Menyoal Desain Penataan Daerah

Israr Iskandar, dosen sejarah politik Universitas Andalas

(Dimuat di HALUAN, 4 Januari 2011)

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dikabarkan sudah merampungkan desain besar (grand design) penataan daerah yang bertajuk “Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia 2010-2025”. Draf itu kabarnya sudah sampai di DPR untuk segera dibahas oleh para wakil rakyat.

Dalam desain besar tersebut, diproyeksikan pada tahun 2025 Indonesia akan terdiri dari 44 provinsi dan 545 kabupaten/kota. Dibandingkan dengan keadaan pada 2010 ini, kelak bakal terjadi penambahan 11 propinsi dan 54 kabupaten/kota. Saat ini, Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota.(Haluan, 10/11/2010).

Walaupun dikatakan sudah mempertimbangkan banyak aspek, seperti geografis, demografis dan ekonomi, namun desain besar ini nampaknya tetap berpotensi menimbulkan komplikasi baru sekitar penataan daerah, jika hal itu tidak didasarkan pada kajian yang benar-benar komprehensif, akuntabel dan visioner. Alih-alih menata daerah, pembentukan daerah otonom baru secara lebih eksesif (berlebihan)  justru akan menambah beban negara dan bahkan makin menjauhkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dari tujuannya sendiri.

Tujuan ideal pemekaran memang tak sekedar manifestasi demokratisasi, tetapi juga mendekatkan pelayanan kepada publik, pengembangan daerah, kemudahan membangun sarana dan prasarana, penciptaan lapangan kerja baru, dan mendorong inovasi lokal. Namun kenyataannya masih “jauh panggang dari api”.

Anehnya, desain besar penataan daerah versi Kemdagri ini ditujukan untuk menghentikan kecenderungan ledakan pemekaran daerah seperti selama ini.  Pertanyaannya, tidakkah skenario penataan daerah tersebut justru makin menambah masalah otonomi daerah dan negara bangsa ini di masa depan?

 

Miskin Visi

Padahal pada Juli lalu, Pemerintah sendiri mengakui, 80 persen pemekaran daerah gagal, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan  masyarakat. Untuk itulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengajukan langkah moratorium atau penghentian sementara pembentukan daerah otonom baru.

Jauh sebelum itu, bayangan kegagalan pemekaran daerah sudah kerap dikemukakan, terutama oleh kalangan independen. Banyak kasus pembentukan daerah baru adalah buah kebijakan politik yang tidak matang. Selain tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, akuntabel dan visioner, pembentukan daerah otonom baru lebih banyak dilandasi faktor emosional yang terbangun dalam ruang-ruang politik lokal yang kian liberal pasca-Orde Baru.

Pemekaran daerah  untuk sebagian besar bahkan mengabaikan aspirasi sekaligus kepentingan masyarakat daerah itu sendiri.       Kebijakan itu lebih banyak didasarkan pada kepentingan elit lokal yang berburu dan berbagi kekuasaan. Mereka (dalam batas tertentu) berkolaborasi dengan para “mafia ekonomi politik” di pusat yang memegang kendali dan keputusan politik menyangkut pemekaran daerah.

Implikasinya sangat jauh. Bukan hanya penambahan daerah dalam jumlah spektakuler, tetapi juga potensi terabaikannya cita-cita desentralisasi dan otonomi daerah. Bayangkan, dalam 10 tahun terakhir, sudah bertambah 205 daerah otonom baru, terdiri dari 7 propinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Penambahan itu dimungkinkan lewat UU No 22/1999 dan dilanjutkan UU No 32/2003 tentang Pemerintahan Daerah.

Masalahnya, rendahnya akuntabilitas dan visi kebijakan pemekaran tidak hanya membentuk siklus kebijakan koruptif di daerah, sebagaimana tergambar dari banyak kebijakan antipublik dari lembaga-lembaga formal, tapi juga merugikan kepentingan masyarakat di wilayah hasil pemekaran. Selain pemborosan anggaran untuk melayani keperluan dan fasilitas dinas (kantor, mobilitas, dan pengisian jabatan pada lembaga-lembaga baru di daerah),  pelayanan publik di daerah baru juga cenderung stagnan, bahkan memburuk. Pada ujungnya, cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal makin jauh panggang dari api.

Celakanya, kalangan DPR sendiri cenderung resisten atas usulan reformasi kebijakan penataan daerah. Pada saat pemerintah mengusulkan moratorium pemekaran daerah pertengahan tahun ini, DPR menuding usulan itu inkonstitusional. Para wakil rakyat itu malahan meragukan data yang dikeluarkan pemerintah perihal kegagalan 80 persen daerah hasil pemekaran.

Tak hanya DPR, pada akhirnya kita juga melihat gejala ambivalensi pemerintah terkait kebijakan pemekaran daerah. Desain baru yang dirancang Kemendagri justru menunjukkan kelanjutan inkonsistensi pemerintah dalam penataan daerah. Rancangan tambahan 10 provinsi dan 54 kabupaten/ kota dalam 15 tahun ke depan justru memunculkan skeptisme atas visi pemerintah terhadap kebijakan penataan daerah.

Apa yang dimaksudkan Kemdagri dengan desain besar penataan daerah? Kalau pemerintah tak mampu menjelaskan argumentasi rasionalnya secara meyakinkan, jangan heran muncul kecurigaan bahwa di balik “desain besar” penataan daerah itu justru tersembunyi potensi beragam kepentingan para mafia ekonomi dan politik yang berlagak sebagai perwakilan aspirasi rakyat.

Kita juga tak menafikan putusan soal kebijakan pemekaran adalah putusan politik. Walaupun Kemendagri menyiapkan grand design penataan daerah, pada akhirnya rancangan kebijakan pemerintah itu akan dibawa ke DPR untuk dibahas sebelum disetujui atau tidak tidak disetujui. Hanya, jangan sampai putusan politik itu semata-mata didasarkan pertimbangan kepentingan politik jangka pendek, katakanlah kepentingan segelintir elit daerah  yang bekerjasama dengan elit di Jakarta.

Mengingat  masalah yang membelit sebagian besar daerah hasil pemekaran adalah buah dari kebijakan yang tidak matang dan miskin visi, maka tanggung jawab penataan daerah tak hanya pada elit lokal, tapi juga DPR dan pemerintah pusat. Para pengambil keputusan terkait pemekaran harus dapat menunjukkan visi kenegarawanannya, yakni mementingkan kepentingan masyarakat daerah dan bangsa dalam jangka panjang, bukan memperturutkan kepentingan jangka pendek dan segelintir pemangku kepentingan saja.

Evaluasi komprehensif (dalam arti yang sebenar-benarnya) atas kebijakan penataan daerah harus dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab, bukan malah sebaliknya, sebagaimana terjadi selama ini. Kini “bola” ada di tangan DPR, tinggal publik melihat sekaligus menjaga supaya wakil-wakil rakyat itu tidak memaksakan kebijakan yang justru menambah rumit persoalan otonomi di masa mendatang.

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: