Otonomi dan Kebangkrutan Daerah

Israr Iskandar, mengajar sejarah politik kontemporer di Universitas Andalas Padang

(Dimuat di Harian KONTAN, 12 Juli 2011)

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut 124 kabupaten/kota dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia terancam bangkrut. Alasannya, pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya hanya 1 hingga 15 persen saja. Bahkan 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70 persen.

Apa yang dilansir NGO di bidang advokasi anggaran itu tak mengherankan. Potensi kebangkrutan daerah bisa diperkirakan sebelumnya. Kenyataan itu kian menunjukkan tidak paralelnya kebijakan otonomi daerah dengan kepentingan rakyat yang tercermin dari makin minimnya anggaran untuk pembangunan.

Besarnya pemborosan anggaran lokal, terutama belanja pegawai dan pejabat, semestinya bisa diatasi jika otonomi berjalan baik. Otonomi daerah semestinya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah (good local governance), sehingga limpahan dana besar dari pusat bisa diprioritaskan bagi kepentingan rakyat di daerah.

Masalahnya memang rumit. Betapa sulit mewujudkan good governance di daerah, jika desain otonomi daerah masih menyisakan pelbagai masalah krusial. Otonomi daerah yang kini berlaku tak hanya berpotensi memboroskan anggaran daerah, tapi di atas itu bisa membangkrutkan daerah dan negara.

Birokrasi jelas menjadi titik utama pemborosan anggaran. Di banyak daerah, buruknya kinerja pemda tak hanya karena struktur organisasi yang tak efisien, tapi juga politisasi yang melekati birokrasi. Jabatan-jabatan birokrasi tergantung pada preferensi penguasa daerah yang datang silih berganti.

Berharap pada DPRD juga sulit. Alih-alih menjadi pengawas efektif eksekutif, DPRD juga menjadi titik pemborosan yang tercermin dari banyaknya kegiatan dewan bernuansa korupsi, seperti studi banding yang tak perlu. Di banyak daerah, DPRD bahkan ikut “menentukan” alokasi proyek-proyek dalam APBD.

Pemborosan

Sejak pilkada langsung tahun 2005, pemborosan anggaran di daerah makin pesat. Ongkos politik tak hanya terkait biaya besar para kandidat, tapi juga dana yang mesti disediakan APBD untuk sosialisasi dan penyelenggaraannya. Ongkos politik lokal bahkan kian besar, karena model demokrasi liberal ini juga diterapkan hingga ke pemilihan pejabat di tingkat desa.

Pilkada langsung memang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Selain ongkos besar, rakyat tak kunjung mendapatkan kepala daerah yang kompeten, kredibel dan amanah. Tersangkutnya 17 dari 33 gubernur di Indonesia dan ratusan bupati/walikota dalam pelbagai kasus hukum, termasuk korupsi, dinilai sebagai dampak buruk pilkada langsung.

Pemerintah memang hendak mengembalikan pilkada gubernur ke DPRD, sedangkan bupati/walikota tetap dipilih rakyat. Ide ini sejalan dengan gagasan lama Kemdagri bahwa titik berat otonomi di kabupaten/kota. Gagasan Pemerintah ini menuai banyak resistensi, sebab buruknya pelaksanaan otonomi selama ini justru lebih banyak di kabupaten/kota di mana pejabat setempat dianggap sebagai “causa prima”nya.

Buruknya pelaksanaan otonomi dengan segala implikasinya mestinya menyadarkan pemutus kebijakan di pusat untuk mengubah haluan kebijakan otonomi secara komprehensif. Sekalipun Indonesia negara kesatuan, titik berat otonomi tetap harus di provinsi. Kabupaten/kota jadi wilayah “pelayanan administrasi” belaka. Selain itu, kontrol pusat atas pelaksanaan otonomi di 33 provinsi lebih mudah dibandingkan ratusan kabupaten/kota.

Senafas dengan itu, sistem pilkada harus dirombak. Pilkada provinsi tetap dilaksakaan secara langsung, tapi hanya untuk memilih gubernur. Jabatan wakil gubernur sebaiknya dihapuskan, karena terbukti tak efektif membantu kepala daerah. Sedangkan bupati dan walikota cukup diangkat oleh gubernur, persis seperti pengangkatan 5 walikota administratif di DKI Jakarta.

Keberadaan DPRD kabupaten/kota tentu tak lagi relevan. Parlemen lokal hanya di provinsi yang anggotanya dipilih lewat pemilu nasional. Selama ini buruknya kinerja kabupaten/kota sebagai daerah otonom tak hanya karena kepala daerah, tapi juga DPRD yang tak berfungsi baik. Sejalan itu, agenda partai-partai di daerah tentu harus disesuaikan. Pemangkasan parlemen dan pilkada di kabupaten/kota ini tentu dapat menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.

Sejalan perubahan titik berat otonomi, peran DPRD provinsi harus diperkuat, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia. Dengan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai parlemen lokal, DPRD dapat mendorong pelbagai perubahan di aras lokal, terutama sekali reformasi birokrasi pemerintahan daerah yang akan berujung pada perbaikan kualitas pembangunan masyarakat dan negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: