Elite dan “Demokrasi Kualitatif”

(Dimuat di Seputar Indonesia, 26 Januari 2007)

ISRAR ISKANDAR, Pengajar sejarah dan politik di Universitas Andalas

Beberapa hari lalu, panggung politik Indonesia kembali mempertontonkan teater para elite. Sejumlah intelektual dan eks tokoh Malari, seperti Sjahrir, Hariman Siregar plus Sri Bintang Pamungkas,WS Rendra, Eggi Sudjana, Dita Indah Sari, dan beberapa yang lain berunjuk rasa di Jakarta menuntut pencabutan mandat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla (SBY-JK).

Mereka menilai SBY-JK tidak menjalankan amanat rakyat. Tidak kalah sengitnya, pihak Istana balik menuding aksi para demonstran itu sebagai gerakan inkonstitusional. Juru Bicara SBY Andi Mallarangeng mempertanyakan legitimasi kelompok pengunjuk rasa.Dia menuding Hariman dkk sebagai tukang kritik.

Mereka bahkan dianggap sebagai orang tak sabar mengikuti prosedur demokrasi lima tahunan untuk berebut hati rakyat. Kritik balik SBY itu juga ditujukan kepada kelompok-kelompok lain yang mengkritisi pemerintahannya, termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengatakan bahwa pemerintahan sekarang hanya melakukan ”tebar pesona”.

Menariknya, masingmasing pihak mengklaim kebenaran atas nama demokrasi dan kepentingan rakyat. Pihak SBY bertepuk dada karena pemerintahannya dipilih mayoritas rakyat. Rakyatlah yang berhak mengganti pemerintahan sekarang, bukan segelintir elite. Kelompok oposisi tak menampik besarnya legitimasi SBY.

Hanya, mandat yang besar itu disia-siakan.Rakyat makin miskin, kelaparan meningkat, korupsi merajalela,dan birokrasi jalan di tempat. Presiden dinilai tidak tegas dan terlalu menurutkan kehendak partai-partai, bukan menenggang kondisi mayoritas rakyat. Secara makro, kritik keras kelompok oposisi tersebut positif bagi pertumbuhan demokrasi di negara kita.Mereka terus menghidupkan budaya kritik, tetapi juga melancarkan ”shock therapy” atas lambannya kinerja SBY. Rezim sekarang malah terlalu bangga dengan mandat besarnya sehingga kerap defensif atas kritik yang muncul.

Perilaku Elite

Gajah-gajah bertarung, pelanduk mati terinjak-injak.Itulah agaknya tamsil yang ”pas” untuk menggambarkan kondisi pertengkaran elite nasional dewasa ini, sementara keadaan rakyat tetap tak banyak berubah. Rakyat malah makin terjepit. Kemiskinan, kelaparan, dan beragam bencana masih mencengkeram sebagian besar rakyat.

Bagaimanapun,itulah perilaku elite. Elite di mana pun gemar menggunakan jargon-jargon mulia untuk melindungi kepentingannya. Jargon demokrasi, hukum, dan kepentingan rakyat. Padahal bagi rakyat, prosedur demokrasi tak terlalu penting.Bagi mereka,hasil akhir suatu proses politik jauh lebih penting, yakni tingkat kesejahteraan yang membaik, pendidikan murah, pangan yang cukup, harga BBM yang terjangkau, lapangan kerja tersedia, dan suasana damai.

Rakyat tak peduli membaiknya indikator makroekonomi, jika tak ada pengaruhnya langsung terhadap perbaikan hidup mereka. Di mana pun, kecenderungan perilaku elite tak berbeda. Oligarki kerap mewarnai proses kesepakatan dan putusan elite. Oligarki terjadi dalam sistem apa pun, termasuk demokrasi. Putusan dan kebijakan publik tetaplah kesepakatan segelintir elite yang tentu saja (sedikit banyak) terpengaruh subjektivitas dan kepentingan elite.

Era reformasi mempertontonkan betapa demokrasi telah dibajak kepentingan elite. Model elite seperti itu tersebar dari pusat sampai daerah. Menjelang pemilu, elite sibuk membujuk rakyat. Tetapi setelah mendapatkan kursi empuk di pemerintahan dan legislatif, mereka segera melupakannya. Mereka mudah melupakannya tanpa ada rasa tanggung jawab.

Di daerah, perilaku elite tak kalah hebatnya. Jika di masa Orba eksekutif sarang korupsi,di era reformasi legislatif lokal menjadi aktor korupsi agresif. Padahal, sebagian kursi dewan di daerah diduduki mereka yang dikenal sebagai ”agamawan”. Mereka juga lihai berkelit jika terdesak.

Ketika mereka digugat LSM, mereka balik menuding LSM sebagai antek-antek kepentingan asing dan merusak agama,daerah,dan negara. Paradoks elite juga terlihat dari proses pelbagai kebijakan publik.Apa pun kontroversi Freeport, ExxonMobil, Semen Gresik/Semen Padang, Indosat, kenaikan harga BBM, impor beras, elitlah yang pertama-tama mereguk untung langsung atau tidak langsung.

Demokrasi Kualitatif

Sejauh ini, demokrasi (terutama dalam implementasinya) bukan tak ada kelemahan. Karena itu, kritik konstruktif atas (pelaksanaan) demokrasi harus diterima dengan lapang dada. Jangan ”taklid buta” dengan demokrasi. Prosedur demokrasi sangat bagus, tetapi dalam praktiknya demokrasi bisa terjebak elitisme.

Demokrasi bahkan menimbulkan kegetiran jika ia dijalankan tangantangan yang tak bertanggung jawab. Ketika demokrasi elitis, pemerintahan demokrasi yang dijalankan bisa menyuburkan korupsi.Thailand di masa PM Thaksin Shinawatra adalah contohnya.

Di Indonesia korupsi lebih parah.Korupsi di era reformasi tak kalah hebatnya dibandingkan masa Orde Baru. Jangan sampai kekecewaan atas demokrasi muncul hanya karena perilaku elite yang menyimpang. Mesti dibuktikan bahwa demokrasi ekuivalen dengan kepentingan rakyat. Rakyat tak hanya berdaulat dalam politik (demokrasi politik), tapi juga ekonomi, sosial, budaya (demokrasi ekonomi, sosial dan budaya).

Perjuangan menegakkan HAM sipil-politik mesti simultan dengan HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Pelaksanaan demokrasi mengandung banyak kelemahan mendasar.SBY adalah pemerintah legitimasi, tapi tak mampu memerintah dengan efektif. Presiden bergantung pada partaipartai. Presiden dan partai-partai bukan hanya membajak kepentingan rakyat, tetapi juga demokrasi.

Bagaimanapun, demokrasi tetap mesti dihormati sebagai prosedur politik terbaik seraya memperbaikinya, umpamanya dengan mendidik rakyat dalam politik. Kenapa kita tak harus menyerahkan nasib rakyat secara bulat-bulat pada demokrasi? Di sini menarik apa yang dikatakan Bung Hatta, ”Bapak Demokrasi” Indonesia. Hatta justru mengkritisi sikap diam golongan minoritas terdidik atas nasib demokrasi yang tanpa arah pada 1950-an.

Di hadapan kaum inteligensia, dia mengatakan bahwa dalam demokrasi tidak selalu nilai kuantitatif yang diperhitungkan, nilai kualitatif dapat pula menentukan. Memang, dalam keadaan biasa, jika semuanya berjalan normal, pendapat golongan terbanyak sering memutuskan persoalan. ”Namun dalam keadaan di mana kapal negara kandas jalannya, di mana golongan terbesar merasa salah dan tak tahu mencari jalan keluar dari bencana, suara kualitatif (elite-inteligensia) berat timbangannya dan mendapat sambutan hati rakyat banyak”.

Akhirnya, kita semestinya tak memberikan ”cek kosong”pada pemerintahan yang dipilih mayoritas rakyat,karena bisa menjadi bumerang bagi nasib rakyat dan demokrasi itu sendiri.Demokrasi yang bertumpu pada kuantitas (seperti yang diagung-agungkan pemerintahan sekarang) mesti diikuti dengan perbaikan segi-segi kualitasnya sehingga berdampak langsung bagi kepentingan rakyat banyak.(*)

URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/elite-dan-demokrasi-kuali

ISRAR ISKANDAR
Dosen Universitas Andalas Padang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: