Siklus Korupsi Pejabat Daerah

Israr Iskandar, pengajar sejarah politik Universitas Andalas Padang

(Dimuat di Padang Ekspres, 12 Februari 2011)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa semua bupati korupsi.  Sebab, setelah pilkada, para kepala daerah terpilih akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal dan membayar utang kepada para tim sukses pada masa kampanye. (Padang Ekspres, 10 Februari 2011)

Karena keluar dari pimpinan lembaga penegak hukum yang dianggap “superbody”, terkuak harapan, KPK akan segera menuntaskan lingkaran korupsi yang selama ini melilit pejabat lokal. Namun substansi yang disampaikan tak mengherankan, karena dalam beberapa tahun terakhir, gurita korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah kian tak terbendung.

Beberapa waktu lalu Mendagri Gamawan Fauzi juga menyebutkan lebih separuh gubernur di Indonesia tengah berstatus tersangka.  Fakta itu menambah panjang daftar kepala daerah (termasuk bupati dan walikota) yang kini menjalani proses hukum.

Mendagri menilai distorsi politik lokal itu sebagai konsekuensi logis pilkada langsung berbiaya mahal. Gaji normal kepala daerah, plus tunjangan-tunjangan resmi, selama menjabat tak akan mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya dalam pilkada.

Pilkada mahal

Mahalnya ongkos pilkada inilah yang dijadikan salah satu alasan munculnya gagasan, termasuk Kemdagri, untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Mahalnya ongkos pilkada bukan saja dari biaya penyelengaraan yang dikeluarkan negara untuk pengadaan logistik pemilihan, operasional KPU dan Panwas,  tapi juga biaya kandidat dan ongkos sosial jika terjadi konflik di sekitar pilkada.

Ratusan pilkada dengan tahapan yang begitu panjang jelas memakan biaya besar, mulai pendaftaran pemilih hingga pelantikan sang kepala daerah. Jika diikuti banyak calon dan berlangsung dua putaran, bahkan “tiga putaran”, seperti di Jawa Timur tahun 2008, biayanya akan lebih besar lagi.

Dalam pasar demokrasi lokal yang kian kompetitif,  biaya yang dikeluarkan kandidat jelas amat besar. Untuk pilkada di beberapa provinsi biaya yang dikeluarkan seorang kandidat bisa menembus 100 miliar. Biaya kandidat terutama untuk promosi, dalam wujud iklan, bahan kampanye, dan mobilisasi, biaya survei, hingga jasa konsultan politik.

Atas dasar itu, betapa sulit kepala daerah terpilih tidak “tergoda” menyalahgunakan jabatannya. Korupsi seakan menjadi “keniscayaan” untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan dan/atau mengumpulkan biaya untuk masa jabatan kedua atau posisi politik lebih tinggi. Apalagi jika dana politik itu berasal dari sponsor yang kelak akan menuntut “balas jasa” atas kemenangan jagoannya.

Masalahnya, apakah kenyataan itu harus mengembalikan pilkada ke DPRD? Pengalaman menunjukkan, pilkada di DPRD tak menyelesaikan ihwal korupnya sistem perpolitikan kita.   Pilkada yang dihegemoni para legislator lokal justru kerap mendistorsi demokrasi.  Selain menafikan hak  politik rakyat, pilkada model lama kerap diliputi permainan uang yang tak kalah borosnya. Pilkada menjadi arena transaksi politik uang, ketika wakil-wakil rakyat di DPRD cenderung menjual suara-suara mereka kepada calon-calon kepala daerah.

Konsekuensi berikutnya, kepala daerah pilihan DPRD juga “disandera” legislator-legislator  yang memilihnya. Mereka lebih “takut” kepada DPRD daripada rakyat maupun pemerintah pusat.  Pada akhirnya, lima tahun proses politik lokal hanya menjadi arena permainan kepentingan oligarki eksekutif-legislatif.

Reformasi penyelenggaraan

Pilkada langsung memang masih mengandung banyak kelemahan, tapi bukan tak ada keunggulan sama sekali. Demokrasi langsung, dalam batas tertentu, justru mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dalam arti sebenarnya.

Jika selama ini dikeluhkan ongkos mahal pilkada langsung, maka diperlukan upaya memperbaiki mekanisme penyelenggaraannya supaya lebih efisien seraya tetap memperhatikan berlakunya asas kedaulatan rakyat. Pilkada secara serentak seperti dicobakan di beberapa daerah tahun lalu terbukti menghemat biaya negara sampai separuhnya.

Hegemoni partai-partai saat mengusung kandidat bisa dikurangi dengan perubahan mekanisme pembiayaan kandidat. Jika selama ini kandidat dan sponsornya harus “menyetor” ke parpol, ke depan parpollah yang mesti membiayai kandidatnya. Untuk itu, kapan perlu dibuat ketentuan, parpol hanya bisa mengajukan kadernya sendiri. Calon nonparpol bisa maju lewat jalur perseorangan.

Potensi distorsi pilkada langsung bisa pula diminimalisir dengan penguatan pengawasan. Diperlukan terobosan memperkuat sistem pengawasan pilkada, khususnya lewat pemberdayaan KPUD dan Panwas. Jaminan kredibelitas pilkada justru dimulai dengan keberadaan KPUD dan Panwas yang kredibel, khususnya dari anasir preferensi-intervensi partai.

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: