Perluasan Korupsi dan Modernisasi Politik

Israr Iskandar, peneliti di CIRUS Jakarta.

Dimuat di Sinar Harapan, 12 Oktober 2004

Beberapa tahun saja setelah rezim Orde Baru (Orba) jatuh, muncul sinyalemen di kalangan masyarakat bahwa korupsi di era reformasi bertambah gawat. Korupsi tak hanya terjadi di lembaga eksekutif, tetapi juga di legislatif dan yudikatif. Bahkan, secara geografis, korupsi merebak sampai ke daerah-daerah, sehingga melahirkan banyak orang kaya baru.
Tentu saja, korupsi yang meluas di era reformasi bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan ”kelanjutan” dari praktik korupsi masa lalu. Rezim Orba adalah peletak dasar-dasar yang kokoh bagi pengembangbiakan korupsi. Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan masa itu bertujuan baik, tetapi tanpa disadari juga menciptakan ruang-ruang bagi korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Sedemikian hebatnya korupsi di masa Soeharto sehingga ada yang mengatakan bahwa korupsi telah menjadi ”budaya” bangsa Indonesia.
Secara teoretis, kenyataan seperti ini sebenarnya fenomena ”khas” negara-negara yang sedang membangun (berkembang) yang pernah menganut sistem otoriter. Dalam sistem ini, dipastikan tak ada pengawasan efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Akuntabilitas aparat birokrasi, pejabat negara dan pejabat BUMN/BUMD, amat rendah. Rumitnya, kondisi itu berlangsung puluhan tahun, sehingga membuat korupsi menjadi masalah sistemik.
Dalam hal ini jelas, perluasan korupsi di negara-negara berkembang pada dasarnya adalah efek langsung dari pelaksanaan modernisasi yang tak terarah.
Samuel Huntington (1968) pernah menulis keterkaitan korupsi dengan modernisasi, termasuk modernisasi politik. Menurutnya, perluasan kekuasaan dan kekayaan tanpa adanya norma-norma hukum yang membentengi akan menyebabkan korupsi.
Berpijak dari tesis tersebut, meluasnya korupsi di masa Orba terjadi karena perluasan pembangunan dan ekplorasi sumber-sumber kekayaan baru tidak berjalan paralel dengan pembangunan sistem pengawasan dan penegakan norma-norma hukum.
Masalahnya menjadi rumit¸ karena di sisi lain, masyarakat cenderung ”membenarkan” terjadinya korupsi. Pada masyarakat di negara-negara berkembang, seperti dikatakan Huntington, masyarakat cenderung tidak dapat membedakan kewajiban pada negara dan kewajiban pada keluarga. Nilai-nilai tradisional dan kekerabatan yang masih mengakar kuat dalam tatatan sosial membuat dorongan publik untuk mencegah dan memberantas korupsi kurang optimal.

***
Oleh karena itu, sejak kejatuhan rezim Orba, rakyat berharap korupsi dapat diberantas secara signifikan. Korupsi yang merebak sejak masa Orba diyakini sebagai biang keladi krisis multidimensi dewasa ini. Mereka berharap fajar reformasi dan demokrasi berjalan paralel dengan pengurangan tingkat korupsi di pemerintahan.
Namun enam tahun lebih perjalanan reformasi, harapan itu masih ibarat ”jauh panggang dari api”. Korupsi yang diyakini sebagai ”sumber segala masalah” di negera ini justru makin ekstensif. Eforia kebebasan yang muncul sejak kejatuhan Soeharto rupanya ditafsirkan oleh pejabat negara dan aparat birokrasi sebagai kebebasan untuk menyelewengkan keuangan negara.
Jika di zaman Orba, kebocoran uang negara sebesar 30 persen, sebagaimana pernah disinyalir ekonom senior Prof Sumitro Djojohadikusumo (alm), maka di era reformasi jumlahnya diperkirakan lebih besar lagi. Laporan BPK terakhir, misalnya, mengungkap indikasi penyimpangan keuangan negara senilai Rp 165,5 triliun dan US$ 62,7 juta (Rp 565 miliar) dalam lima tahun terakhir (Kompas, 24/9/2004).
Secara geografis, seperti disinggung di atas, korupsi tak hanya terjadi di pusat tetapi juga merebak secara masif ke daerah-daerah. Dalam hal ini, kebijakan desentralisasi yang diintroduksi sejak 1999 dinilai ikut memperluas wilayah korupsi, sehingga muncul istilah ”desentralisasi korupsi”. Bahkan secara kelembagaan, korupsi tak lagi identik dengan penyimpangan di eksekutif, tetapi juga legislatif lokal (DPRD).
Mengapa korupsi meluas di era reformasi? Dalam hal ini, pakar hukum korupsi Prof Andi Hamzah (2004) mengemukakan logika ”sederhana”. Dikatakan, korupsi meluas karena di satu sisi, dewasa ini kebutuhan orang meningkat terhadap handphone, komputer, dan kendaraan pribadi (umpamanya), tetapi di sisi lain, gaji aparat tidak mencukupi dan tingkat pengawasan terhadap penggunaan uang negara amat rendah.
Di atas itu, perluasan korupsi dewasa ini juga dapat dijelaskan dari konsep modernisasi politik. Modernisasi politik di sini, tentu tak sama lagi artinya dengan pembangunan politik terkendali ala Orde Baru, melainkan ikhtiar untuk membangun demokrasi.
Persoalannya, berbagai manifestasi modernisasi politik berjalan tanpa arah, sehingga membuka peluang bagi penyimpangan kekuasaan yang lebih dahsyat.
Dalam hal ini, kebijakan desentralisasi lagi-lagi dapat jadi contoh soal. Secara normatif, desentralisasi bertujuan baik, karena inheren dengan agenda reformasi.
Tapi kenyataannya, desentralisasi berjalan tanpa arah. Permulaan desentralisasi yang memungkinkan perluasan cabang-cabang kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan baru, telah membuat korupsi di daerah tumbuh subur.
Ke depan, tentu saja, distorsi penyelenggaraan pemerintahan demokratis harus ditekan seminimal mungkin. Di samping mereformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang tak memungkinkan terjadinya korupsi, peran elemen-elemen masyarakat sipil juga amat penting untuk memutus mata rantai korupsi dari pusat sampai daerah.

***
Para ahli menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang menjalani transisi dari era otoriterianisme ke era demokrasi. Lazimnya, masa transisi berlangsung singkat saja. Dalam konteks itu, mudah-mudahan, korupsi yang merebak di pusat dan daerah sekarang ini juga bersifat transisional, artinya tak akan berlangsung lama, sehingga konsolidasi demokrasi yang terbangun nanti adalah konsolidasi minus korupsi.
Secara nasional, persoalannya kembali kepada pemimpin politik tertinggi. Banyak kalangan berharap, tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI yang ke-6 akan membawa perbaikan terhadap kehidupan rakyat. SBY sendiri telah menjanjikan berbagai agenda pembaruan, termasuk percepatan pemberantasan korupsi. Publik bahkan telah mencatat, SBY berjanji akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, termasuk dalam 100 hari pemerintahannya.
Ungkapan lama mengatakan, kalau orang yang dipegang adalah janjinya. Rakyat tentu berharap janji-janji yang pernah dilontarkan SBY pada masa-masa kampanye lalu bukan sekadar janji gombal belaka, melainkan itikad baik yang harus diwujudkan dalam kenyataan. Lambat atau cepat, rakyat akan menagihnya.

Penulis adalah peneliti pada CIRUS Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: