Memilih Kepala Daerah Progresif

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas Padang

Kebutuhan daerah-daerah di Indonesia terhadap barisan pemimpin dan kepemimpinan progresif terbilang mendesak. Masalah-masalah yang dihadapi daerah-daerah kita dewasa ini dan ke depan tak bisa lagi diselesaikan dan didekati dengan cara-cara yang biasa. Tipikal kepemimpinan lama yang terkesan lamban dan konservatif  tak relevan lagi dengan kebutuhan daerah di tengah pelbagai perubahan yang terjadi.

Di awal reformasi lalu ada pelajaran penting ketika membesarnya harapan tertumpang kepada para pemimpin hasil pilihan demokratis, baik mereka yang duduk di DPRD maupun eksekutif. Tapi sayang, harapan itu pada umumnya masih “jauh panggang dari api”. Selain DPRD, kinerja beberapa kepala daerah yang disebut-sebut reformis sekalipun, bahkan masih menyisakan tanda tanya hingga kini.

Kita tentu tak hendak menafikan prestasi dan kinerja sejumlah kepala daerah. Di awal reformasi ada beberapa kepla daerah progresif, yang tercermin dari upaya awal implementasi good local government, seperti di Solok dan Tanah Datar, Balikpapan, dan Kepulauan Riau. Namun pelanjutnya gagal meneruskan atau merealisasikan program-program progresif untuk daerah. Pada saat bersamaan upaya pembaruan lokal  juga terbentur minimnya dukungan jajaran birokrasi, bahkan masyarakat sendiri.

Sejak itu, degradasi kinerja kepemimpinan formal pada aras lokal terus berlangsung. Kinerja kepala daerah dan lembaga-lembaga negara di daerah, termasuk DPRD dan aparat penegak hukum, dalam beberapa tahun terakhir dinilai masih kontras dengan cita-cita publik bagi pembaruan. Tentu sayang sekali, zaman besar dengan kesempatan emas seperti ini justru dinahkodai pemimpin-pemimpin lokal yang tidak berpikir dan bertindak besar.

Memang ada sejumlah daerah yang kemudian mampu melanjutkan kebijakan-kebijakan progresif dalam rangka otonomi daerah. Kepemimpinan inovatif dan kreatif menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah-daerah seperti Sragen, Gorontalo, Jembrana, Kota Yogyakarta dan Bantul. Publik merasakan langsung dampak positif kebijakan progresif pemda.

Kebetulan kepala-kepala daerah itu umumnya berasal dari “outsider” pemerintahan yang telah memenangkan kompetisi politik bernama pilkada.  Dalam konteks ini, kita tak hendak mengatakan, kepala daerah dengan latar belakang entrepreneur lebih kreatif, visioner, inovatif, dan progresif dibandingkan yang berasal  dari (misalnya) unsur “aparatur negara” sendiri. Tidak ada dikotomi, trikotomi atau multikotomi latar belakang dalam urusan latar belakang semacam ini. Sebab ada juga kepala daerah dari unsur  birokrat atau militer yang berpikir dan betindak progresif; dan sebaliknya ada juga eks entrepreneur, NGO atau pemimpin sosial-budaya yang gagal memimpin dan menjadi motor pembaruan saat diberi amanah oleh publik memimpin pemerintahan.

Sekalipun demikian, belajar dari pengalaman beberapa daerah yang mengalami gejala deklinasi (kemunduran) di atas, kelihatan betapa latar belakang turut memengaruhi kualitas keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.  Konvergensi latar belakang pengalaman, lingkungan sosial dan budaya kerja seseorang sangat memengaruhi corak kepemimpinannya.   Dalam hubungan ini, tentu bukan suatu kebetulan munculnya nada-nada skeptis atas kualitas kinerja jajaran kepala daerah di banyak tempat yang umumnya berlatar belakang “aparatur negara”.

Kebutuhan kepala daerah progresif pada tataran propinsi sama pentingnya, sekalipun otonomi bertumpu pada daerah tingkat dua. Fungsi gubernur tetap amat signifikan. Ia bisa menjadi “katalisator” bagi daerah-daerah tingkat dua melakukan pembaruan pemerintahan. Indonesia sebenarnya memiliki calon-calon pemimpin lokal yang potensial menjadi motor pembaruan di daerah. Mereka dari berbagai latar belakang, jenis kelamin, generasi dan tempat berkiprah.

Belajar dari masa kepemimpinan kepala daerah yang sudah berjalan, dengan segala kelemahan dan kelebihan, kiranya rakyat dan elit lokal mesti bisa mencari kepala daerah lebih progresif yang preferensinya didasarkan pada rekam jejak keberhasilan yang  “utuh”. Sukses sebagai bupati atau walikota (kalaupun hasil penilaiannya objektif) belum tentu terulangi saat memangku jabatan gubernur. Apalagi (sebagaimana terekam di media) kalau calon-calon gubenur mendatang dinilai sebagai tipikal pemimpin yang belum pernah melakukan terobosan saat menjabat kepala daerah tingkat dua sebelumnya.

Karena  itu publik jangan lagi memilih pemimpin yang hanya “berprestasi” di media massa dan ruang-ruang publik yang lebih mengandalkan pencitraan. Kita juga mesti terhindar dari pilihan semata-mata atas dasar kemampuan tokoh-tokoh melakukan aksi-aksi tebar pesona berbiaya mahal, apalagi berbiaya APBD, sebagaimana terekam dari iklan-iklan layanan masyarakat dari kepala-kepala daerah, tapi sesungguhnya mereka gagal atau biasa-biasa saja dalam rekam jejak prestasi dan kinerja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: