Mengapa Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang telak di Sumatera Barat pada Pilpres 2014?

Kemenangan Prabowo-Hatta atas Jokowi-JK di Sumatra Baratpada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 menurut saya antara lain karena,

1. Mayoritas orang Minangkabau, yang merupakan etnik mayoritas di propinsi ini, mempersepsi Prabowo Subianto sebagai tokoh yang tegas  karena berlatar belakang militer. Prabowo seorang purnawirawan jenderal yang dianggap memiliki pengalaman kemiliteran yang sempurna, dst. Sebaliknya, Jokowi dipersepsi sebagai tokoh kurang tegas,karena berlatar belakang sipil.

2. Terkait dengan hal itu, Prabowo dipersepsi  sebagai pemimpin kuat yang akan mengangkat martabat bangsa dan (kembali?) menjadikan Indonesia sebagai “macan Asia” yang disegani negara lain, terutama negara tetangga. Sementara Jokowi dipersepsi sebagai pemimpin yang “lemah”, “boneka” dari Megawati, “petugas partai” (PDI Perjuangan), maupun “antek” dari  pengusaha Cina dan asing yang telah dan makin mendominasi perekonomian bangsa.

3. Faktor tak kalah penting, Prabowo Subianto dipersepsi memiliki takah yang lebih oke, terutama karena berlatar belakang militer tadi. Sementara itu, dari segi ini, Jokowi dianggap kurang meyakinkan, antara lain juga terkait latar belakangnya sebagai sipil.

4. Sebagian orang Minang (mungkin tidak banyak jumlahnya) menganggap Prabowo memiliki keunggulan dari segi latar belakang orang tua. Statusnya sebagai anak dari Prof Dr Sumitro Djojohadukusumo, pejuang dan begawan ekonomi nasional merupakan nilau plus Prabowo. Sementara Jokowi dianggap tidak memiliki nilai plus dari segi latar belakang orang tua. Sebagian orang Minang menganggap bahwa Jokowi adalah keturunan rakyat biasa. Namun sebagian lagi malah percaya (rumors), bahwa orang tua Jokowi adalah seorang komunis, kejawen, Cina, atau Kristen.

5. Terkait dengan latar belakang orang tua, maka dari segi pendidikan, Prabowo dianggap memiliki latar belakang dan prestasi pendidikan yang jauh lebih bagus, karena sebagian besar masa-masa sekolahnya dilalui  di luar negeri. Sementara itu, Jokowi “hanya” produk pendidikan dalam negeri saja.

6. Dari segi kaliber ketokohan, sebagian orang Minang menganggap Prabowo lebih pantas jadi presiden berbanding Jokowi. Menurut mereka, kaliber ketokohan Prabowo jauh melampaui Jokowi. Prabowo tidak hanya tokoh nasional, tapi juga sudah internasional. Sementara kaliber ketokohan Jokowi dipersepsi hanya tokoh lokal, sekalipun sukses di Solo dan Jakarta.

7. Bagi sebagian orang Minang, terutama yang memiliki sentimen Islamis tertentu, pasangan Prabowo-Hatta lebih meyakinkan, karena disokong lebih banyak parpol Islam (termasuk yang berbasis kuat di Sumbar).Sedangkan Jokowi-JK lebih banyak disokong partai yang tidak punya akar kuat di Sumbar, terutama PDIP. Bagi sebagian masyarakat Minang, atribusi untuk partai pimpinan Megawati ini bahkan macam-macam pula: “sekuler”, “partai Jawa”, dsb.

8. Adanya unsur sentimen keislaman di balik dukungan terhadap Prabowo-Hatta itu, dalam batas tertentu, diperkuat pula oleh adanya dukungan penuh pemberitaan dari beberapa media (konvensional) yang dianggap “lebih Islam”. Koran Republika, misalnya. Koran yang mendukung Prabowo-Hatta ini sejak lama memang dikenal sebagai media beraspirasikan Islam. Sedangkan, Kompas, Tempo dan Media Indonesia, yang cenderung mendukung Jokowi-JK, bagi sebagian masyarakat Sumbar, adalah media-media yang memiliki aspirasi “sekuler” atau bahkan “phobia Islam”. Sentimen keislaman (sebagian) pemilih Prabowo di Sumbar diperkuat oleh dukungan TV One. Dibandingkan Metro TV yang menyokong Jokowi-JK, TV One dianggap “lebih Islam”, antara lain karena memiliki lebih banyak tayangan bernuansa Islami, seperti “Damai Indonesiaku” yang tampil lebih intens di masa kampanye maupun masa tenang Pilpres.

8. Prabowo-Hatta  didukung hampir semua bupati dan walikota di daerah ini, termasuk Gubernur Irwan Prayitno. Sementara dukungan kepala daerah di Sumbar terhadap Jokowi-JK sangat kecil.

9. Prabowo dalam batas tertentu dianggap “merepresentasikan” Orba yg merupakan rezim antikomunis yang dianggap telah membawa banyak kemajuan bagi Sumbar. Sementara Jokowi, yang dicalonkan PDIP, dalam batas tertentu, dianggap “representasi” Orde Lama (Demokrasi Terpimpin), suatu rezim yang dikenang orang Sumbar sebagai  rezim yang dipengaruhi kuat oleh komunis.

Pertanyaan pokoknya:

1. Masalahnya, apakah persepsi masyarakat Sumbar atas Prabowo dan Jokowi diperkuat pula oleh adanya kampanye-kampanye hitam, baik lewat  media massa, media sosial maupun kampanye secara langsung dari jurkam capres?

2. Seberapa kuat kampanye hitam atas Jokowi (yang disebut sebagai “boneka” Megawati, antek asing dan aseng, komunis, kurang islam atau bahkan Kristen, dsb) mempengaruhi atau memperkuat persepsi minor terhadap Jokowi dan sebaliknya memperkuat persepsi mayor terhadap Prabowo?

3. Saya menduga, terlepas dari adanya sentimen-sentimen idiologis yang ikut membangun persepsi politik orang Sumbar terhadap kedua pasangan ini, warga di daerah ini nampaknya kurang mempunyai waktu untuk menyaring dan mencerna informasi yang akurat mengenai dua pasangan capres ini.

4. Akibatnya, dasar pilihan politik warga lokal di era multimedia ini, justru masih bertumpu pada model-model sentimen lama dan juga persepsi-persepsi  politik yang tidak memiliki basis argumen yang kuat.

Kenapa demikian?

1. Mempersepsi kemiliteran identik dengan ketegasan jelas kurang tepat dalam konteks kepemimpinan demokratis. Begitu juga mengidentikkan tokoh berlatar sipil dengan ketidaktegasan. SBY saja yang jenderal berbintang empat malah identikk dengan kekuarngtegasan itu. Justru Jokowi yang sipil atau Tri Risamaharini yang sipil dan perempuan banyak dinilai lebih tegas dalam suatu sistem kepemimpinan demokratis.

2. Mempersepsi bahwa seorang pemimpin dengan latar belakang militer akan lebih mampu mengangkat martabat bangsa dibandingkan seorang pemimpin berlatar sipil, tentu suatu persepsi yang keliru. Mempersepsi Jokowi sebagai pemimpin lemah atau boneka belaka berdasarkan pada rumors tentu suatu hal yang tidak tepat.

3.  Mempersepsi ketakahan fisik seorang tokoh sebagai syarat penting bagi kepemimpinan, termasuk kepemimpinan negara, jelas argumen yang tidak punya dasar kokoh. Mempersepsi kemiliteran dengan kegagahan dan sipil dengan keculunan atau kekerdialan, dalam kontyeks kepemimpinan sosial demokratis, jelas tidak punya dasar argumen yang kuat. Kalau milih yang gagah atau cantik, kenapa tidak artis saja?

4. Kualitas kepemimpinan seorang tokoh di era demokrasi tidak ditentukan (semata) oleh keturunan, melainkan rekam jejak dalam kepemimpinan. Jokowi memiliki rekanm jejak kepemimpinan yang jelas, sekalipun dia keturunan “orang biasa” .

5. Kualitas kepemimpinan seseorang tokoh di era demokrasi  juga tidak (semata) dfitentukan latar belakang pendidikan formal, melainkan rekam jejak kemimpinan di tengah masyarakat.

6. Syarat jadi capres kan tidak mesti menjadi tokoh yang berkiprah dulu di level nasional (apapun itu definisinya, termasuk militer). Seorang capres bisa datng dari mana saja, asal memiliki rekam jejak kepemimpinan, berprestasi dan berintegritas luhur.

7. Tokoh yang dosokong banyak organisasi berbasis agama (islam), tidak bebarti lebih baik dibandingkan tokoh yang kurang disokong organisasi (termasuk parpol) berbasis agama.  Selama ini kan sudah terbukti sebenarnya, banyak tokoh parpol dan ormas agama yang sering menjual ayat-ayat suci, termasuk Sumbar, justru terlibat kasus asusila, termasuk korupsi.

8.  Banyaknya dukungan kepala daerah Sumbar terhadap capres tertentu  tidak harus jadi dasar untuk memilih capres yang sama. Kepala daerah pada umumnya selama ini  lebih mewakili kepentingan parpol, bukan kepentingan rakyat. Rakyat mesti melihat secara jernih pola dukung-mendukung dari politisi kita. Coba, kalau Irwan Prayitno (PKS), Ical (Golkar), Hatta (PAN) dipilih Jokowi sebagai cawapresnya tempo hari, cerita seperti ini tentu akan lain.

9. Mengidentikkan seorang tokoh dengan rezim tertentu jelas suatu tindakan penyederhanaan cara pandang.  Seorang tokoh, siapapun dia, mesti dilihat secara utuh. Jangan sederhanakan Prabowo dengan ke-Orba-an, apalagi Orba yang dianggap pernah “membahagiakan” daerah ini. Jangan pula sederhanakan Jokowi dengan “Orla”, apalagi Orla yang dianggap berbau “komunis” dan “pernah menyiksa” ranah Minang, khususnya Pasca-PRRI itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: