Korupsi, Struktur dan Kultur

Israr Iskandar, pengajar sejarah politik Universitas Andalas

(Dimuat di KONTAN, 1 Juli 2011)

Jalan buntu tengah membayangi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak kasus korupsi, suap dan manipulasi terkuak di banyak institusi negara dan demokrasi,  tapi tak kunjung menemukan penyelesaian hukum yang komprehensif.  Harapan publik kian menipis, ketika partai penguasa juga tersangkut kasus korupsi yang mengiris rasa keadilan publik, seperti kasus suap di Kemenpora.

Kasus korupsi seperti di Kemenpora, sebenarnya tak terlalu mengherankan. Modus serupa sangat mungkin terjadi di departemen-departemen, lembaga-lembaga negara lain maupun BUMN/BUMD.  Korupsi tidak hanya dimungkinkan oleh struktur yang korup, tapi kemudian juga dianggap sebagai “kebiasaan”dalam pelbagai urusan terkait pemerintahan dan masyarakat.

Struktur

Secara teoretis, korupsi dimungkinkan ketika sistem politik, birokrasi, hukum maupun ekonomi membuka kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Sekalipun sejak reformasi ada ikhtiar perbaikan sistem politik, hukum, dan ekonomi tapi masih bersifat parsial, sehingga negeri ini tetap terjebak spiral korupsi akut.

Dari perspektif politik, Indonesia sulit keluar dari jerat korupsi ketika sistem politik memungkinkan hegemoni parpol dan pemodal dalam pelbagai proses politik. Betapa musykilnya program antikorupsi, jika parpol tidak mandiri secara keuangan. Parpol selama ini harus “memutar otak” guna menutupi pelbagai pembiayaan politiknya, termasuk jalan korupsi.

Parlemen? Alih-alih jadi pilar antikorupsi, parlemen justru bagian dari sistem korup itu sendiri. Terungkapnya kasus korupsi perjalanan anggota DPR dan DPRD, percaloan, pemborosan  anggaran untuk perjalanan dan fasilitas dinas, misalnya, menegaskan ironi wakil rakyat kita. Betapa musykil DPR mengawasi pemerintahan secara efektif jika tangan mereka berlumuran korupsi.

Sama musykilnya berharap legislatif pro-publik ketika proses politik (pemilu) yang mengantarkan politisi ke parlemen justru menghabiskan biaya besar. Jangan heran, saat berkuasa, fokus para legislator bukan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi pada upaya mengembalikan modal politik, termasuk dengan cara korupsi.

Kondisi eksekutif tentu setali tiga uang. Genderang reformasi tak kunjung melahirkan pejabat eksekutif akuntabel. Pilkada di DPRD maupun langsung umumnya belum melahirkan kepala daerah yang berkomitmen kuat mewujudkan good governance.   Ongkos besar saat pilkada tak hanya memaksa kepala daerah fokus pada pengembalian modal, termasuk dari para cukong, tapi juga meniscayakan kebijakan antipublik. Tak heran banyak kepala daerah kini tersangkut kasus hukum, termasuk korupsi.

Hambatan struktural good governance prinsipnya tak hanya karena rendahnya kemauan politik pemimpin, tapi juga perangkat (pejabat) birokrasi di bawahnya. Seperti terlihat di birokrasi pusat dan daerah, kuatnya politisasi di birokrasi telah menjadi salah satu kendala struktural pembaruan birokrasi. Birokrasi kerap terombang-ambing di antara tarik-menarik kekuatan-kekuatan politik yang ada. Penentuan jabatan-jabatan di pemerintahan pun akhirnya tak lagi berdasar meritokrasi tapi preferensi kepala daerah.

Sistem Nilai                            

Harapan masih ada jika dilakukan perubahan sistematis dan menyeluruh. Sistem politik ke muka harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan terbangunnya proses politik yang adil, transparan, akuntabel dan pro-publik. Proses politik dan hasil-hasilnya harus dapat memaksa institusi negara, hukum dan demokrasi tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Ambil contoh pilkada. Jika hendak mewujudkan good governance di daerah, aturan dan pelaksanaan pilkada, misalnya, harus meminimalisir peluang munculnya kandidat yang hanya mengandalkan modal uang dan pencitraan absurd, tapi sebaliknya membuka peluang bagi calon kompeten dan kredibel.

Pada aras nasional pembaruan politik tentu harus menyeluruh. Betapa sulitnya memperbaiki keadaan jika UU parpol masih membuka peluang pemodal untuk “membeli” parpol untuk kepentingan ekonomi-politiknya. Sama absurdnya mewujudkan kemandirian “keuangan” parpol, tapi parpol masih berebut “kue kekuasaan” atas departemen-departemen dan BUMN.

Jika kendala struktural ini bisa dibenahi secara sistematis dan menyeluruh, potensi penyalahgunaan kekuasaan-wewenang bisa dikurangi. Pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan aktor-aktor demokrasi yang kredibel  bahkan mampu menciptakan suatu sistem sosial yang memungkinkan nilai-nilai (budaya) antikorupsi berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, jika kendala struktural ini tidak dibenahi serius, bukan saja potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari pejabat publik yang membesar, tapi juga bakal menciptakan sistem yang secara berkelanjutan menghidupkan nilai-nilai koruptif itu sendiri, baik di pemerintahan maupun masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: