SBY dan Harapan yang Tersisa

Israr Iskandar, dosen sejarah Indonesia kontemporer di Universitas Andalas

(Dimuat juga di Harian Kontan, 31 Mei 2011)

Terkuaknya kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan percobaan suap terhadap Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diduga terkait Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin tidak hanya mencoreng muka Partai Demokrat, tapi juga ketua Dewan Pembinanya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Publik tahu, jualan politik yang memenangkan Demokrat dan SBY pada Pemilu 2009 adalah antikorupsi. Publik tentu masih ingat potongan kalimat “katakan tidak pada korupsi” dalam iklan-iklan Partai Demokrat maupun capres SBY saat itu. Bagaimanakah SBY menghadapi kasus yang kini dikaitkan dengan partainya tersebut? Akankah kasus ini menjadi “titik balik” serius bagi SBY?

Waktu yang tersia-siakan

Sejak semula Presiden SBY sering mengatakan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, termasuk di halaman sendiri. Awalnya publik percaya SBY dan Demokrat akan menunaikan janji-janjinya itu, tapi belakangan kepercayaan masyarakat kian turun.  Retorika SBY tak lagi sesakti dulu, karena kata-kata yang diucapkan tak lagi sesuai tindakan dan kebijakannya terkait pemberantasan korupsi.

Masalahnya, kini masa jabatan SBY tinggal 3 tahun lagi. Diperkirakan sisa masa jabatannya tidak lagi efektif untuk menuntaskan agenda-agenda strategis pemerintahan, seperti pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.  Jagat politik nasional tiga tahun ke depan pasti akan didominasi agenda pertarungan menghadapi Pemilu 2014.

Sungguh disayangkan SBY cenderung membuang kesempatan emas membangun kembali bangsa dan negara ini dari berbagai keterpurukan akibat gurita korupsi. Modal politik yang direngkuh pada Pemilu dan Pilpres 2009 gagal dimanfaatkan secara baik untuk memperbaiki keadaan.

Walau pemerintah memiliki agenda antikorupsi, tapi sifatnya tambal sulam. Banyak aturan antikorupsi, tapi tak jalan. Alih-alih menghapus korupsi, korupsi malah makin eksesif. Pascaperiode pertamanya, publik mungkin masih percaya pada SBY, tapi kini setelah periode keduanya berjalan dua tahun, harapan itu makin sirna.

SBY kini tak lagi bisa berkelit. Tiga survei terakhir menunjukkan kian rendahnya kepercayaan rakyat pada kemampuan pemerintahan SBY dalam upaya penegakan hukum. Survei lembaga Inspire yang dirilis akhir Maret dan survei Indo Barometer awal Mei 2011 menunjukkan penurunan kepercayaan mayoritas masyarakat pada keseriusan pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi. Terakhir, survei LSI yang dirilis akhir Mei 2011 juga menunjukkan penurunan popularitas Demokrat dan SBY dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Pendapat publik tak berlebihan. Betapa banyak kasus besar yang tidak tuntas, sekalipun masalahnya sudah terkuak ke publik, seperti kasus BLBI, Bibit Chandra, Bank Century, Antasari Azhar, rekening gendut, mafia pajak,  hingga korupsi yang melibatkan kader Demokrat, seperti Nazaruddin dan sejumlah kepala daerah. Ironisnya, SBY sendiri justru tidak menunjukkan “keberanian”nya bersikap dan bertindak tegas.

Dalam batas tertentu, publik bahkan melihat banyak keanehan di balik sikap Presiden. Ketika pemerintah mendapat sorotan luas dalam kasus-kasus hukum terkait dengan kredibilitas pemerintah, di sisi lain muncul mobilisasi dana negara untuk menegakkan kembali citra absurd rezim, seperti tercermin dari iklan-iklan ucapan selamat dari BUMN-BUMN atas penghargaan dunia terhadap Presiden SBY dalam penanganan bencana.

Fenomena lain tak kalah anehnya, di saat terkuaknya kasus-kasus korupsi besar yang menantang kredibilitas SBY, seperti kasus Antasari, dokumen Wikileaks dan rekening gendut, tiba-tiba muncul peristiwa dan isu-isu (politik) lain yang saling bertabrakan, seperti terorisme, NII, dan bahkan isu gempa di Jakarta. Ketika isu-isu itu “menghimpit” kasus-kasus yang menantang kredibilitas rezim, wajar muncul kesan adanya rekayasa untuk pengalihan isu.

Dampak paling dikhawatirkan justru terkait  demoralisasi antikorupsi dan pembaruan pemerintahan di segala lini. Banyak agenda strategis pemerintahan mandeg, seperti reformasi lembaga penegak hukum dan birokrasi. SBY pernah menyatakan reformasi birokrasi, misalnya, akan tuntas tahun 2011, khususnya di intansi pemerintah pusat, tapi indikasinya justru terbalik. Kondisi birokrasi bahkan terkesan memburuk, seperti tercermin dari kasus Gayus Tambunan di Ditjen Pajak, suap di Kemenpora dan banyak lainnya.

Bagaimanakah SBY akan menjawab kompleksitas persoalan tersebut di sisa waktu pemerintahannya? Masihkah ada kansnya untuk memperbaiki keadaan? Sungguh pertanyaan yang kian sulit dijawab, kecuali oleh SBY sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: