Refleksi Tigabelas Tahun “Reformasi” Pasca-Soeharto

Israr Iskandar, sejarawan, dosen Universitas Andalas

Tak terasa sudah tiga belas tahun rezim Soeharto “dijatuhkan” oleh gerakan rakyat yang dimotori elemen-elemen mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat sipil. Gerakan politik saat itu berlangsung massif dan sporadis. Masih terbayang betapa heroiknya momen yang kelak dikenang sebagai awal dari sebuah era, yaitu Era Reformasi.
Krisis Moneter, Krisis politik
Memang banyak analis meyakini kejatuhan Soeharto lebih karena faktor ekonomi yang tak bisa lagi dikendalikannya, khususnya sejak dimulainya krisis moneter pertengahan 1997 yang melanda Indonesia dan juga sejumlah negara Asia lainnya. Beda dengan pengalaman negara-negara Asia lainnya, Soeharto gagal menahan efek domino krisis moneter-ekonomi pada bangunan kekuasaannya.
Krisis moneter hebat telah membuat jutaan orang berhenti dari pekerjaannya alias terkena PHK (pemutusan hubungan kerja), karena banyak perusahaan harus gulung tikar. Kondisi perbankan nasional lebih serius lagi, karena umumnya mereka terbelit kredit macet. Pemerintah pada akhirnya tak hanya menutup operasi belasan bank, tapi juga dihadapkan pada keharusan menalangi (bail out) sejumlah bank besar
Soeharto sempat berusaha keras menahan laju krisis moneter-ekonomi yang berkelindan dengan krisis politik itu. Soeharto bahkan kemudian meminta bantuan IMF. Pinjaman dari lembaga keuangan “milik” negara-negara industri maju itu diharapkan akan memulihkan kepercayaan dari dalam negeri maupun dunia internasional. Konon adanya bantuan IMF itu tidak hanya karena Soeharto yang terpaksa harus menjulurkan tangannya, tapi langkah itu juga karena adanya “tawaran” langsung dari lembaga keuangan dunia itu dan juga resep-resep yang ditawarkan sebagian ekonomi kita (Thee Kian Wie, 2004: 106).
Pinjaman (utang) itu memang didapatkan. Mungkin sebagai lembaga yang tak ubahnya seperti bank konvensional, IMF yakin Indonesia akan mampu bayar utangnya dengan garansi kekayaan SDA dan ratusan BUMN yang siap diambialih. Tapi kemudian sejarah mencatat, Indonesia pun harus kehilangan sebagian besar kedaulatannya, khususnya di bidang ekonomi. Betapa tidak, pinjaman itu (seperti tertuang dalam Letter of Intent/LoI antara RI-IMF) harus dengan persyaratan yang amat memberatkan Indonesia, seperti keharusan Indonesia menderegulasi aturan ekonomi, restrukturisasi BUMN, pembukaan keran impor, penghapusan proteksi pada produk pertanian, UKM, dan lainnya, serta reformasi politik (termasuk demiliterisasi dan reformasi birokrasi).
Setelah pinjaman yang kelak membebani bangsa itu didapatkan, kepercayaan kepada pemerintah tak juga kunjung pulih. Gelombang unjuk rasa rakyat dan tokoh-tokoh “oposisi” malah kian gencar, dari Ibukota sampai ke daerah-daerah. Mereka menuntut Soeharto mundur, sebagai syarat dimulainya apa yang mereka sebut saat itu sebagai “reformasi”. Pendulum politik pun berubah drastis, seperti tercermin dari pemberitaan media yang “mengikuti” arus dan langgam politik yang sedang berlangsung.
Bahkan, pada akhirnya, Soeharto pun ditinggalkan pembantu-pembantu terdekatnya di Kabinet. Sudah banyak tulisan dan buku yang mengupas pelbagai dinamika dan dialektika politik di ujung masa kekuasaan Soeharto, namun satu hal yang penting, bahwa kejatuhan suatu rezim tidak disebabkan oleh satu atau dua faktor saja, tapi biasanya faktor yang kompleks.
Soeharto akhirnya menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998. Sesuai penafsiran UUD saat itu, tampuk pemerintahan tertinggi kemudian beralih dan dipegang BJ Habibie, wakil presiden yang kemudian menjadi Presiden, menggantikan Soeharto. Naiknya teknolog yang telah membantu Soeharto sejak 1970-an itu, secara politik, ternyata tak memuaskan sementara kalangan.
Sekalipun tampilnya Habibie memicu krisis politik tertentu, tapi di masa pendek pemerintahannya itu, ia sebenarnya telah mulai menunaikan sebagian besar amanat reformasi yang kelak dianggap sebagai “legacy” yang mengesankan untuk Indonesia. Ia merepresentasikan suatu citra kepemimpinan dan pemerintahan yang efektif di tengah situasi transisi yang berat. Namun sayang, prestasinya itu tak berbanding lurus dengan kepercayaan didapatkannya dari kalangan elit politik di MPR untuk meneruskan pemerintahannya
Rezim-rezim sesudahnya secara politis lebih kuat, tapi kenyataannya tidak efektif dalam menunaikan amanat reformasi. Pilihan “liberal democracy” di tengah dominannya budaya politik non-demokrasi di kalangan elit dan masyarakat telah berimplikasi pada defisiensi pemerintahan. Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dipilih sebagai Presiden dalam SU MPR 1999, muncul harapan dia akan melanjutkan prestasi BJ Habibie. Tapi kenyataannya, dia terlibat konflik berkepanjangan dengan lawan-lawan politiknya di DPR dan MPR, sampai ia diturunkan MPR dari jabatannya pada tahun 2001. Gus Dur kemudioan digantikan Megawati (2001-2004) yang sedikt , tapi tidak terlau banyak kemajuan di bidang ekonomi.
Mungkin masa Megawati dianggap sedikit lebih efektif. Tidak banyak gonjang-ganjing politik. Namun di bidang ekonomi, In donesia terasa kian liberal. Privatisasi BUMN kian marak.

Refleksi Kekinian
Kini, bagaimanakah kondisi bangsa dan negara Indonesia? Sudahkah cita-cita gerakan reformasi terwujud? Inilah pertanyaan krusial yang selalu muncul, khususnya sejak beberapa tahun terakhir. Sudah tiga kali pemilu demokratis digelar, yakni pemilu 1999, 2004 dan 2009, tapi kenyataannya, kondisi perpolitikan tak juga koheren dengan peningkatan kualitas kehidupan rakyat.
Kondisi di daerah tak kalah bagalaunya. Tanpa mengurangi arti positif yang sudah dicapai, dinamika

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: