Siklus Korupsi Wakil Rakyat

(Dimuat di Suara Karya, 9 Oktober 2008)

Israr Iskandar

Ketika demokrasi diikhtiarkan melahirkan wakil rakyat yang aspiratif dan kredibel, terbongkarnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif sepanjang era reformasi menjadi sangat ironis. Tetapi, itulah kenyataannya. Ikhtiar pembaruan politik terus dilakukan, tetapi siklus korupsi wakil rakyat terus berlanjut.
Korupsi parlemen, di pusat maupun daerah, adalah “cermin retak” pelaksanaan demokrasi pasca-Orde Baru. Ini berbahaya bagi masa depan pembaruan politik. Bung Hatta dulu mengatakan, buruknya kepercayaan rakyat pada demokrasi bukan salah demokrasi, melainkan orang-orang yang menjalankannya. Anomali perilaku elite politik dewasa ini dikhawatirkan juga bisa menggerogoti kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi.
Perilaku koruptif wakil rakyat membawa dampak serius dan berlapis-lapis. Intinya, kalau DPR korup, good governance akan menjadi utopia. Logikanya, bagaimana mungkin anggota DPR menjalankan fungsinya secara optimal jika mereka terlilit korupsi. Ketika suap menerpa anggota dewan, misalnya, sulit bagi mereka berlaku objektif terhadap pemberi suap, siapa pun dia.
Fungsi pengawasan legislatif menjadi bias. Konsekuensinya, tidak hanya produk legislasi menjadi buruk, tetapi kontrol dewan atas kinerja pemerintah pun tidak optimal. Maraknya korupsi di lembaga legislatif bahkan memberi peluang berkembang biaknya korupsi di eksekutif dan penegak hukum.
Kontinuitas korupsi di parlemen juga memudarkan kepercayaan publik pada lembaga perwakilan, bahkan institusi-institusi politik pada umumnya. Apatisme, bahkan sinisme, pada lembaga-lembaga politik kini menggejala dari pusat hingga daerah. Tingginya angka golongan putih (golput) pada banyak pilkada belakangan ini menunjukkan apatisme masyarakat pada pranata politik dan demokrasi.
Imbas lainnya, memburuknya kinerja lembaga-lembaga penegak hukum. Pada saat politisi di parlemen dan partai sibuk menilap uang haram, lembaga kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan makin sulit dibersihkan dari praktik korupsi. Korupsi di yudikatif bahkan makin tak terkendali. Ada ilustrasi bahwa saat anggota DPR sibuk menikmati aliran dana dari BUMN tertentu, aparat Kejaksaan Agung juga asyik memperjualbelikan perkara, bahkan perkara terkait korupsi.
Legislatif dan partai yang korup juga kehilangan legitimasi moralnya untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Publik tidak mudah percaya kepada elite dan partai yang perilakunya menyimpang. Alhasil, pendidikan politik rakyat tak pernah bisa mencapai hasil maksimal.
Pada tataran lebih luas, parlemen korup juga akan merusak sistem politik yang sedang dibangun. Seluruh produk hukum yang dilahirkan lembaga parlemen kehilangan rohnya manakala lembaga yang melahirkannya tidak kredibel. Sudah menjadi rahasia umum, proses legislasi di parlemen penuh praktik korupsi.
Uraian di atas menunjukkan, sejatinya political will parlemen untuk menggunakan otoritasnya secara positif, efektif, dan maksimal merupakan salah satu kunci kesuksesan agenda antikorupsi dan good governance. Tetapi sayang, hal itu masih sebatas impian.
Tendensi berlanjutnya korupsi yang intensif di legislatif periode mendatang malah seakan menjadi keniscayaan. Mengapa siklus korupsi legislatif sulit dihentikan? Selain membuka peluang berkembang biaknya penyimpangan di lembaga-lembaga negara yang lain, program untuk menyejahterakan rakyat pun makin terabaikan.
Dengan sistem perpolitikan sekarang ini, indikasi berlanjutnya siklus korupsi legislatif dan partai politik bisa dideteksi. Cermatilah sosok-sosok yang kini tampil dan menampilkan diri sebagai calon-calon pejabat publik, terutama untuk legislatif dan eksekutif. Ruang-ruang politik pun akhirnya kini menjadi ramai, bukan saja karena direkrutnya artis-artis sebagai politikus dadakan, melainkan juga karena mulai berjubelnya iklan-iklan politikus yang tak jelas sumber-sumber pembiayaannya. Celakanya pula, model iklan politik yang ditampilkan pun umumnya hampa makna dan substansi. Pesan-pesannya tidak mendidik. Dengan kekuatan modalnya, mereka tak segan-segan menguasai ruang-ruang publik seperti media massa. Seperti marketing suatu produk, politikus kemudian intensif memasarkan produk, tanpa mempertimbangkan kedalaman visi.
Tendensi kemaruk kekuasaan juga dipertontonkan elite dengan melakukan manuver “lompat pagar”. Lompat pagar tidak hanya dengan modus pindah dari satu partai ke partai lain, tetapi juga merintis proses “alih jabatan” atau “alih posisi” dari anggota DPR menjadi calon anggota DPD atau dari jabatan eksekutif (menteri/kepala daerah/birokrat) menjadi legislator atau sebaliknya.
Sejatinya, hal itu tak menjadi masalah jika murni aspirasi publik dan mampu mendorong perubahan kehidupan politik. Kenyataannya, di mana pun berkiprah selama ini, mereka gagal mendorong perubahan politik yang substansial. Konservatisme (dalam pengertiannya yang negatif) tetap melekat, tidak hanya pada lembaga politik, tetapi juga watak dan kinerja aktor-aktornya. Jika para politikus semacam ini terpilih pada Pemilu 2009, beralasan kekhawatiran bahwa mereka bakal mengulang tabiat koruptif wakil rakyat.
Uraian di atas memperlihatkan, persoalan minusnya performa lagislatif pascareformasi tidak sederhana. Ketidakmampuan parlemen menjalankan fungsinya secara optimal antara lain berawal dari mekanisme internal partai yang tidak kondusif. Rekrutmen calon legislatif, misalnya, masih belum mencerminkan agregasi kepentingan konstituen. Rekrutmen baru sebatas cermin transaksi dan pergulatan kepentingan segelintir elite, khususnya mereka yang menguasai kapital. Seperti tercermin dari penyusunan daftar calon anggota legislatif baru-baru ini, hukum besi oligarki masih mengakar kuat di partai.
Sejatinya tak ada tujuan lain dari suatu pembaruan sistem politik kalau bukan untuk perbaikan kehidupan rakyat dan negara. Apa gunanya ingar-bingar demokrasi kalau itu hanya menguntungkan lapisan elite yang bermanuver memperebutkan “kue” kekuasaan, namun tak ada dampaknya bagi peningkatan kehidupan mayoritas rakyat.***

Penulis adalah dosen sejarah dan politik
Universitas Andalas, Padang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: