Mamangan yang Tergerus Pragmatisme

Israr Iskandar, pengajar sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang
(Dimuat di Media Indonesia 19 Maret 2011)
Di tengah pelaksanaan demokrasi yang kian pragmatis di Indonesia dewasa ini, ada baiknya para aktor demokrasi di pusat dan daerah menengok kembali sejumlah khazanah budaya politik masyarakat Nusantara yang sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemajuan.
Salah satu masyarakat etnis yang sejak lama dikenal memiliki nilai-nilai budaya relatif demokratis adalah Minangkabau, yang berpusat di Sumatera Barat, sekalipun pelaksanaan demokrasi di daerah itu dewasa ini juga memprihatinkan, utamanya karena maraknya korupsi yang dilakukan pejabat publik, lembaga penegak hukum dan aparat birokrasi.

Demokrasi dalam mamangan
Secara historis, demokrasi adalah konsep yang berasal dari Yunani kuno. Namun sejak Revolusi Perancis (1789), demokrasi berkembang menjadi sebuah konsep yang modern dan kompleks. Sekalipun konsep yang kompleks, logika yang diekspresikan demokrasi modern mengandung prinsip-prinsip dasar, seperti adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kemerdekaan yang dijamin UU, partisipasi warga, persamaan hak, dan sebagainya. (Minogue dalam Kuper & Kuper, 2000: 215).
Jika merujuk pengertiannya yang modern itu, adat dan budaya Minangkabau jelas memiliki sejumlah nilai yang cocok dan sebanding dengan nilai-nilai demokrasi. Secara historis dan kultural, hal itu dapat ditelusuri akar-akarnya pada kearifan tradisional yang tercermin dari mamangan atau pepatah-petitih lama. Mamangan yang bersifat demokratis ini telah hidup dan berkembang sejak lama di Minangkabau, jauh sebelum konsep demokrasi modern masuk ke Indonesia melalui pemikiran intelektual-intelektual kita yang berpendidikan Barat.
Nilai-nilai keterbukaan dan kesamaan, umpamanya, tercermin dalam pepatah duduak samo randah tagak samo tinggi (duduk sama rendah berdiri sama tinggi). Penghormatan pada (hak) sesama juga tercermin dalam ungkapan nan ketek dilindungi, nan tuo dihormati, nan samo gadang dipatenggangkan (yang kecil dilindungi, yang lebih besar dihormati, dan dan sama besar dihormati).
Budaya Minang juga mengakomodasi perbedaan pendapat, seperti dalam ungkapan basilang kayu dalam tungku mako api ka iduik (bersilang kayu dalam tungku maka api akan hidup). Namun demikian, solusi atas perbedaan pendapat sedapat mungkin melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti disebut dalam ungkapan bulek aia dek pambuluah bulek kato dek mufakaik (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat).
Dalam kepemimpinan, budaya Minang terkesan hirarkis, dari ungkapan barajo (beraja): anak barajo ka mamak, mamak barajo ke panghulu, panghulu baja ka Nan Bana, Nan Bana berdiri dengan Sendirinyo. (anak beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke Yang Benar, Yang Benar berdiri dengan Sendirinya). Tapi, pepatah ini perumpamaan belaka. Walaupun kemenakan harus patuh ke mamak, bukan berarti mamak bisa sewenang-wenang. Tidak ada orang kebal kritik dan kontrol: rajo alim rajo disambah rajaolalim rajo disanggah. Ini menunjukkan, kebenaran manusia relatif. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah.
Dalam masyarakat, peran pemimpin sangat sentral. Baik buruk suatu negeri tergantung pemimpinnya. Rakyat hanya menjadi pengikut. Kalau pemimpin baik masyarakat pun ikut menjadi baik. Sebaliknya, kalau pemimpin buruk, rakyat ikut kena dampak buruknya. Kearifan sosial ini tercermin dalam pepatah elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masajik dek tuanku, elok rumah dek bundo kanduang. (Baik negeri karena penghulu/pemimpin, baik pemandian karena orabg muda, baik mesjid karena tuanku [ulama], baik rumah karena bundo kanduang [perempuan]).
Dalam masyarakat demokrasi, sikap inklusif sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan politik. Adat dan budaya Minang juga menjunjung semangat inklusif sebagaimana tertuang dalam pepatah dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang, dimano sumua dikali disinan aia disauak, dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai (dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dimana sumur digali di situ air diambil di mana negeri didiami di situ adat dipakai).
Bagaimanakah implementasi nilai-nilai demokrasi a la budaya Minang itu saat ini? Ternyata mamangan itu kini hanya tinggal di lembaran-lembaran buku lama. Awalnya, sistem sentralisasi politik, terlebih sejak Orde Baru (1966-1998), yang menggerus pelan-pelan kearifan-kearifan yang hidup di tataran masyarakat kaum dan nagari (desa di Minangkabau). Rezim tak hanya menghapus pemerintahan nagari yang digantikan pemerintahan desa (sejak 1979), tapi juga memudarkan nilai-nilai politik demokratis yang hidup dalam masyarakat adat. Sebagai contoh adalah meluasnya “kemalasan” sikap orang Minang untuk berbeda pendapat, melancarkan kritik dan koreksi terhadap kekuasaan menyimpang, karena kritik, koreksi dan bebeda pendapat dianggap destruktif bagi tatanan politik yang mapan. Jangan heran, sejarawan Taufik Abdullah menjuluki orang Minang (terutama elite-nya) di masa Orde Baru sebagai “Pak Turut” terhadap kemauan Pemerintah Pusat.
Masuk ke zaman reformasi yang membawa angin demokratisasi hingga ke pelosok-pelosok daerah, keadaannya justru kian mengecewakan. Pada aras nagari, hegemoni “demokrasi liberal” makin mengacaukan banyak kearifan lokal. Individualisme mengalahkan kolektivisme. Pragmatisme demokrasi langsung menggusur model musyawarah mufakat. Kompetisi bebas bahkan menafikan nilai-nilai kejujuran dan asketisme dalam relasi sosial. Bahkan, politik uang tak hanya mewarnai pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada), tapi juga menjalar ke pemilihan wali nagari dan organisasi adat.
Kenyataan empirik ini tentu mesti menjadi perhatian serius para pemimpin, cendekiawan dan aktor demokrasi lokal. Pengalaman di Minangkabau agaknya juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Sebab banyak daerah mengandung kearifan lokal bercorak demokratis. Tujuannya tak hanya sekedar mensinkronkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung dengam nilai-nilai demokrasi modern, tetapi juga mencegah praktik politik di aras lokal agar tidak makin jauh dari cita-cita rakyat (demos).

Iklan

Mamangan yang Tergerus Pragmatisme

Israr Iskandar, pengajar sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang

(Dimuat di rubrik “Local Wisdom”, Media Indonesia, 19 Maret 2011)

Di tengah pelaksanaan demokrasi yang kian pragmatis di Indonesia dewasa ini, ada baiknya para aktor demokrasi di pusat dan daerah menengok kembali sejumlah khazanah budaya politik masyarakat Nusantara yang sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemajuan.

Salah satu masyarakat etnis yang sejak lama dikenal memiliki nilai-nilai budaya relatif demokratis adalah Minangkabau, yang berpusat di Sumatera Barat, sekalipun pelaksanaan demokrasi di daerah itu dewasa ini juga memprihatinkan, utamanya karena maraknya korupsi yang dilakukan pejabat publik, lembaga penegak hukum dan aparat birokrasi.

Demokrasi dalam mamangan

Secara historis, demokrasi adalah konsep yang berasal dari Yunani kuno. Namun sejak Revolusi Perancis (1789), demokrasi berkembang menjadi sebuah konsep yang modern dan kompleks. Sekalipun konsep yang kompleks, logika yang diekspresikan demokrasi modern mengandung prinsip-prinsip dasar,  seperti adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kemerdekaan yang dijamin UU, partisipasi warga, persamaan hak, dan sebagainya. (Minogue dalam Kuper & Kuper, 2000: 215).

Jika merujuk pengertiannya yang  modern itu,  adat dan budaya Minangkabau jelas memiliki sejumlah nilai yang cocok dan sebanding dengan nilai-nilai demokrasi. Secara historis dan kultural, hal itu dapat ditelusuri akar-akarnya pada kearifan tradisional yang tercermin dari mamangan atau pepatah-petitih lama. Mamangan yang bersifat demokratis ini telah hidup dan berkembang sejak lama di Minangkabau, jauh sebelum konsep demokrasi modern masuk ke Indonesia melalui pemikiran intelektual-intelektual kita yang berpendidikan Barat.

Nilai-nilai keterbukaan dan kesamaan, umpamanya, tercermin dalam pepatah duduak samo randah tagak samo tinggi (duduk sama rendah berdiri sama tinggi). Penghormatan pada (hak) sesama juga tercermin dalam ungkapan  nan ketek  dilindungi, nan tuo dihormati, nan samo gadang dipatenggangkan (yang kecil dilindungi, yang lebih besar dihormati, dan dan sama besar dihormati).

Budaya Minang juga mengakomodasi perbedaan pendapat, seperti dalam ungkapan basilang kayu dalam tungku mako api ka iduik (bersilang kayu dalam tungku maka api akan hidup). Namun demikian, solusi atas perbedaan pendapat sedapat mungkin melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti disebut dalam ungkapan bulek aia dek pambuluah bulek kato dek mufakaik (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat).

Dalam kepemimpinan, budaya Minang terkesan hirarkis, dari ungkapan barajo (beraja): anak barajo ka mamak, mamak barajo ke panghulu, panghulu baja ka Nan Bana, Nan Bana berdiri dengan Sendirinyo. (anak beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke Yang Benar, Yang Benar berdiri dengan Sendirinya). Tapi, pepatah ini perumpamaan belaka. Walaupun kemenakan harus patuh ke mamak, bukan berarti mamak bisa sewenang-wenang. Tidak ada orang kebal kritik dan kontrol: rajo alim rajo disambah rajaolalim rajo disanggah. Ini menunjukkan, kebenaran manusia relatif. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah.

Dalam masyarakat, peran pemimpin sangat sentral.  Baik buruk suatu negeri tergantung pemimpinnya. Rakyat hanya menjadi pengikut. Kalau pemimpin baik masyarakat pun ikut menjadi baik. Sebaliknya, kalau pemimpin buruk, rakyat ikut kena dampak buruknya. Kearifan sosial ini tercermin dalam pepatah elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masajik dek tuanku, elok rumah dek bundo kanduang. (Baik negeri karena penghulu/pemimpin, baik pemandian karena orabg muda, baik mesjid karena tuanku [ulama], baik rumah karena bundo kanduang [perempuan]).

Dalam masyarakat demokrasi, sikap inklusif sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan politik.  Adat dan budaya Minang juga menjunjung semangat inklusif  sebagaimana tertuang dalam pepatah dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang, dimano sumua dikali disinan aia disauak, dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai (dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dimana sumur digali di situ air diambil di mana negeri didiami di situ adat dipakai).

Bagaimanakah implementasi nilai-nilai demokrasi a la budaya Minang itu saat ini? Ternyata mamangan itu kini hanya tinggal di lembaran-lembaran buku lama. Awalnya, sistem sentralisasi politik,  terlebih sejak Orde Baru (1966-1998), yang menggerus pelan-pelan kearifan-kearifan yang hidup di tataran masyarakat kaum dan nagari (desa di Minangkabau). Rezim tak hanya menghapus pemerintahan nagari yang digantikan pemerintahan desa (sejak 1979), tapi juga memudarkan nilai-nilai politik demokratis yang hidup dalam masyarakat adat. Sebagai contoh adalah meluasnya “kemalasan” sikap orang Minang untuk berbeda pendapat, melancarkan kritik dan koreksi terhadap kekuasaan menyimpang, karena kritik, koreksi dan bebeda pendapat dianggap destruktif bagi tatanan politik yang mapan. Jangan heran, sejarawan Taufik Abdullah menjuluki orang Minang (terutama elite-nya)  di masa Orde Baru sebagai “Pak Turut” terhadap kemauan Pemerintah Pusat.

Masuk ke zaman reformasi yang membawa angin demokratisasi hingga ke pelosok-pelosok daerah, keadaannya justru kian mengecewakan. Pada aras nagari, hegemoni “demokrasi liberal” makin mengacaukan banyak kearifan lokal. Individualisme mengalahkan kolektivisme. Pragmatisme demokrasi langsung menggusur model musyawarah mufakat.       Kompetisi bebas bahkan menafikan nilai-nilai kejujuran dan asketisme dalam relasi sosial. Bahkan, politik uang tak hanya mewarnai  pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada), tapi juga menjalar ke pemilihan wali nagari dan organisasi adat.

Kenyataan empirik ini tentu mesti menjadi perhatian serius para pemimpin, cendekiawan dan aktor demokrasi lokal. Pengalaman di Minangkabau agaknya juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Sebab banyak daerah mengandung kearifan lokal bercorak demokratis. Tujuannya tak hanya sekedar mensinkronkan kembali  nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung dengam nilai-nilai demokrasi modern, tetapi juga mencegah praktik politik di aras lokal agar tidak makin jauh dari cita-cita rakyat (demos).

Politisasi Pendidikan

Israr Iskandar, pengajar sejarah politik Universitas Andalas Padang

(Dimuat di HALUAN, 1 Maret 2011)

Tulisan Nora Eka Putri “Dunia Pendidikan, Kejujuran yang Kian Langka” tak hanya mengonfirmasikan karut marut dunia pendidikan, tapi juga dampak sistemiknya terhadap sistem nilai  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Haluan, 21 Februari 2011).  Republik ini kian terjebak dalam siklus ketidakjujuran.

Sayangnya rezim sekarang tidak memiliki kemauan politik kuat membenahi pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.    Penunaian amanat konstitusi masih bersifat parsial, sebatas penambahan angka-angka rupiah untuk anggaran pendidikan di APBN dan APBD, tapi belum menyentuh masalah “isi” pendidikan itu sendiri, yakni perbaikan sistem nilai yang mempengaruhi kehidupan politik, hukum, sosial dan ekonomi bangsa.

Alih-alih berharap,  elit penguasa sekarang malah mempolitisasi pendidikan untuk kepentingan politiknya.  Contoh terbaru adalah kasus beredarnya buku-buku tentang sosok, pemikiran dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di  berbagai daerah.  Beredarnya serial “success story”  SBY itu secara politis dinilai sebagai bentuk kampanye kepada calon-calon pemilih pemula pada Pemilu 2014 nanti, tapi secara etika mengandung “cacat etis” karena materi buku yang akan dibaca peserta didik itu tidak sepenuhnya mencerminkan realitas.

 

Politik dan etika

Jika SBY berkuasa di negara otoriter, masalahnya tak akan memunculkan riak politik seperti sekarang. Di zaman Orde Baru, umpamanya, monopoli penguasa terhadap wacana publik, termasuk kesejarahan, politik dan hukum,  tidaklah mengherankan. Legitimasi kekuasaan Soeharto saat itu tak hanya ditopang kekuatan fisik (seperti militer, polisi dan birokrasi), tapi juga penguasaan wacana lewat berbagai teks.

Berbeda dengan Orde Baru, wacana publik di era reformasi bersifat fragmentaris. Dalam wacana publik apapun, penguasa di era demokratis tidak mudah lagi melakukan monopoli atau hegemoni. Kalau seseorang atau suatu kelompok penguasa mencoba mendominasi atau menghegemoni suatu wacana sejarah atau hukum, misalnya,  resistensi dalam wujud kritik, protes atau wacana tandingan pun akan muncul.

Secara etika, seperti disinyalir Indonesian Corruption Watch, gugatan tak hanya karena dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pengadaan buku-buku SBY di beberapa daerah, tapi juga substansi buku. Beberapa kalangan melihat, materi dalam buku-buku SBY terkait klaim keberhasilan pemerintahannya tak sesuai dengan realitas,  khususnya menyangkut klaim sukses program pemberantasan kemiskinan dan korupsi.

Dari aspek politik, kebijakan distribusi dan diseminasi buku-buku SBY ke sekolah-sekolah dinilai sebagai upaya politisasi dunia pendidikan untuk kepentingan politik kelompok penguasa. Amat naif dan bahkan terkesan membodohi publik jika dikatakan (seperti diungkapkan sejumlah fungsionaris Partai Demokrat) bahwa SBY tak mendapat keuntungan politik apa pun, karena beliau tak bisa lagi maju sebagai capres pada Pilpres 2014.  Padahal, sosialisasi “success story” SBY akan menjadi deposito politik tertentu, khususnya bagi dinasti politik Cikeas maupun Partai Demokrat. Kiprah politik mereka, khususnya untuk 2014 nanti, masih amat bergantung pada citra kepresidenan SBY sekarang ini.

Sebenarnya dari aspek etika publik, ada pertanyaan sederhana tapi mendasar: apakah etis jika untuk memenuhi bacaan murid tentang kepribadian bangsa, instansi pendidikan yang berwenang hanya memasukkan (lenbih banyak) buku-buku profil SBY ke sekolah-sekolah? Bagaimana dengan profil presiden-presiden RI sebelumnya yang juga berjasa kepada bangsa dan negara ini? Tokoh-tokoh nasional lain?      Dalam perspektif metodologi penulisan sejarah, kepemimpinan SBY yang sedang berjalan hanya bisa dinilai secara relatif objektif setelah kelak tidak berkuasa lagi, katakanlah pasca-dua periode jabatan kepresidenan penggantinya.

Betapa banyak tokoh historis lain yang profilnya layak ditulis dan dibaca generasi muda. Sebagai negeri besar dengan sejarah yang dinamis, Indonesia telah melahirkan banyak tokoh besar yang layak diteladani integritas pribadi, prestasi dan kepemimpinannya.  Untuk bidang politik, misalnya, tokoh yang dimaksud tak hanya mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi, seperti presiden, perdana menteri (semasa Demokrasi Parlementer) atau Ketua MPR (Orde Baru),  tapi juga tokoh-tokoh nasional lainnya, baik yang sudah bergelar pahlawan nasional maupun yang belum.

Untuk jabatan Presiden, selain buku SBY, rak-rak buku sekolah juga mestinya diisi buku-buku profil Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Untuk jabatan perdana menteri atau wakil perdana menteri, bisa pula diterbitkan dan disebarkan serial buku profil Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, Mohammad Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, Djuanda, Subandrio, Leimena, Chairul Saleh dan lainnya.

Untuk posisi wakil presiden, bisa pula ditampilkan buku serial profil Mohammad Hatta (juga pernah merangkap Perdana Menteri di masa Revolusi), Sultan Hamengku Bawono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla hingga Boediono. Indonesia bahkan pernah memiliki pemimpin politik yang jabatannya sepadan dengan jabatan presiden di saat terjadinya Agresi Belanda II (tahun 1948), yakni Syafruddin Prawiranegara, yang menjadi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dan banyak tokoh nasional lainnya yang layak dipelajari generasi sekarang.

Kalau bisa buku serial tokoh yang ditampilkan tak hanya dalam bentuk buku-buku proyek “seri kepribadian bangsa” ala Pusat Buku Kemdiknas. Buku-buku semacam itu cenderung lebih banyak menampilkan tokoh-tokoh “pemenang” dalam kancah sejarah.  Padahal, banyak juga tokoh yang dianggap “pecundang” dalam sejarah justru menyimpan “keunggulan” lain yang mungkin bisa dianggap luar biasa. Setiap tokoh historis (bukan mitologis) pastilah memiliki keunggulan sekaligus kelemahan-kelemahannya sendiri.

Oleh karena itu, demi pendewasaan politik dan pencerdasan kehidupan bangsa secara keseluruhan,  Kemdiknas dan otoritas dunia pendidikan pada umumnya sebaiknya juga merancang penulisan dan kemudian mendistribusikan buku-buku profil lengkap para tokoh bangsa ataupun lokal yang ditulis pengarang yang punya otoritas ilmiah.

 

 

 

 

Koalisi, Kolusi dan Kepentingan Rakyat

Israr Iskandar, pengajar sejarah politik Universitas Andalas

(Dimuat di HALUAN, 4 Maret 2011)

Belakangan ini gonjang-ganjing politik terfokus pada masalah prospek koalisi pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden sendiri sudah mengingatkan dan memberikan sinyal akan mengevaluasi keberadaan beberapa partai peserta koalisi, khususnya Partai Golkar dan PKS. Kedua partai ini dianggap mengingkari butir-butir konsensus koalisi yang dulu mereka teken dan sepakati dengan SBY.

Reaksi keras SBY atas Golkar dan PKS tentu saja tak terlepas dari sikap kedua parpol yang mengusulkan hak angket pajak beberapa waktu lalu. Meskipun usulan itu kandas, tapi nampaknya SBY tetap geram dengan “inkosistensi” kedua parpol. SBY dan Demokrat sedikit diuntungkan,  karena Gerindra yang selama ini dikenal kritis pada pemerintah justru menolak usulan angket.

Gonjang-ganjing politik seputar kaolisi ini praktis menyita perhatian publik. Ironisnya, isu mafia pajak itu sendiri justru tenggelam.  Kelompok pro maupun kontra angket berseteru sekitar “cara penyelesaian” kasus mafia pajak, khususnya terkait keterlibatan 150-an perusahaan. Masalahnya, apakah masalah kasus mafia pajak tersebut bisa dituntaskan segera?

Kalau koalisi dirombak, bagaimanakah dampaknya terhadap kepentingan rakyat, khususnya terkait pemberantasan korupsi? Kalau koalisi pro-SBY dipertahankan, apakah juga akan membawa pengaruh pada perjuangan untuk kepentingan rakyat? Inilah antara lain pertanyaan fundamental yang mesti dijawab elit politik, termasuk SBY, yang kini berhasil “mengalihkan” perhatian publik pada isu bongkar pasang koalisi.

 

Koalisi dan kolusi

Dalam konteks sejarah Indonesia, koalisi bukanlah hal baru. Pada awal kemerdekaan dan dekade 1950-an, koalisi membentuk pemerintahan merupakan gejala lazim. Maklum dalam sistem demokrasi parlementer saat itu, tidak ada partai yang dominan yang leluasa membentuk dan menjaga stabilitas  pemerintahan. Bahkan pada dekade 1950-an, dua parpol besar, PNI dan Masyumi, pun pernah melakukan koalisi, sekalipun pada saat lain keduanya terlibat persaingan amat keras.

Pada masa itu, koalisi memang tetap lebih banyak didasari kepentingan taktis dan pragmatis, termasuk menjaga stabilitas pemerintahan, sekalipun kenyataannya tidak demikian (labil), termasuk saat PNI-Masjumi berkoalisi. Perbedaan idiologis dan kepentingan sempit elit parpol ditenggarai telah menjadi penyebab utama koalisi yang dibangun mudah retak. Di pihak lain, sikap oposisional dari partai oposisi juga amat keras. Kenyatannya ini ikut menjadi penyebab pemerintahan masa ini sering jatuh bangun. (Feith, 1960)

Memasuki era “Demokrasi Terpimpin” ( 1959-1966) yang otoriter, istilah koalisi tentu tak lagi lazim. Begitu juga era Orde Baru (1966-1998). Kedua rezim malah menempatkan era 1950-an sebagai salah satu periode “gelap” dari sejarah Indonesia, khususnya  terkait  kabinet parlementer yang kerap jatuh bangun, konflik idiologis, persaingan keras elit politik hingga maraknya pergolakan daerah.

Barulah di era reformasi, istilah koalisi dipakaikan lagi, sekalipun Indonesia menganut sistem presidensial. Bahkan ketika sistem ini kian “disempurnakan”, koalisi seakan menjadi kenyataan politik yang niscaya, baik koalisi yang tergabung dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Banyak kalangan ahli melihat istilah dan praktik “koalisi” dan juga “oposisi” dalam sistem presidensial salah kaprah.

Apapun, semua dinamika politik saat ini mestinya mengarah pada kepentingan rakyat. Jangan sampai kerjasama politik dimaksud justru kian menguatkan sinyelemen bahwa koalisi tak lebih manifestasi politik transaksional alias kolusi berorientasi kepentingan oligarki.  Celakanya, gelagat yang terlihat, genderang politik yang kini ditabuh kaum elit justru kian menenggelamkan urusan kepentingan rakyat. Tenggelamnya isu mafia pajak ditimpa isu perombakan koalisi seakan mewakili  kekhawatiran terhadap prospek penyelesaian pelbagai skandal megakorupsi lainnya.

 

 

Siklus Korupsi Pejabat Daerah

Israr Iskandar, pengajar sejarah politik Universitas Andalas Padang

(Dimuat di Padang Ekspres, 12 Februari 2011)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa semua bupati korupsi.  Sebab, setelah pilkada, para kepala daerah terpilih akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal dan membayar utang kepada para tim sukses pada masa kampanye. (Padang Ekspres, 10 Februari 2011)

Karena keluar dari pimpinan lembaga penegak hukum yang dianggap “superbody”, terkuak harapan, KPK akan segera menuntaskan lingkaran korupsi yang selama ini melilit pejabat lokal. Namun substansi yang disampaikan tak mengherankan, karena dalam beberapa tahun terakhir, gurita korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah kian tak terbendung.

Beberapa waktu lalu Mendagri Gamawan Fauzi juga menyebutkan lebih separuh gubernur di Indonesia tengah berstatus tersangka.  Fakta itu menambah panjang daftar kepala daerah (termasuk bupati dan walikota) yang kini menjalani proses hukum.

Mendagri menilai distorsi politik lokal itu sebagai konsekuensi logis pilkada langsung berbiaya mahal. Gaji normal kepala daerah, plus tunjangan-tunjangan resmi, selama menjabat tak akan mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya dalam pilkada.

Pilkada mahal

Mahalnya ongkos pilkada inilah yang dijadikan salah satu alasan munculnya gagasan, termasuk Kemdagri, untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Mahalnya ongkos pilkada bukan saja dari biaya penyelengaraan yang dikeluarkan negara untuk pengadaan logistik pemilihan, operasional KPU dan Panwas,  tapi juga biaya kandidat dan ongkos sosial jika terjadi konflik di sekitar pilkada.

Ratusan pilkada dengan tahapan yang begitu panjang jelas memakan biaya besar, mulai pendaftaran pemilih hingga pelantikan sang kepala daerah. Jika diikuti banyak calon dan berlangsung dua putaran, bahkan “tiga putaran”, seperti di Jawa Timur tahun 2008, biayanya akan lebih besar lagi.

Dalam pasar demokrasi lokal yang kian kompetitif,  biaya yang dikeluarkan kandidat jelas amat besar. Untuk pilkada di beberapa provinsi biaya yang dikeluarkan seorang kandidat bisa menembus 100 miliar. Biaya kandidat terutama untuk promosi, dalam wujud iklan, bahan kampanye, dan mobilisasi, biaya survei, hingga jasa konsultan politik.

Atas dasar itu, betapa sulit kepala daerah terpilih tidak “tergoda” menyalahgunakan jabatannya. Korupsi seakan menjadi “keniscayaan” untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan dan/atau mengumpulkan biaya untuk masa jabatan kedua atau posisi politik lebih tinggi. Apalagi jika dana politik itu berasal dari sponsor yang kelak akan menuntut “balas jasa” atas kemenangan jagoannya.

Masalahnya, apakah kenyataan itu harus mengembalikan pilkada ke DPRD? Pengalaman menunjukkan, pilkada di DPRD tak menyelesaikan ihwal korupnya sistem perpolitikan kita.   Pilkada yang dihegemoni para legislator lokal justru kerap mendistorsi demokrasi.  Selain menafikan hak  politik rakyat, pilkada model lama kerap diliputi permainan uang yang tak kalah borosnya. Pilkada menjadi arena transaksi politik uang, ketika wakil-wakil rakyat di DPRD cenderung menjual suara-suara mereka kepada calon-calon kepala daerah.

Konsekuensi berikutnya, kepala daerah pilihan DPRD juga “disandera” legislator-legislator  yang memilihnya. Mereka lebih “takut” kepada DPRD daripada rakyat maupun pemerintah pusat.  Pada akhirnya, lima tahun proses politik lokal hanya menjadi arena permainan kepentingan oligarki eksekutif-legislatif.

Reformasi penyelenggaraan

Pilkada langsung memang masih mengandung banyak kelemahan, tapi bukan tak ada keunggulan sama sekali. Demokrasi langsung, dalam batas tertentu, justru mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dalam arti sebenarnya.

Jika selama ini dikeluhkan ongkos mahal pilkada langsung, maka diperlukan upaya memperbaiki mekanisme penyelenggaraannya supaya lebih efisien seraya tetap memperhatikan berlakunya asas kedaulatan rakyat. Pilkada secara serentak seperti dicobakan di beberapa daerah tahun lalu terbukti menghemat biaya negara sampai separuhnya.

Hegemoni partai-partai saat mengusung kandidat bisa dikurangi dengan perubahan mekanisme pembiayaan kandidat. Jika selama ini kandidat dan sponsornya harus “menyetor” ke parpol, ke depan parpollah yang mesti membiayai kandidatnya. Untuk itu, kapan perlu dibuat ketentuan, parpol hanya bisa mengajukan kadernya sendiri. Calon nonparpol bisa maju lewat jalur perseorangan.

Potensi distorsi pilkada langsung bisa pula diminimalisir dengan penguatan pengawasan. Diperlukan terobosan memperkuat sistem pengawasan pilkada, khususnya lewat pemberdayaan KPUD dan Panwas. Jaminan kredibelitas pilkada justru dimulai dengan keberadaan KPUD dan Panwas yang kredibel, khususnya dari anasir preferensi-intervensi partai.

 

 

 

 

 

 

« Older entries