Saatnya Merevitalisasi Pancasila

Israr Iskandar, sejarawan dan dosen Universitas Andalas Padang

(Dimuat di KONTAN, 16 Mei 2011)

Kerisauan terhadap eksistensi Pancasila sebagai idiologi negara akhir-akhir ini meningkat. Masalahnya tak hanya karena penghapusan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional, tapi juga meningkatnya intensitas penggerusan pilar-pilar keindonesiaan.

Ditinggalkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa merupakan “muara” dari buruknya praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita selama ini. Termasuk  pendidikan yang orientasinya tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari pendirian negara Indonesia.

Revitalisasi Pancasila tentu tak cukup hanya lewat revitalisasi pendidikan Pancasila saja. Memasukkan kembali Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan hanya berguna jika tersambung dengan revitalisasi sistem sosial, politik dan bernegara kita. Apa gunanya pendidikan Pancasila jika pada akhirnya perilaku elit dan masyarakat justru tak mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut.

Trauma politik

Kekhawatiran tidak koherennya pendidikan Pancasila dengan realitas sosial bernegara dan berbangsa merupakan trauma kekuasaan lama yang menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan belaka. Pancasila dipolitisasi bukan untuk kepentingan negara dan bangsa tapi kelompok rejim bekuasa.

Akibat politisasi, Pancasila sebagai dasar negara kehilangan rohnya. Pendidikan Pancasila pun kehilangan elan vitalnya, karena lebih sebagai indoktrinasi:  mendongkrak legitimasi rezim berkuasa dan menafikan rezim lama, Soekarno, yang merupakan penggali Pancasila itu sendiri. Sebagai implikasinya, Pancasila  bukan untuk dilaksanakan tapi hanya untuk dihapal.

Namun hal itu tentu bukan alasan meninggalkan Pancasila. Eksistensi Pancasila yang disepakati sebagai idiologi negara memiliki landasan historis yang kuat. Pancasila merupakan dokumen politik yang menjadi saripati pemikiran pendiri negara (the founding father and mothers). (Ong Hok Ham, 2001).

Di tengah kecenderungan hegemoni nilai-nilai yang menggerus kehidupan bernegara dan berbangsa kita, revitalisasi Pancasila jelas relevan sekali. Harus ada upaya sadar dan sistematis agar arah reformasi tidak kian menjauhkan bangsa ini dari cita-cita pendiri negara. Maraknya berbagai tindakan kekerasan dalam bentuk terorisme,  gurita korupsi,  konflik SARA, separatisme, dan hegemoni sistem pasar bebas dalam ekonomi jelas penggerusan serius atas pilar-pilar kebangsaan. Bisa dikatakan, kelima sila adiluhung itu kini sudah digantikan lima sila yang bertolak belakang sama sekali.

Ketuhanan yang Maha Esa praktis sudah digantikan nilai-nilai materialime yang mahakuasa. Keberagamaan tidak berkoralasi positif dengan perbaikan sistem sosial dan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai sila kedua Pancasila, sudah digeser keserakahan segelintir penguasa politik dan modal.

Nilai-nilai kebangsaan yang melandasai kehidupan negara, yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia, sudah tergerus oleh nilai-nilai individualisme,  sentimen kedaerahan, dan parokialisme. Kerakyatan atau demokrasi, sebagai  sila keempat Pancasila, sudah digantikan kecenderungan oligarki. Pada akhirnya, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menjadi tujuan pendirian negara, realitasnya justru ketimpangan sosial.

Fenomena merisaukan di era reformasi jelas bertentangan dengan Pancasila.

Korupsi misalnya, tidak hanya melawan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, tapi juga membuat ketimpangan sosial. Aksi kekerasan teror atas nama keyakinan tertentu, jelas tak hanya bertentangan ajaran luhur ketuhanan, tapi juga merusak nilai kemanusiaan, persatuan dan demokrasi.

Revitalisasi

Bagaimana merevitalisasi Pancasila? Memasukkan kembali Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional memang langkah urgen. Pendidikan Pancasila menjadi sarana sosialisasi nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara yang sudah lama ditinggalkan. Namun memasukkan materi Pancasila ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan jelas tidak cukup dan hanya berkesan mensub-ordinasi idiologi negara itu.

Tapi tentu hal itu hanyalah salah satu aspek saja. Revitalisasi Pancasila yang menjadi dasar negara dan social contract bangsa Indonesia haruslah menyeluruh dan terintegrasi dengan pembenahan pelbagai bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan pada umumnya. Namun yang tak kalah penting, revitalisasi Pancasila mesti terintegrasi dengan revitalisasi keteladanan pemimpin dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: