Kebencanaan, Kerakyatan dan Panggung Pilkada 2010 di Sumatera Barat: Antara Wacana dan Realitas

Oleh: Israr Iskandar, mengajar sejarah Indonesia kontemporer.

Walaupun Pilkada Sumatera Barat  tahun 2010 berlangsung beberapa bulan saja setelah bencana gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter akhir September 2009 melanda daerah ini, namun wacana politik di panggung demokrasi lokal itu tak sepenuhnya merefleksikan realitas kebencanaan itu sendiri.  Sebagian isu yang ditampilkan para kandidat memang bernuansa kerakyatan, seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran, tapi wacana itu bersifat abstrak dan bahkan tidak “nyambung” dengan persoalan krusial yang tengah dihadapi rakyat, khususnya di wilayah-wilayah yang terkena gempa dahsyat 2009, seperti kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Agam. Diskoneksi jargon pilkada dan realitas kerakyatan kian terasa ketika empat kepala daerah yang mestinya fokus dan kerja keras menangani dampak gempa (Gubernur Marlis Rahman,  Walikota Padang Fauzi Bahar, Bupati Pariaman Muslim Kasim dan Bupati Agam Aristo Munandar)  justru sejak akhir 2009 terlihat sibuk menghadapi Pilkada Gubernur Sumbar 2010. Begitu juga beberapa wakil bupati, birokrat senior dan legislator di daerah bencana. Saat penanganan pascagempa di daerahnya masih karut marut, mereka tak mampu pula menutupi ambisi politiknya. Politisi lokal itu bahkan berani maju dengan visi dan misi yang abstrak dan tak terkait langsung dengan kebencanaan yang terjadi. Padahal sejak sebelum dan setelah gempa 2009, Pemprov Sumbar, Pemko Padang, Pemkab Pariaman maupun Agam selalu menuai kritik keras dan dianggap tidak becus dalam mitigasi dan penanganan korban gempa. Jangankan atas gempa 2009, bantuan gempa tahun 2007 saja masih belum sampai ke tangan korban hingga pertengahan 2010, seperti terjadi  di Padang. Ironisnya, pers lokal yang mestinya menjadi ujung tombak aspirasi kepentingan publik juga ambivalen. Di satu sisi media lokal mengkritisi lemahnya mitigasi bencana, karut marut distribusi bantuan, dugaan penyimpangan, lambannya proses rehabilitasi-rekonstruksi hingga minimnya empati pejabat lokal seperti tercermin dari maraknya pembelian mobil dinas baru dan ramainya aktivitas kunjungan kerja  pejabat lokal ke luar daerah di saat bencana masih mendera rakyatnya. Namun di sisi lain, media lokal tetap pula setia melayani ambisi politisi lokal. Bahkan, sejak awal 2010 hingga pelaksanaan pilkada Juni 2010,  berita dan iklan para kandidat yang mengusung visi dan misi yang abstrak itu justru lebih dominan ketimbang pemberitaan tentang penanganan pasca-gempa maupun program mitigasi terhadap potensi gempa. Besarnya exposure media lokal ditambah meriahnya iklan luar ruang terkait kompetisi pilkada 2010 akhirnya seakan menghilangkan tanggungjawab pemimpin lokal untuk menuntaskan penanganan bencana gempa 2009 maupun program mitigasi terhadap potensi bencana berikutnya mengingat Sumbar tergolong daerah rawan gempa dan tsunami.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: