan masyarakat. Padahal buruk tata kelola pemerintahan tak hanya menyulitkan masyarakat, tapi juga mempengaruhi iklim perekonomian.

Di ranah ekonomi, kondisinya tak kalah parah. Liberalisme ternyata makin mempertajam ketimpangan distribusi ekonomi dalam negeri. Kue ekonomi nasional masih dikuasai segelintir orang. Celakanya, kuasa modal ini tak hanya membangun oligarki ekonomi sendiri, tapi mereka juga kerap “berselingkuh” dengan kuasa politik dan hukum untuk merekayasa dan melestarikan kebijakan hegemonik.

Padahal di pihak lain, masih terdapat golongan besar masyarakat yang terjebak dalam ketidakberdayaannya. Golongan tunakuasa ini terperangkap dalam kenestapaan lebih karena faktor struktural ekonomi maupun kebijakan politik yang menistakan mereka pada posisi lemah.

Petani, misalnya, merana bukan hanya karena mereka makin kehilangan lahannya akibat ekspansi kapitalisme, tapi juga akibat pencabutan subsidi pupuk, bibit, dan pembukaan keran impor produk pertanian asing.   Nelayan kita termarginalkan karena fluktuasi harga BBM, lilitan sistem rentenir dan operasi ilegal kapal ikan asing.  Kaum buruh mengeluhkan upah kecil di tengah lonjakan harga kebutuhan hidup. Sementara pelaku ekonomi kecil makin tergusur akibat kebijakan  “anak emas” kepada pemodal besar.

Berlanjutnya disparitas pembangunan  antarwilayah,  dalam batas tetentu, juga merefleksikan ketimpangan kebijakan ekonomi politik negara.  Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke pada awalnya dipersatukan oleh etos nasionalisme dan keindonesiaan, namun kini justru terancam bahaya ketidakmerataan mencolok antar-wilayah.  Pembangunan ekonomi dan politik tak ditopang dengan keseimbangan pembangunan sosial dan wilayah.

Perkembangan pembangunan di Pulau Jawa yang menjadikannya tetap sebagai magnet ekonomi nasional tampaknya bukan sesuatu yang given (terjadi dengan sendirinya), tapi lebih sebagai implikasi kebijakan pembangunan yang timpang. Kebijakan ini dikonstruksi sejak zaman kolonial, namun sayangnya rejim Indonesia merdeka, termasuk yang dilahirkan oleh sistem demokrasi, tak kunjung melakukan perbaikan berarti di kemudian hari.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: