Politisi Salon

Israr Iskandar

Ikhtiar untuk mematangkan demokrasi di Indonesia selalu mendapat halangan. Ini mengakibatkan “transisi demokrasi” terasa makin panjang. Kita khawatir, ketidakpuasan rakyat atas pelaksanaan demokrasi meningkat lagi, sebagaimana pernah terjadi tahun 1950-an.

Fenomena ”politik salon” (mengadopsi istilah budayawan M.Sobary) yang marak akhir-akhir ini merupakan salah satu bentuk ganjalan atas proses konsolidasi demokrasi kita. Rakyat kembali “diakali” sebagian elit pemburu kekuasaan, dengan usaha-usaha yang cenderung machiavelistik atau menghalalkan segala cara.

Politik salon adalah usaha meraih kekuasaan mengandalkan pencitraan politik untuk mempengaruhi atau tepatnya membentuk opini tertentu sesuai keinginan sang politisi atau partai. Masalahnya bukan saja soal pencitraan berlebih-lebihan, tetapi kecenderungan manipulasi politik yang menyertainya. Ada tendensi, pencitraan politik yang dibangun bertentangan dengan realitas sesungguhnya.

Pencitraan politik memungkinkan elit yang masa lalunya kelam menjadi abu-abu atau terang. Tokoh yang menjual agama untuk kepentingan kekuasaan bisa dicitrakan politisi religius. Sosok sektarian bisa ditampilkan pluralis. Figur otoriter bisa seolah-seolah demokratis.

Kalau dilanjutkan, tokoh yang menindas rakyat bisa diopinikan tegas dalam implementasi kebijakan. Pejabat publik yang tak mengerjakan apa-apa untuk kesejahteraan rakyat semasa memangku amanah publik bisa diopinikan berhasil. Caleg yang tak jelas jejak-rekam (track record)-nya dan tak kenal daerah pemilihannya bisa dicitrakan putra daerah dermawan dan peduli kampung halaman.

Di tengah megap-megap kehidupan rakyat dan lemahnya kekuatan masyarakat sipil, gejala politik salon sangat merisaukan. Masyarakat yang secara psikologis mandek atau stagnan juga bisa “terpukau” dengan segala muslihat politik yang kini berlangsung. Dalam konteks politik sekarang ini, mungkin sedang berlaku adagium, orang pintar tidak hanya memakan orang bodoh, tetapi juga orang mandek.

Jangan heran, publik cenderung “kompromistis” dengan realitas hasil pencitraan itu. Akhirnya semakin banyak seorang politikus tampil di ruang-ruang publik, dengan citra tertentu, semakin terbentuklah citra yang diinginkannya. Bagi politisi instan (bukan artis), semakin kerap tampil di ruang-ruang publik, semakin dikenallah dia. Bagi politisi salon, popularitas dadakan yang diraih lewat hegemoni modal tentu sangat berguna, karena saat pencobolosan publik tak punya banyak pilihan lain.

Absennya Etika Politik

Berkembangnya politik model ini pertama-tama karena absennya etika politik di level elit. Padahal, di samping norma (hukum), demokrasi juga menghendaki berlakunya fatsun politik. Maraknya politisi salon sejatinya juga cermin dari kerja-kerja sistem kapitalisme yang memang sejalan dengan demokrasi liberal. Celakanya, sistem “demokrasi-kapitalistik” di negeri kita berjalan di tengah menihilnya pelaksanaan etika dan norma tadi.

Jangan heran, apabila kemudian kuasa modal sangat digdaya mengintrerupsi dunia politik. Pilar-pilar demokrasi, seperti parpol, didominasi para penguasa modal. Jabatan politik pun akhirnya lebih banyak sebagai transaksi ekonomi politik belaka.

Politisi salon jelas menganut paham “pragmatisme oportunistik”. Dengan mengandalkan modal, sistem korup, dan masyarakat yang sedang mandek, mereka melakukan berbagai cara membentuk pencitraan politik sesuai dikehendakinya. Mereka akhirnya tak hanya melanggar batas etika politik, tetapi juga melecehkan akal sehat publik.

Kita khawatir gejala serupa menyeruak ke Sumbar, yang notabene masyarakatnya relatif rasional. Banjir iklan politik di ruang-ruang publik di daerah saat ini memang merupakan warna-warni demokrasi, tetapi seharusnya juga menyisakan banyak pertanyaan kritis, misalnya terkait jejak rekam politisi serta sumber pembiayaan politiknya.

Kalau gejala ini tidak dicermati dengan seksama, maka publik akan dibuat kecewa untuk kesekian kalinya. Kebijakan publik yang kelak lahir tidak akan berhubungan langsung dengan peningkatan kehidupan masyarakat daerah, bahkan bisa sebaliknya.

Memang masih terdapat lapisan politisi progresif (lama maupun baru), dengan bekal idealisme dan pengetahuan cukup, hendak mewakili kepentingan masyarakat daerah. Harapan tercurah kepada mereka, tidak hanya untuk mendobrak stagnasi politik, tetapi mendorong kembali gagasan-gagasan kemajuan dan implementasinya di daerah.

Mereka diharapkan menjalin sinergi dengan elemen masyarakat sipil yang masih tersisa, sekalipun mereka minoritas di tengah sistem politik dan realitas sosiologis kita cenderung “menenggelamkan” idealisme dan model politik yang bertanggung jawab.

Dimiuat di Padang Ekspres, 17 September 2008

1 Komentar

  1. israriskandar said,

    November 27, 2008 pada 8:33 am

    no comment.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: