Bencana dan Good Governance

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas Padang

(ditulis 20 hari pascagempa Sumbar 30 September 2009)

Gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter yang menewaskan lebih seribu jiwa dan memorakporandakan sebagian wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya beberapa waktu lalu akan memicu munculnya kompleksitas gejala ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya pada kehidupan masyarakat dan perkembangan daerah itu.

Secara ekonomi, bencana alam berdampak serius bagi perkembangan ekonomi lokal. Kerugian akibat gempa dahsyat lalu berbilang trilunan rupiah, karena ambruknya banyak rumah penduduk, gedung pemerintah, swasta, sarana pendidikan, rumah ibadah, situs bersejarah, berbagai fasilitas umum dan infrastruktur lain. Kesulitan ekonomi juga menerpa keluarga-keluarga di daerah tertimpa bencana. Apalagi sebagian lainnya juga telah kehilangan pekerjaan, karena hancurnya banyak usaha ekonomi akibat gempa.

Bencana gempa tentu juga dapat memunculkan komplikasi baru secara sosial, budaya, bahkan psikologis. Peningkatan jumlah orang miskin dan penganggur membawa dampak sosial tertentu. Sebagai contoh, selama ini  meminta-minta dianggap kontras dengan etos budaya lokal, tapi pasca-gempa, mengemis menjadi pemandangan umum di lokasi-lokasi  bencana, sekalipun dilakukan karena terpaksa.

Hidup di pengungsian bakal berpengaruh pada kondisi kejiwaan masyarakat, terlebih mereka yang tak bisa kembali ke kampung asal mereka yang diterjang longsor. Aktifitas belajar-mengajar di bawah tenda-tenda  darurat juga akan mengurangi kualitas pendidikan lokal dibandingkan masa sebelumnya. Butuh waktu cukup bagi rekonstruksi menyeluruh atas kerusakan sarana pendidikan ini.

Perpindahan penduduk dari daerah tertimpa bencana ke daerah-daerah lain diperkirakan juga meningkat. Kelak sejarah mencatat, perantauan Minang tak hanya dimotivasi ekonomi dan pendidikan, sebagaimana sebelumnya, tapi juga kehendak menghindar dari risiko bencana alam di kampung sendiri, sekalipun potensi risiko bencana itu selalu ada di mana pun di Nusantara ini, selama pemerintah dan masyarakat tidak “tanggap bencana”.

***

Dalam catatan sejarah, wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa termasuk paling rawan dilanda gempa bumi. Posisi Sumbar, misalnya, diapit dua generator gempa bumi: di dasar laut sebelah barat pantai Barat dan patahan yang memanjang di tengah pulau Sumatera. Tak mengherankan, seperti dikatakan para geolog, paling tidak setiap lima tahun sekali, wilayah pantai barat Sumatera yang membentang dari Aceh dan Lampung dilanda gempa besar dan kuat. (Padang Ekspres, 2 Oktober 2009)

Masalahnya, sejauh ini kesadaran akan situasi wilayah yang berisiko gempa belum mewarnai proses kebijakan publik kita. Kesadaran itu juga belum tercermin dari paradigma partai dan politisi. Jatuhnya korban dalam jumlah besar dan kerusakan masif akibat gempa menunjukkan, selama ini belum muncul kesadaran akan pentingnya manajemen antisipasi bencana alam. Ambruknya banyak gedung bertingkat di perkotaan, misalnya, untuk sebagian ditenggarai terkait (kelalaian) pengawasan kontruksi bangunan yang tidak tahan gempa.

Pascagempa dan tsunami besar di Aceh 2004 lalu,  tanah Minang sebenarnya juga sudah menjadi target proyek antisipasi bencana serupa.  Apalagi hampir setiap tahun, Sumbar dilanda gempa, tanah longsor dan banjir bandang.  Oleh karena itu, untuk antisipasi gempa dan tsunami, pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan badan-badan dunia maupun  lembaga-lembaga nonpemerintah kemudian kerap mengadakan program menyongsong bencana alam.

Beberapa kegiatan seminar, diskusi dan  pelatihan terkait  gempa dan tsunami dilakukan. Juga ada rencana pengadaan alat early warning system untuk tsunami, sekalipun belum kunjung direalisasikan hingga kini. Beberapa pemda tingkat dua juga mengadakan simulasi kepada siswa dan masyarakat menghadapi bencana dan dampak pasca-bencana, sekalipun modelnya masih parsial.

Namun, bercermin dari bencana gempa 30 September lalu, dampak dan kontribusi kegiatan-kegiatan itu bagi pengurangan dampak bencana alam terasa minimal sekali. Ratusan nyawa melayang dan puluhan ribu bangunan ambruk.   Adakah kegiatan-kegiatan antisipasi dampak bencana alam  dilakukan secara maksimal ataukah (sebagaimana tabiat tata kelola pemerintahan kita) tetap masih menonjolkan dimensi proyeknya?

Tentu banyak sekali hikmah yang bisa dipetik dari bencana alam, sekalipun hal itu tergantung juga kemampuan bangsa ini untuk tidak lagi lalai dan acuh akan potensi dan risiko bencana serupa, bahkan lebih dahsyat,  di masa yang akan datang. Pemerintah dan warga bangsa perlu belajar lebih serius kepada negara-negara yang sudah maju dalam penanganan masalah bencana alam.

Ke depan, proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah tertimpa bencana gempa jelas menjadi tugas pemerintah didukung berbagai pihak. Kepedulian warga bangsa, bahkan masyarakat  internasional, sudah ditunjukkan dengan beragam bentuk bantuan, sekalipun belum terdistribusi dengan baik. Namun solidaritas berkelanjutan harus ditunjukkan dengan tindakan lebih konkret, karena permasalahan lebih kompleks dan serius justru akan muncul beberapa waktu ke depan.

Dampak gempa lalu sungguh memilukan hati, namun sebagai bangsa kita harus bangkit. Dalam bahasa agama, bencana memang bisa dianggap sebagai musibah atau azab (tergantung tingkat ketakwaan seseorang kepada Sang Khalik), tetapi sesungguhnya ia juga menjadi peringatan (warning) bagi mereka yang lalai. Barangkali selama ini kita tidak bijaksana mengurus alam sekitar sehingga alam pun menjadi murka kepada manusia.

Namun di pihak lain, kita tetap harus katakan, bahwa bencana alam seperti gempa, badai, dan topan sebagai fitrah alam. Para ahli mengatakan, pada waktunya di daerah-daerah tertentu di Indonesia, bencana alam, seperti gempa, itu pasti terjadi. Oleh karenanya, fitrah manusia adalah memikirkan bagaimana bersahabat dan mengelola alam secara bijaksana dan proporsional, sehingga kita dapat meminimalisir dampak bencana alam yang muncul.

Pilihannya tidak lain, merancang suatu sistem dan tata kelola pemerintahan (termasuk politik, ekonomi, sosial, pendidikan,  lingkungan, dan budaya) yang kondusif. Tanpa suatu rancang baru tata kelola pemerintahan di pusat dan daerah, bangsa ini niscaya gagal meminimalisir dampak bencana alam yang kerap hadir. Kealpaan serupa bahkan dapat memicu munculnya berbagai bentuk bencana yang tak kalah dahsyatnya sebagai akibat “salah urus” oleh manusia sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: