Jalan Panjang Reformasi Birokrasi

Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas dan fellow di CIRUS Jakarta

Beberapa waktu lalu, Pemerintah kembali mewartakan optimisme terkait pembaruan birokrasi. Setelah mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen untuk tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berani memancang target untuk menuntaskan reformasi birokrasi pada tahun 2011, khususnya pada instansi pemerintah pusat.

Agenda besar pemerintahan “SBY Jilid Dua” itu patut diapresiasi tinggi.  Kinerja buruk birokrasi selama ini diyakini  menjadi sumber kesulitan bangsa kita keluar dari pelbagai keterpurukan. Birokrasi yang mestinya mengembangkan ideologi, etos dan beragam prosedur formal untuk melayani kepentingan publik selama ini justru dibiarkan berjalan tanpa arah.

Tidak optimalnya pelayanan birokrasi terjadi pada instansi pemerintah pusat maupun daerah-daerah, termasuk daerah hasil pemekaran. Birokrasi minus akuntabilitas dan mentalitas feodal aparat-pejabat birokrasi juga telah menyebabkan tingginya tingkat kebocoran  anggaran negara.

Dampak birokrasi korup berlapis-lapis. Tidak saja mutu pelayanan publik menjadi buruk, tetapi juga bakal menebarkan virus korupsi ke lingkungan masyarakat, seperti tercermin dari  ungkapan “masyarakat koruptif” atau “budaya koruptif”. Di atas itu, birokrasi yang tidak akuntabel bakal merusak kinerja ekonomi serta menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Langkah Strategis

Minornya kinerja birokrasi kita, dalam batas tertentu, bisa “dipahami”.  Masalahnya dari hulu ke hilir. Dari hulu, pembaruan sistem rekrutmen birokrasi masih parsial. Sejak 2004 ada sedikit pembenahan sistem rekrutmen pegawai, namun akar masalahnya belum terpecahkan sama sekali. Sistem pendidikan yang menjadi in put SDM birokrasi masih belum mengarah pada pembentukan insan yang berwatak luhur.

Oleh karena itu, langkah strategis pertama tidak hanya dimulai dari reformasi total rekrutmen pegawai yang lebih transparan, obyektif, kompetitif dan berbasis kompetensi, tetapi juga pembenahan sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional mesti menghasilkan SDM yang berwatak jujur, progresif dan pembaru.

Menaikkan standar gaji pegawai tentu juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi, tetapi jumlahnya harus signifikan. Rencana kenaikan 5 persen untuk 2010 malah terkesan ironis, karena kenaikan harga-harga menjelang akhir tahun bisa mencapai 50 persen. Tentu saja, kenaikan gaji pegawai mesti sejalan pula dengan pembenahan mentalitas aparat. Menaikkan gaji pejabat, misalnya, belum tentu paralel dengan peningkatan kinerja jika tidak ada pengaturan soal standar integritas.

Penataan struktur birokrasi tentu menjadi keniscayaan berikutnya. Sasarannya adalah terciptanya struktur kelembagaan yang dinamis, efektif dan efisien dengan sistem ketatalaksanaan yang memperjelas penataan kewenangan dan urusan serta memperlancar hubungan kerja antar-unsur dalam birokrasi. Keluhan postur birokrasi yang gemuk merupakan cermin tidak optimalnya ketatalaksanaan birokrasi.         Beberapa tahun ini, misalnya, ada kebijakan  mengangkat pegawai honorer sebagai PNS. Jika kebijakan itu didasarkan pada sistem rekrutmen yang rasional dan sesuai prinsip tata laksana yang dinamis, efektif dan efisien, tentu tak masalah.

Langkah strategis selanjutnya yakni menjamin pemerataan distribusi pegawai negeri. Ada daerah kelebihan pegawai, tetapi banyak juga yang kekurangan. Di kawasan timur Indonesia, masalah kekurangan guru dan tenaga kesehatan, misalnya, tak kunjung terpecahkan. Untuk mengatasi disparitas alokasi pegawai ini, pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan, lebih dari sekedar pemberian tambahan insentif.

Pembentukan sistem pengawasan terpadu terhadap kinerja birokrasi juga merupakan kebutuhan  urgen dalam upaya pembaruan birokrasi. Pengawasan tidak hanya dengan sistem kontrol dari atasan ke bawahan, tetapi juga pengawasan dari pihak eksternal. Tanpa pengawasan internal maupun independen (eksternal), problem korupsi dan inefisiensi birokrasi tak kunjung terselesaikan.

Birokrasi juga tak akan bekerja optimal, jika sistem reward and punishment tak dijalankan sekaligus. Kinerja positif birokrasi harus berimplikasi pada reward bagi aparat yang menjalankannya.  Sebaliknya, pegawai dan pejabat publik yang melakukan kesalahan dan berkinerja rendah haruslah mendapatkan punishment yang setimpal pula.

Kemauan Politik

Banyak yang ragu agenda reformasi birokrasi, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintah pusat, akan tuntas tahun 2011, karena banyaknya kendala internal yang sulit diselesaikan dalam tempo dua tahun ini. Bahkan instansi yang dianggap telah melakukan terobosan, seperti Departemen Keuangan, pun dikritik, karena upaya reformasi birokrasi yang dilakukan masih bersifat tambal sulam.

Bagaimanapun,  reformasi birokrasi adalah masalah kemauan politik. Pemimpin politik pada semua level dituntut melakukan terobosan dan langkah ekstra guna membenahi secara fundamental birokrasi yang terlanjur korup. Menunda-nunda agenda strategis ini sama artinya memperlambat kinerja ekonomi sehingga menciptakan bengkalai bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: