Korupsi, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi

Oleh : Israr Iskandar, dosen Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Padang 

Ada kenyataan dalam politik Indonesia, demokratisasi yang berlangsung sejak satu dasawarsa terakhir belum mampu mengurangi tingkat korupsi. Demokratisasi malah seakan memperluas korupsi. Kelompok elit yang diuntungkan oleh proses reformasi pasca-Orde Baru justru beramai-ramai melakukan korupsi dari pusat sampai daerah, di lembaga eksekutif maupun legislatif. Korupsi juga merebak di peradilan, kepolisian, militer, BUMN, BUMD, institusi sosial, LSM dan swasta.  Jangan heran apabila Indonesia tetap bertengger sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Celakanya, fakta tak selamanya bertahan fakta. Ia juga segera memunculkan sejumlah mitos tertentu. Salah satu mitos yang berkembang, pemberantasan korupsi bisa menganggu kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa waktu lalu, sejumlah pejabat negara, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, program antikorupsi yang agresif menganggu kinerja ekonomi karena pejabat, terutama di daerah, enggan mengambil keputusan yang dibutuhkan bagi  pembangunan di daerah. Pernyataan itu dibenarkan sejumlah pejabat lokal, khususnya di lembaga eksekutif. Akibatnya, pejabat daerah lebih suka menyimpan uang APBD dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) maupun memutarnya di pasar modal daripada digulirkan dalam bentuk program pembangunan. Secara ekonomi, kebijakan elit lokal itu tentu menganggu proses pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.Berkembangnya persepsi di atas perlu diluruskan. Sejatinya, antikorupsi, demokrasi dan pembangunan ekonomi berjalan paralel. Tidak ada pertentangan antara satu sama lain. Harapan utama, jangan sampai ikhtiar demokratisasi justru memperluas korupsi dan menganggu pembangunan ekonomi. Kalau persepsi keliru itu terus dikembangkan, dikhawatirkan akan muncul aspirasi, menuntut kembali pembangunan  ekonomi di bawah rezim otoriter, sekalipun pro pada kuasa modal. Otoritarianisme dianggap lebih efektif dalam menopang pembangunan ekonomi. Apabila persepsi itu dimetamorfosa menjadi kebijakan yang operasional, titik balik demokrasi, termasuk demokrasi ekonomi yang mengiktiarkan keadilan dan kesejahteraan bersama, sebenarnya sudah menjadi kenyataan.Ekonomi yang dibangun di atas sistem korup dan diwadahi otoriterianisme, merupakan pengalaman rezim masa lalu. Kalau pengelolaan pemerintahan model lama diterapkan kembali, ekonomi bakal lebih terpuruk lagi dan rentan terhadap perubahan keadaan. Krisis politik, sebagaimana ditunjukkan pada 1997/1998, bisa memunculkan turbulensi ekonomi yang akibatnya hanya menyengsarakan rakyat kecil, yakni kelompok warga negara yang tak pernah benar-benar diberdayakan. Kenapa di sini tekanannya pada rakyat kecil? Karena turbulensi ekonomi, sebagai akibat krisis multimensi, tak akan mematikan orang kaya dan orang pintar, karena mereka bisa bertahan di segala cuaca. Pada saat krisis 1997/1998, banyak konglomerat “keok” karena terlilit utang, tetapi beberapa tahun kemudian  mereka bangkit lagi menjadi raksasa baru.Namun dalam perspektif terbatas, mitos bahwa korupsi mendukung pertumbuhan ekonomi bisa “dipahami”. Persepsi itu berangkat dari kenyataan, bahwa korupsi berfungsi sebagai pelicin, uang semir, uang rokok yang melancarkan urusan perizinan di pemerintahan dan lembaga publik. Syed Husein Alatas dalam buku Corruption: Its Nature, Causes and Fungtion (1987) mengatakan di negara berkembang korupsi merupakan konstruksi rumit karena banyak yang mengakui kontribusinya bagi pembangunan. Ini juga lazim terjadi di birokrasi pemerintahan kita, sekalipun sudah di zaman reformasi dan demokrasi.   Hal itu sudah merupakan fakta historis. Ini telah menjadi debat lama. Walaupun ada meragukan, tetapi lebih banyak meyakininya. Kenapa meyakini? Buktinya, di zaman Orde Baru, korupsi berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi yang “ajaib”. Jadi, ketika baru-baru ini Mahkamah Agung secara implisit menyatakan mantan Presiden Soeharto tak korupsi (tidak sebagaimana dituduhkan majalah Time), publik tak mudah percaya  dengan putusan lembaga peradilan. Sebaliknya, di era reformasi, ketika program anti-korupsi marak, ditandai munculnya lembaga-lembaga baru antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pertumbuhan ekonomi melambat. Sejalan dengan demokratisasi (termasuk desentralisasi), tingkat kemiskinan tetap tinggi, pengangguran merebak, banyak industri tutup atau mengalihkan operasinya ke luar negeri, dan perusakan lingkungan berlangsung massif. Namun mereka yang menolak mitos tersebut menampilkan bukti berbeda. Banyak negara dengan kinerja ekonomi yang bagus, tetapi juga relatif bebas korupsi. Contohnya tentu negara-negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat,  Inggris, Finlandia, Jepang, Jerman, Australia, dan lainnya. Di sisi lain, banyak negara otoriter dengan kinerja ekonomi buruk sekaligus tingkat korupsinya begitu tinggi. Sebutlah Myanmar, Pakistan, Kuba, Korea Utara dan lainnya. Kiprah rezim Orde Baru sendiri sebenarnya juga masih dipertanyakan. Sekalipun pertumbuhan ekonomi signifikan, sifatnya lebih bubble economy (ekonomi balon) yang dilandasi kebijakan hiper-pragmatis. Ekonomi semacam itu tidak memiliki fundamen kuat, gampang dihempas badai moneter. (Chaniago, 2001)  Oleh karena itu, permasalahan kaitan ekonomi dan korupsi tak bisa dilihat secara parsial dan monolitik. Peringatan antikorupsi yang agresif akan membuat pertumbuhan ekonomi terganggu, jelas pendapat ahistoris. Secara umum, untuk konteks sekarang, kekhawatiran itu mungkin terkonfirmasi, sehingga banyak pejabat publik di pemerintahan tak berani mengambil keputusan, karena takut dijadikan tersangka atau saksi. Namun pernyataan semacam itu tak arif, seakan membangun adagium: korupsi sesuatu yang tak terelakkan!.   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: