Tantangan Demokrasi Lokal

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas dan fellow di CIRUS Jakarta

Kalau tak ada aral, tahun 2010 ini akan ada 244 daerah melaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), baik pemilihan gubernur maupun bupati/walikota. Pilkada ini diharapkan makin mengonsolidasikan demokrasi di daerah.  Konsolidasi demokrasi tak hanya ditandai meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat,  tetapi juga menguatnya korelasi pelaksanaan demokrasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan di daerah.

Oleh karena itu, pilkada 2010 semestinya didesain tak sekedar memenuhi prosedur demokrasi konstitusional. Pilkada juga bukan sarana untuk menguji ada tidaknya kecocokan nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Pilkada dengan mekanisme dan prosedur yang makin baik mestilah makin membuka jalan bagi kemajuan daerah dalam arti seluas-luasnya.

Belajar dari pengalaman, pilkada langsung tak sekedar aktualisasi hak-hak politik rakyat untuk memilih kepala daerah mereka, tapi juga jalan politik bagi elit setempat. Iklim keterbukaan membuka peluang setara bagi tampilnya potensi kader-kader pemimpin lokal untuk menjadi “tuan politik” (dalam arti positif) di daerahnya sendiri. Sebab pengalaman orde sebelumnya, kepala daerah lebih banyak hasil “cangkokan” penguasa politik di Jakarta.

Sayang, setelah hampir lima tahun berlalu, lapisan pertama kepemimpinan politik hasil pilkada langsung ini secara umum belum memberikan kontribusi signifikan bagi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan dasar rakyat, berupa peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial dan kualitas pelayanan publik. Ini menambah kompleksitas permasalahan di daerah pasca-otonomi.  Dalam bahasa lain, gegap gempita demokrasi politik pada aras lokal belum juga diikuti  implementasi demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Di banyak tempat, sebagian rakyat masih dibelit kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan. Pesta demokrasi lokal memang telah melipatgandakan tingkat partisipasi warga, tetapi “out put” proses demokrasi tersebut baru dinikmati  segelintir kuasa politik dan kuasa modal di daerah. Pada sisi lain, mutu kebijakan dan pelayanan publik belum kunjung membaik. Pilkada baru sebatas menghasilkan democratic local government, belum good local governance.

Sekalipun demikian, memang ada sejumlah daerah sukses pasca-pilkada langsung. Pilkada menjadi sarana kristalisasi pemimpin berkualitas di daerah. Kepala daerah hasil pilihan demokratis terbukti mampu menjembatani hasrat politik rakyat sekaligus menerjemahkan tujuan esensial otonomi dan demokrasi bagi kepentingan publik.

Cerita sukses otonomi daerah di Gorontalo, Sragen, Jombang, dan Yogyakarta, misalnya, lebih karena kepeloporan kepala daerahnya yang berani berpikir dan bertindak progresif. Mereka berani keluar dari “pakem” yang menghambat upaya memajukan daerah. Entah karena kebetulan, mereka umumnya berasal dari kalangan luar “aparatur negara”. Kiprah dan pengalaman mereka di luar pemerintahan yang senantiasa membutuhkan daya inovasi, kreatifitas, dan etos kerja keras  terbukti amat membantu implementasi program pembaruan pemerintahan dan memajukan pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

Kenyataan ini tentu bukan generalisasi bagi kepala-kepala daerah visioner yang kebetulan berasal dari unsur luar aparatur negara.  Soalnya, banyak juga kasus, pemimpin politik dari unsur “outsider” pemerintahan tak juga kuasa membuat terobosan, misalnya dalam upaya reformasi birokrasi. Mereka bahkan larut di dalam sistem birokrasi lokal yang korup.

Pilkada 2010 menyediakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat dan demokrasi lokal. Bagi daerah-daerah yang belum merasakan dan belum mampu mengimplementasikan program pembaruan pemerintahan,  terbuka kesempatan mencari dan memilih  kepala daerah visioner. Tipikal pemimpin konservatif  tak cocok dengan semangat pembaruan pemerintahan daerah.

Kita bisa bedakan dua tipikal pemimpin ini. Dalam penggunaan APBD, misalnya,  kepala daerah tipikal konservatif hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran. Ini bisa dilihat saat-saat tahun fiskal berakhir, kepala daerah dan jajarannya sibuk menghabiskan sisa anggaran dengan membuat program-program instan.

Sedangkan tipikal pemimpin pembaru cenderung berpikir untuk menghasilkan uang dan mengoptimalisaikan sumber daya bagi kepentingan pembangunan daerah.  Dalam upaya mendapatkan simpati rakyat, mereka cenderung mengandalkan prestasi konkret ketimbang kebijakan-kebijakan “populis”  maupun aksi-aksi “tebar pesona” miskin makna.

Di daerah yang dinilai sukses,  seperti disebutkan di atas,  tantangan utama kini justru terletak pada jaminan kelanjutan upaya pembaruan pemerintahan daerah. Jangan sampai dasar-dasar pembaruan yang telah dibangun seorang kepala daerah justru dirobohkan oleh pelanjutnya.

Karena itu pengawasan atas pelaksanaan RPJM dan RPJP yang menjadi “blue print” pembangunan suatu daerah   harus diperkuat lagi. Pengawasan itu tak hanya dari DPRD dan pemerintahan pusat, tapi juga dari publik.

Iklan

Memperbaiki Penyelenggaraan Pilkada

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas Padang dan fellow di CIRUS Jakarta

Departemen Dalam Negeri kini mengkaji wacana gubernur dipilih DPRD. Gagasan ini menimbulkan resistensi, karena dinilai sebagai kemunduran pelaksanaan demokrasi kita. Pemilihan Gubernur oleh DPRD akan mengembalikan model politik lama yang mematikan peranserta rakyat.

Depdagri mendasarkan argumentasinya pada posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta pertimbangan efisiensi pilkada lewat DPRD. Tapi  argumentasi ini tentu harus dikaji lagi. Keharusan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tak harus membalikkan sistem pilkada. Kegagalan gubernur, misalnya mengkoordinasi bupati/walikota selama ini tak akan terselesaikan, bahkan bisa bertambah repot, jika gubernur dipilih DPRD.

Lagi pula, dalam jangka waktu tertentu, pelaksanaan ide itu juga bisa merusak persepsi publik atas demokrasi. Kelak atas nama efisiensi, bisa pula muncul ide agar pilkades/wali nagari, pilkada bupati/walikota, bahkan pilpres, diserahkan lagi kepada elit-elit politik di lembaga perwakilan rakyat. Di Sumbar sendiri bahkan sudah muncul gagasan pemilihan wali nagari secara musyawarah-mufakat.

Padahal  pilkada lewat DPRD kerap mendistorsi demokrasi. Selain mengebiri hak  politik rakyat, pilkada model lama kerap diliputi permainan uang yang tak kalah borosnya. Wakil-wakil rakyat di DPRD cenderung menjual suara-suara mereka kepada calon-calon kepala daerah. Akibatnya, pilkada tak lebih arena transaksi ekonomi politik antara calon kepala daerah dan anggota DPRD.

Saat menjabat, kepala daerah pilihan DPRD akan terus “berhutang budi” kepada legislator-legislator  yang memilihnya. Mereka cenderung lebih “takut” kepada DPRD daripada rakyat maupun pemerintah pusat.  Pada akhirnya, lima tahun proses politik lokal hanya menjadi arena permainan kepentingan oligarki eksekutif-legislatif. Sedangkan, posisi rakyat akan tetap menjadi pelengkap penderita.

Sistem penyelenggaraan

Pilkada langsung memang masih mengandung banyak kelemahan. Namun bukan berarti tak ada keunggulan sama sekali. Pilkada langsung, dalam batas tertentu, justru mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dalam arti sebenarnya. Kredo “suara rakyat suara Tuhan” (vox populi vox Dei) relatif lebih tercerminkan dalam sistem pemilihan langsung.

Kelemahan pilkada langsung yang dikeluhkan selama ini umumnya terletak pada sistem penyelenggaraannya. Pertama, ongkos pilkada langsung amat mahal.  Untuk 2010 nanti, rata-rata pilkada gubernur diprediksi menelan biaya 250 miliar. Di Pulau Jawa bahkan bisa mendekati angka 1 triliun, sebagaimana  pada Pilkada Jatim 2008 silam. Belum lagi biaya dari calon-calon kepala daerah untuk mensosialisasikan diri.

Diperlukan upaya memperbaiki mekanisme penyelenggaraan pilkada supaya lebih efisien, tapi tetap memperhatikan berlakunya asas kedaulatan rakyat. Ide menggelar pilkada secara serentak untuk 2010 dapat menghemat biaya negara sampai separuhnya, sekalipun diperlukan pengkajian lebih cermat lagi supaya tak menimbulkan bentuk-bentuk distorsi demokrasi lainnya.

Kedua, hegemoni partai-partai kerap merusak  nilai demokrasi ketika calon kepala daerah harus mendapatkan tiket untuk maju dalam pilkada. Pengurus partai politik kerap menjadikan partainya sebagai “perahu sewaan” bagi calon-calon kepala daerah. Dalam batas tertentu, hal ini memang sulit dihindari, tapi ke depan mesti bisa dibenahi dengan perbaikan aturan yang mengarah pada penegakan etika dan kualitas rekrutmen calon kepala daerah di internal partai.

Ketiga, pilkada langsung belum diimbangi sistem pengawasan kuat. Diperlukan terobosan memperkuat sistem pengawasan pilkada, khususnya lewat pemberdayaan KPUD dan Panwas. Pemilihan KPUD dan Panwas berdasarkan preferensi parpol jelas menjadi salah satu titik lemah penyelenggaraan pilkada. Jaminan kredibelitas pilkada justru dimulai dengan keberadaan KPUD dan Panwas yang relatif bebas dari preferensi-intervensi partai.

Pemimpin Progresif

Kondisi objektif di banyak daerah saat ini tak hanya membutuhkan pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis, tetapi juga tipikal progresif dan pembaharu. Selama ini, calon pemimpin progresif kerap “dikalahkan” pemimpin populer bahkan “populis”. Padahal, semakin banyak pemimpin progresif di daerah, kelanjutan kepercayaan atas pelaksanaan demokrasi lokal akan lebih terjamin.

Mekanisme demokrasi yang ada belum sepenuhnya menyediakan ruang bagi munculnya kepala daerah tipikal pembaharu.  Karena itu, tugas pokok ke depan, semestinya diarahkan untuk memperbaiki mutu penyelenggaraan pilkada. Kapan perlu, jadwal ratusan pilkada tahun 2010 ditunda untuk memperbaiki mekanisme demokrasi lokal yang ada. Jangan putar lagi jarum jam sejarah ke belakang hanya karena kegagalan kita membenahi kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah.

Memperbaiki Penyelenggaraan Pilkada

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas Padang dan fellow di CIRUS Jakarta

 (Dimuat di Harian KONTAN, 31 Desember 2009)

Departemen Dalam Negeri sedang mengkaji secara komprehensif wacana gubernur dipilih DPRD. Gagasan ini tentu menimbulkan resistensi, karena dinilai sebagai kemunduran pelaksanaan demokrasi kita. Pemilihan Gubernur oleh DPRD akan mengembalikan model politik lama yang mematikan peranserta rakyat.

Depdagri nampaknya mendasarkan argumentasinya pada posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta pertimbangan efisiensi pilkada lewat DPRD. Tapi  argumentasi ini tentu harus dikaji lagi. Keharusan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tak harus membalikkan sistem pilkada. Kegagalan gubernur, misalnya mengkoordinasi bupati/walikota selama ini tak akan terselesaikan, bahkan bisa bertambah repot, jika gubernur dipilih DPRD.

Lagi pula, dalam jangka waktu tertentu, pelaksanaan ide itu juga bisa merusak persepsi publik atas demokrasi. Kelak atas nama efisiensi, bisa pula muncul ide agar pilkades, pilkada bupati/walikota, bahkan pilpres, diserahkan lagi kepada elit-elit politik di lembaga perwakilan rakyat.

Padahal  pilkada lewat DPRD kerap mendistorsi demokrasi. Selain mengebiri hak  politik rakyat, pilkada model lama kerap diliputi permainan uang yang tak kalah borosnya. Wakil-wakil rakyat di DPRD cenderung menjual suara-suara mereka kepada calon-calon kepala daerah. Akibatnya, pilkada tak lebih arena transaksi ekonomi politik antara calon kepala daerah dan anggota DPRD.

Saat menjabat, kepala daerah pilihan DPRD akan terus “berhutang budi” kepada legislator-legislator  yang memilihnya. Mereka cenderung lebih “takut” kepada DPRD daripada rakyat maupun pemerintah pusat.  Pada akhirnya, lima tahun proses politik lokal hanya menjadi arena permainan kepentingan oligarki eksekutif-legislatif. Sedangkan, posisi rakyat akan tetap menjadi pelengkap penderita.

 

Sistem penyelenggaraan

Pilkada langsung memang masih mengandung banyak kelemahan. Namun bukan berarti tak ada keunggulan sama sekali. Pilkada langsung, dalam batas tertentu, justru mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dalam arti sebenarnya. Kredo “suara rakyat suara Tuhan” (vox populi vox Dei) relatif lebih tercerminkan dalam sistem pemilihan langsung.

Kelemahan pilkada langsung yang dikeluhkan selama ini umumnya terletak pada sistem penyelenggaraannya. Pertama, ongkos pilkada langsung sangat mahal.  Untuk 2010 nanti, rata-rata pilkada gubernur diprediksi menelan biaya 250 miliar rupiah. Di Pulau Jawa bahkan bisa mendekati angka 1 triliun, sebagaimana  terjadi pada Pilkada Jatim 2008 silam. Belum lagi biaya yang dikeluarkan calon-calon kepala daerah untuk mensosialisasikan diri.

Diperlukan upaya memperbaiki mekanisme penyelenggaraan pilkada supaya lebih efisien, namun tetap memperhatikan berlakunya asas kedaulatan rakyat. Ide menggelar pilkada secara serentak untuk tahun 2010 untuk menghemat biaya negara sampai separuhnya sangat bagus, sekalipun diperlukan pengkajian lebih cermat lagi supaya tak menimbulkan bentuk-bentuk distorsi demokrasi lainnya.

Kedua, hegemoni partai-partai politik kerap merusak  nilai demokrasi ketika calon kepala daerah harus mendapatkan tiket untuk maju dalam pilkada. Pengurus partai politik kerap menjadikan partainya sebagai “perahu sewaan” bagi calon-calon kepala daerah. Dalam batas tertentu, hal ini memang sulit dihindari, tapi ke depan mesti bisa dibenahi dengan perbaikan aturan yang mengarah pada penegakan etika dan kualitas rekrutmen calon kepala daerah di internal partai.

Ketiga, pilkada langsung belum diimbangi sistem pengawasan yang kuat. Diperlukan terobosan memperkuat sistem pengawasan pilkada, khususnya lewat pemberdayaan KPUD dan Panwas. Pemilihan KPUD dan Panwas berdasarkan preferensi partai politik jelas menjadi salah satu titik lemah penyelenggaraan pilkada. Jaminan kredibelitas pilkada justru dimulai dengan keberadaan KPUD dan Panwas yang relatif bebas dari preferensi dan intervensi partai.

Pemimpin Progresif

Kondisi objektif di banyak daerah saat ini tak hanya membutuhkan pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis, tetapi juga tipikal progresif dan pembaharu. Selama ini, calon pemimpin progresif kerap “dikalahkan” pemimpin populer bahkan “populis”. Padahal, semakin banyak pemimpin progresif di daerah, kelanjutan kepercayaan atas pelaksanaan demokrasi lokal akan lebih terjamin.

Mekanisme demokrasi yang ada belum sepenuhnya menyediakan ruang bagi munculnya kepala daerah tipikal pembaharu.  Malahan kerap berpihak kepada politisi kaya. Kalau uang dipergunakan sebagai pembiayaan politik yang wajar tentu tak masalah. Tapi faktanya, politisi kaya-ambisius memanfaatkan uangnya untuk politik uang dan aksi-aksi tebar pesona namun miskin makna.

Karena itu, tugas pokok ke depan, semestinya diarahkan untuk memperbaiki mutu penyelenggaraan pilkada. Kapan perlu, jadwal ratusan pilkada tahun 2010 ditunda untuk memperbaiki mekanisme demokrasi lokal yang ada. Jangan putar lagi jarum jam sejarah ke belakang hanya karena kegagalan kita membenahi kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah.