Tantangan Demokrasi Lokal

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas dan fellow di CIRUS Jakarta

Kalau tak ada aral, tahun 2010 ini akan ada 244 daerah melaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), baik pemilihan gubernur maupun bupati/walikota. Pilkada ini diharapkan makin mengonsolidasikan demokrasi di daerah.  Konsolidasi demokrasi tak hanya ditandai meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat,  tetapi juga menguatnya korelasi pelaksanaan demokrasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan di daerah.

Oleh karena itu, pilkada 2010 semestinya didesain tak sekedar memenuhi prosedur demokrasi konstitusional. Pilkada juga bukan sarana untuk menguji ada tidaknya kecocokan nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Pilkada dengan mekanisme dan prosedur yang makin baik mestilah makin membuka jalan bagi kemajuan daerah dalam arti seluas-luasnya.

Belajar dari pengalaman, pilkada langsung tak sekedar aktualisasi hak-hak politik rakyat untuk memilih kepala daerah mereka, tapi juga jalan politik bagi elit setempat. Iklim keterbukaan membuka peluang setara bagi tampilnya potensi kader-kader pemimpin lokal untuk menjadi “tuan politik” (dalam arti positif) di daerahnya sendiri. Sebab pengalaman orde sebelumnya, kepala daerah lebih banyak hasil “cangkokan” penguasa politik di Jakarta.

Sayang, setelah hampir lima tahun berlalu, lapisan pertama kepemimpinan politik hasil pilkada langsung ini secara umum belum memberikan kontribusi signifikan bagi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan dasar rakyat, berupa peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial dan kualitas pelayanan publik. Ini menambah kompleksitas permasalahan di daerah pasca-otonomi.  Dalam bahasa lain, gegap gempita demokrasi politik pada aras lokal belum juga diikuti  implementasi demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Di banyak tempat, sebagian rakyat masih dibelit kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan. Pesta demokrasi lokal memang telah melipatgandakan tingkat partisipasi warga, tetapi “out put” proses demokrasi tersebut baru dinikmati  segelintir kuasa politik dan kuasa modal di daerah. Pada sisi lain, mutu kebijakan dan pelayanan publik belum kunjung membaik. Pilkada baru sebatas menghasilkan democratic local government, belum good local governance.

Sekalipun demikian, memang ada sejumlah daerah sukses pasca-pilkada langsung. Pilkada menjadi sarana kristalisasi pemimpin berkualitas di daerah. Kepala daerah hasil pilihan demokratis terbukti mampu menjembatani hasrat politik rakyat sekaligus menerjemahkan tujuan esensial otonomi dan demokrasi bagi kepentingan publik.

Cerita sukses otonomi daerah di Gorontalo, Sragen, Jombang, dan Yogyakarta, misalnya, lebih karena kepeloporan kepala daerahnya yang berani berpikir dan bertindak progresif. Mereka berani keluar dari “pakem” yang menghambat upaya memajukan daerah. Entah karena kebetulan, mereka umumnya berasal dari kalangan luar “aparatur negara”. Kiprah dan pengalaman mereka di luar pemerintahan yang senantiasa membutuhkan daya inovasi, kreatifitas, dan etos kerja keras  terbukti amat membantu implementasi program pembaruan pemerintahan dan memajukan pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

Kenyataan ini tentu bukan generalisasi bagi kepala-kepala daerah visioner yang kebetulan berasal dari unsur luar aparatur negara.  Soalnya, banyak juga kasus, pemimpin politik dari unsur “outsider” pemerintahan tak juga kuasa membuat terobosan, misalnya dalam upaya reformasi birokrasi. Mereka bahkan larut di dalam sistem birokrasi lokal yang korup.

Pilkada 2010 menyediakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat dan demokrasi lokal. Bagi daerah-daerah yang belum merasakan dan belum mampu mengimplementasikan program pembaruan pemerintahan,  terbuka kesempatan mencari dan memilih  kepala daerah visioner. Tipikal pemimpin konservatif  tak cocok dengan semangat pembaruan pemerintahan daerah.

Kita bisa bedakan dua tipikal pemimpin ini. Dalam penggunaan APBD, misalnya,  kepala daerah tipikal konservatif hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran. Ini bisa dilihat saat-saat tahun fiskal berakhir, kepala daerah dan jajarannya sibuk menghabiskan sisa anggaran dengan membuat program-program instan.

Sedangkan tipikal pemimpin pembaru cenderung berpikir untuk menghasilkan uang dan mengoptimalisaikan sumber daya bagi kepentingan pembangunan daerah.  Dalam upaya mendapatkan simpati rakyat, mereka cenderung mengandalkan prestasi konkret ketimbang kebijakan-kebijakan “populis”  maupun aksi-aksi “tebar pesona” miskin makna.

Di daerah yang dinilai sukses,  seperti disebutkan di atas,  tantangan utama kini justru terletak pada jaminan kelanjutan upaya pembaruan pemerintahan daerah. Jangan sampai dasar-dasar pembaruan yang telah dibangun seorang kepala daerah justru dirobohkan oleh pelanjutnya.

Karena itu pengawasan atas pelaksanaan RPJM dan RPJP yang menjadi “blue print” pembangunan suatu daerah   harus diperkuat lagi. Pengawasan itu tak hanya dari DPRD dan pemerintahan pusat, tapi juga dari publik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: