Mamangan yang Tergerus Pragmatisme

Israr Iskandar, pengajar sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang

Di tengah pelaksanaan demokrasi yang kian pragmatis di Indonesia dewasa ini, ada baiknya para aktor demokrasi di pusat dan daerah menengok kembali sejumlah khazanah budaya politik masyarakat Nusantara yang sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemajuan.

Salah satu masyarakat etnis yang sejak lama dikenal memiliki nilai-nilai budaya relatif demokratis adalah Minangkabau, yang berpusat di Sumatera Barat, sekalipun pelaksanaan demokrasi di daerah itu dewasa ini juga memprihatinkan, utamanya karena maraknya korupsi yang dilakukan pejabat publik, lembaga penegak hukum dan aparat birokrasi.

Demokrasi dalam mamangan

Secara historis, demokrasi adalah konsep yang berasal dari Yunani kuno. Namun sejak Revolusi Perancis (1789), demokrasi berkembang menjadi sebuah konsep yang modern dan kompleks. Sekalipun konsep yang kompleks, logika yang diekspresikan demokrasi modern mengandung prinsip-prinsip dasar,  seperti adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kemerdekaan yang dijamin UU, partisipasi warga, persamaan hak, dan sebagainya. (Minogue dalam Kuper & Kuper, 2000: 215).

Jika merujuk pengertiannya yang  modern itu,  adat dan budaya Minangkabau jelas memiliki sejumlah nilai yang cocok dan sebanding dengan nilai-nilai demokrasi. Secara historis dan kultural, hal itu dapat ditelusuri akar-akarnya pada kearifan tradisional yang tercermin dari mamangan atau pepatah-petitih lama. Mamangan yang bersifat demokratis ini telah hidup dan berkembang sejak lama di Minangkabau, jauh sebelum konsep demokrasi modern masuk ke Indonesia melalui pemikiran intelektual-intelektual kita yang berpendidikan Barat.

Nilai-nilai keterbukaan dan kesamaan, umpamanya, tercermin dalam pepatah duduak samo randah tagak samo tinggi (duduk sama rendah berdiri sama tinggi). Penghormatan pada (hak) sesama juga tercermin dalam ungkapan  nan ketek  dilindungi, nan tuo dihormati, nan samo gadang dipatenggangkan (yang kecil dilindungi, yang lebih besar dihormati, dan dan sama besar dihormati).

Budaya Minang juga mengakomodasi perbedaan pendapat, seperti dalam ungkapan basilang kayu dalam tungku mako api ka iduik (bersilang kayu dalam tungku maka api akan hidup). Namun demikian, solusi atas perbedaan pendapat sedapat mungkin melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti disebut dalam ungkapan bulek aia dek pambuluah bulek kato dek mufakaik  (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat).

Dalam kepemimpinan, budaya Minang terkesan hirarkis, dari ungkapan barajo (beraja): anak barajo ka mamak, mamak barajo ke panghulu, panghulu baja ka Nan Bana, Nan Bana berdiri dengan Sendirinyo. (anak beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke Yang Benar, Yang Benar berdiri dengan Sendirinya). Tapi, pepatah ini perumpamaan belaka. Walaupun kemenakan harus patuh ke mamak, bukan berarti mamak bisa sewenang-wenang. Tidak ada orang kebal kritik dan kontrol: rajo alim rajo disambah rajaolalim rajo disanggah. Ini menunjukkan, kebenaran manusia relatif. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah.

Dalam masyarakat, peran pemimpin sangat sentral.  Baik buruk suatu negeri tergantung pemimpinnya. Rakyat hanya menjadi pengikut. Kalau pemimpin baik masyarakat pun ikut menjadi baik. Sebaliknya, kalau pemimpin buruk, rakyat ikut kena dampak buruknya. Kearifan sosial ini tercermin dalam pepatah elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masajik dek tuanku, elok rumah dek bundo kanduang. (Baik negeri karena penghulu/pemimpin, baik pemandian karena orabg muda, baik mesjid karena tuanku [ulama], baik rumah karena bundo kanduang [perempuan]).

Dalam masyarakat demokrasi, sikap inklusif sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan politik.  Adat dan budaya Minang juga menjunjung semangat inklusif  sebagaimana tertuang dalam pepatah dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang, dimano sumua dikali disinan aia disauak, dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai (dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dimana sumur digali di situ air diambil di mana negeri didiami di situ adat dipakai).

Bagaimanakah implementasi nilai-nilai demokrasi a la budaya Minang itu saat ini? Ternyata mamangan itu kini hanya tinggal di lembaran-lembaran buku lama. Awalnya, sistem sentralisasi politik,  terlebih sejak Orde Baru (1966-1998), yang menggerus pelan-pelan kearifan-kearifan yang hidup di tataran masyarakat kaum dan nagari (desa di Minangkabau). Rezim tak hanya menghapus pemerintahan nagari yang digantikan pemerintahan desa (sejak 1979), tapi juga memudarkan nilai-nilai politik demokratis yang hidup dalam masyarakat adat. Sebagai contoh adalah meluasnya “kemalasan” sikap orang Minang untuk berbeda pendapat, melancarkan kritik dan koreksi terhadap kekuasaan menyimpang, karena kritik, koreksi dan bebeda pendapat dianggap destruktif bagi tatanan politik yang mapan. Jangan heran, sejarawan Taufik Abdullah menjuluki orang Minang (terutama elite-nya)  di masa Orde Baru sebagai “Pak Turut” terhadap kemauan Pemerintah Pusat.

Masuk ke zaman reformasi yang membawa angin demokratisasi hingga ke pelosok-pelosok daerah, keadaannya justru kian mengecewakan. Pada aras nagari, hegemoni “demokrasi liberal” makin mengacaukan banyak kearifan lokal. Individualisme mengalahkan kolektivisme. Pragmatisme demokrasi langsung menggusur model musyawarah mufakat.       Kompetisi bebas bahkan menafikan nilai-nilai kejujuran dan asketisme dalam relasi sosial. Bahkan, politik uang tak hanya mewarnai  pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada), tapi juga menjalar ke pemilihan wali nagari dan organisasi adat.

Kenyataan empirik ini tentu mesti menjadi perhatian serius para pemimpin, cendekiawan dan aktor demokrasi lokal. Pengalaman di Minangkabau agaknya juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Sebab banyak daerah mengandung kearifan lokal bercorak demokratis. Tujuannya tak hanya sekedar mensinkronkan kembali  nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung dengam nilai-nilai demokrasi modern, tetapi juga mencegah praktik politik di aras lokal agar tidak makin jauh dari cita-cita rakyat (demos).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: